Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 05/01/2023, 18:58 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Sirojuddin Abbas memprediksi, dukungan dan simpati kepada Anies Baswedan sebagai capres akan menguat apabila para menteri Partai Nasdem didepak dari kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

PDI-P baru-baru ini mendesak agar menteri dari Partai Nasdem mengundurkan diri.

"Kalau simpati ke Nasdem dan ke Anies meningkat, bahwa ada risiko juga nanti dukungan ke Anies dan Nasdem malah menguat," ujar Abbas saat ditemui di Kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, Kamis (5/1/2023).

Baca juga: Pengamat: Isu Reshuffle Bukan karena Pencapresan Anies, tapi Rencana Nasdem Koalisi dengan Oposisi

Abbas mengatakan, hal itu bisa terjadi apabila publik memandang buruk reshuffle yang Jokowi lakukan.

Menurut dia, dengan Jokowi mendepak menteri-menteri dari Partai Nasdem, hal itu bisa diartikan sebagai hukuman bagi Nasdem karena telah mencapreskan Anies.

"Keputusan untuk mengeluarkan, me-reshuffle menteri-menteri dari Nasdem, itu bisa dipersepsi sebagai hukuman dari Presiden kepada Nasdem. Gara-gara Nasdem mengumumkan dukungannya kepada Anies Baswedan," tutur dia.

Abbas mengatakan, hukuman kepada Partai Nasdem itu bisa saja malah meningkatkan simpati publik ke Nasdem karena merasa Jokowi kurang adil.

Dia berpendapat, dorongan agar menteri dari Nasdem di-reshuffle bermula karena PDI-P tidak suka terhadap sikap Nasdem mencalonkan sosok yang selama ini dianggap antitesis Jokowi.

"PDI-P tentu saja tidak suka dengan keputusan Nasdem yang masih ada di koalisi, tapi sudah mendukung calon yang kelihatan seperti itu sikap dan posisi politiknya," kata Abbas.

Baca juga: Soal Wacana Reshuffle, Jokowi Diharap Tak Hanya Hitung Faktor Politik, tapi Juga Kualitas Menteri

Sementara itu, Abbas yakin Jokowi pasti akan menghitung efek politik yang didapat sebelum melakukan reshuffle kabinet.

Dia menyarankan Jokowi agar berhati-hati dan rasional dalam mengambil keputusan.

"Tapi saya kira Presiden tidak akan gegabah ambil keputusan. PDI-P punya aspirasi ya wajar," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Mengaku Paham Visi Jokowi soal IKN, Ganjar: Saya Sangat Dekat dengan Beliau

Mengaku Paham Visi Jokowi soal IKN, Ganjar: Saya Sangat Dekat dengan Beliau

Nasional
Libur Nataru 2023/2024, Menhub Imbau Masyarakat Tak Mudik Naik Motor

Libur Nataru 2023/2024, Menhub Imbau Masyarakat Tak Mudik Naik Motor

Nasional
Jadi Capres Pertama yang ke IKN, Ganjar: Untuk Tunjukkan Komitmen Melanjutkan Pembangunan

Jadi Capres Pertama yang ke IKN, Ganjar: Untuk Tunjukkan Komitmen Melanjutkan Pembangunan

Nasional
Pemerintah Prediksi 107 Juta Orang Mudik Saat Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024

Pemerintah Prediksi 107 Juta Orang Mudik Saat Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024

Nasional
Selain Kesempatan Kerja, Jokowi Sebut Investasi Bawa Pemasukan Pajak dan Bukan Pajak

Selain Kesempatan Kerja, Jokowi Sebut Investasi Bawa Pemasukan Pajak dan Bukan Pajak

Nasional
Beredar Poster Acara Doa untuk Kemenangan Prabowo-Gibran di Rindam Jaya, Panglima Angkat Bicara

Beredar Poster Acara Doa untuk Kemenangan Prabowo-Gibran di Rindam Jaya, Panglima Angkat Bicara

Nasional
Jokowi Janji Urus Kenaikan Tukin Kementerian Investasi Usai Bahlil Minta Dinaikkan

Jokowi Janji Urus Kenaikan Tukin Kementerian Investasi Usai Bahlil Minta Dinaikkan

Nasional
Tanggapi Santai Isu 'Walkout' di COP28, Jokowi: Yang Penting Kita Telah Lakukan Hal Nyata

Tanggapi Santai Isu "Walkout" di COP28, Jokowi: Yang Penting Kita Telah Lakukan Hal Nyata

Nasional
Ganjar Ingin Aset Negara di IKN Dibangun dengan APBN

Ganjar Ingin Aset Negara di IKN Dibangun dengan APBN

Nasional
Tanggapan Jokowi Usai Menteri Bahlil Minta Tukin Naik di Depan Publik

Tanggapan Jokowi Usai Menteri Bahlil Minta Tukin Naik di Depan Publik

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Usul Saling Sanggah Dihapus, Pakar: Debat Bukan Cuma Pemaparan Program

TKN Prabowo-Gibran Usul Saling Sanggah Dihapus, Pakar: Debat Bukan Cuma Pemaparan Program

Nasional
Hukuman Angin Prayitno Diringankan Jadi 5 Tahun Penjara

Hukuman Angin Prayitno Diringankan Jadi 5 Tahun Penjara

Nasional
Kritik RUU DKJ, Anies: Demokrasi Kita Harusnya Maju Bukan Mundur

Kritik RUU DKJ, Anies: Demokrasi Kita Harusnya Maju Bukan Mundur

Nasional
Ketika Prabowo Makan Siang bersama Lesti Kejora hingga Nikita Mirzani...

Ketika Prabowo Makan Siang bersama Lesti Kejora hingga Nikita Mirzani...

Nasional
Soal RUU DKJ, Mendagri: Pemerintah Tak Setuju Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

Soal RUU DKJ, Mendagri: Pemerintah Tak Setuju Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com