Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gantikan Nurcahyanto, Mayjen TNI Farid Makruf Resmi Jabat Pangdam Brawijaya

Kompas.com - 29/12/2022, 14:51 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mayor Jenderal TNI Farid Makruf resmi menjabat Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) V/Brawijaya menggantikan Mayjen TNI Nurcahyanto.

Acara serah terima jabatan (sertijab) itu dilaksanakan di Markas Besar AD, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/12/2022). Sertijab dipimpin oleh Kepala Staf AD (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman.

Baca juga: Panglima Mutasi 130 Perwira TNI, Pangdam Brawijaya hingga Danpuspom TNI Diganti

Dudung meminta agar Farid Makruf segera menyesuaikan dengan tugas dan tanggung jawabnya.

“Banyak inovasi kegiatan yang sudah dilakukan oleh pejabat sebelumnya ini bisa dilanjutkan dan ditingkatkan, terutama kegiatan membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Dudung dalam siaran pers Puspen TNI, Kamis (29/12/2022).

Adapun Farid Makruf sebelumnya menjabat sebagai Wakil Inspektur Jenderal (Wairjen) TNI. Sementara itu, Nurcahyanto ditarik ke Markas Besar TNI Angkatan Darat dalam rangka pensiun.

Baca juga: KSAD Dudung Sebut 2 Prajurit TNI yang Pasok 40.000 Butir Ekstasi dan 75 Kg Sabu Ditahan

Dalam acara itu juga dilaksanakan sertijab Asisten Teritorial (Aster) KSAD dari Mayjen TNI Karmin Suharna kepada Mayjen TNI Mochammad Hasan.

Hasan sebelumnya menjabat Perwira Staf Ahli TK III Kasad Bidang Sosbudkum HAM dan Narkoba.

Kepada semua jajaran, Dudung berpesan agar menjaga netralitas politik menjelang 2024.

“Seluruh jajaran harus mencermati jangan berpolitik praktis. Jangan sampai kita main-main dan jangan coba-coba, kalau ada yang mendukung salah satu partai saya ganti langsung itu," ujar Dudung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Anggap Giat Prabowo Bedah Rumah Warga Cilincing Bukan Pelanggaran Pemilu

MK Anggap Giat Prabowo Bedah Rumah Warga Cilincing Bukan Pelanggaran Pemilu

Nasional
MK Tolak Permohonan Anies-Muhaimin, 3 Hakim 'Dissenting Opinion'

MK Tolak Permohonan Anies-Muhaimin, 3 Hakim "Dissenting Opinion"

Nasional
Polri Ingatkan Peserta Aksi Demo Terkait Putusan Sengketa Pilpres Tetap Patuhi Aturan

Polri Ingatkan Peserta Aksi Demo Terkait Putusan Sengketa Pilpres Tetap Patuhi Aturan

Nasional
Tok, MK Tolak Permohonan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

Tok, MK Tolak Permohonan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

Nasional
Imbas Pilpres 2024, MK Minta Pejabat Dilarang Lakukan Perjalanan Dinas Bareng Kampanye

Imbas Pilpres 2024, MK Minta Pejabat Dilarang Lakukan Perjalanan Dinas Bareng Kampanye

Nasional
Bukti Tidak Cukup, Dalil Anies-Muhaimin yang Sebut Menteri Terlibat Menangkan Prabowo-Gibran Ditolak MK

Bukti Tidak Cukup, Dalil Anies-Muhaimin yang Sebut Menteri Terlibat Menangkan Prabowo-Gibran Ditolak MK

Nasional
MK: 'Endorsement' Dapat Bermasalah jika Dilakukan Presiden

MK: "Endorsement" Dapat Bermasalah jika Dilakukan Presiden

Nasional
Soal Putusan Sengketa Hasil Pilpres, Jokowi: Itu Wilayahnya MK

Soal Putusan Sengketa Hasil Pilpres, Jokowi: Itu Wilayahnya MK

Nasional
KPK Absen di Sidang Praperadilan Perdana Lawan Eks Karutan Sendiri

KPK Absen di Sidang Praperadilan Perdana Lawan Eks Karutan Sendiri

Nasional
MK Tegaskan Bukan Keranjang Sampah yang Selesaikan Semua Masalah Pemilu

MK Tegaskan Bukan Keranjang Sampah yang Selesaikan Semua Masalah Pemilu

Nasional
MK: Seharusnya Presiden Berpikir, Bersikap, dan Bertindak Netral

MK: Seharusnya Presiden Berpikir, Bersikap, dan Bertindak Netral

Nasional
Ganjar dan Anies Saling Lirik dan Tertawa Saat MK Tolak Dalil-dalil Mereka...

Ganjar dan Anies Saling Lirik dan Tertawa Saat MK Tolak Dalil-dalil Mereka...

Nasional
MK: Tak Ada Relevansi Penyaluran Bansos dengan Peningkatan Perolehan Suara

MK: Tak Ada Relevansi Penyaluran Bansos dengan Peningkatan Perolehan Suara

Nasional
MK: Putusan MKMK yang Copot Anwar Usman Bukan Bukti Nepotisme Jokowi

MK: Putusan MKMK yang Copot Anwar Usman Bukan Bukti Nepotisme Jokowi

Nasional
MK Ingatkan Bansos Tak Boleh Diklaim Bantuan Personal Presiden

MK Ingatkan Bansos Tak Boleh Diklaim Bantuan Personal Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com