Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Minta Kinerja SBY dan Jokowi Dibandingkan Pakai Data, Bukan Survei

Kompas.com - 24/12/2022, 13:02 WIB
Ardito Ramadhan,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Renanda Bachtar menyatakan, kinerja Presiden Joko Widodo dan Presiden keenam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) semestinya dibandingkan lewat data, bukan survei.

Hal ini ia sampaikan merespons hasil survei Charta Politika yang menunjukkan 47,5 persen responden menganggap kinerja ekonomi pemerintahan Jokowi lebih baik dibandingkan SBY.

"Mengukur keberhasilan kinerja pemerintah bukan apa kata orang (via survei), tapi apa kata data. Pakai fakta, bukan persepsi," kata Renanda dalam keterangan tertulis, Sabtu (24/12/2022).

Baca juga: Survei Charta Politika: 47,5 Persen Responden Anggap Pemerintahan Jokowi Lebih Baik Dibandingkan SBY

Renanda menuturkan, pengukuran kinerja ekonomi berdasarkan persepsi publik akan bersifat subjektif, padahal kinerja ekonomi mesti diukur dengan indikator yang jelas.

Indikator tersebut antara lain angka pertumbuhan ekonomi, angka dan rasio pengangguran, tingkat inflasi, neraca pembayaran, kekuatan fiskal, serta cadangan devisa.

Sementara, menurut Renanda, penilaian berdasarkan persepsi itu tidak punya indikator yang terukur.

"Jangan mendagangkan persepsi untuk memuja-muji pemerintah demi tujuan dan kepentingan politik. Lalu, kapan kita mau edukasi rakyat, kalau terus-terusan giring opini dan jejali rakyat dengan data-data yang absurd karena basisnya persepsi?" kata Renanda.

Baca juga: PKS Sebut Salim Segaf dan SBY Sepakat Perangi Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Ia melanjutkan, survei yang membandingkan kinerja 8 tahun pemerintahan Jokowi dengan 10 tahun pemerintahan SBY juga berpotensi bias karena pencapaian Jokowi pada 2023 dan 2024 juga harus diukur.

Renanda pun menegaskan, upaya membanding-bandingkan kinerja SBY dan Jokowi tidak berefek pada perbaikan nasib rakyat.

"Lebih baik pemerintah ataupun lembaga survei jika memang punya budget berlebih, yang ditanya itu apa kebijakan ekonomi yang diharapkan oleh rakyat? Bantuan seperti apa yang diharapkan oleh rakyat?" kata dia.

Survei yang diselenggarakan Charta Politika pada 8-16 Desember 2022 menunjukkan, 47,5 persen responden menganggap pemerintahan Presiden Joko Widodo lebih baik dibandingkan Presiden SBY.

"Kalau kita lihat 47,5 persen menyatakan lebih baik pemerintahan Jokowi dan 40,4 persen menyatakan lebih baik pemerintahan Pak SBY," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya, Kamis (22/12/2022).

Baca juga: Charta Politika: Ganjar Kuasai Daerah Jokowi, Anies Mulai Makan Wilayah Prabowo

Sementara itu, ada 12,2 persen yang tidak tahu atau tidak menjawab saat disodorkan pertanyaan mengenai pemerintahan mana yang memiliki kinerja ekonomi lebih baik.

Yunarto mengakui, pertanyaan tersebut memang terkesan tidak seimbang atau apple to apple karena pemerintahan Jokowi masih berjalan, sementara pemerintahan SBY sudah berakhir.

Akan tetapi, ia memandang pemerintahan Jokowi dan SBY sama-sama mengalami tantangan ekonomi.

Ia menuturkan, pemerintahan Jokowi menghadapi situasi pandemi serta perang antara Rusia dan Ukraina yang berdampak pada krisis pangan dan energi.

Sementara, ekonomi pada masa pemerintahan SBY tergoncang akibat berakhirnya commodity booming yang ketiak itu menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Kenaikan harga batu bara, minyak sawit, dan karet dan kita tahu kecenderungan ekonomi kita mengguncang setelah booming commodity-nya selesai," ujar Yunarto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Disebut Sudah Bukan Kader PDI-P Lagi, Jokowi: Ya Terima Kasih

Disebut Sudah Bukan Kader PDI-P Lagi, Jokowi: Ya Terima Kasih

Nasional
Soal Kabinet, AHY: Jangan Bebankan Pak Prabowo dengan Tuntutan Berlebihan

Soal Kabinet, AHY: Jangan Bebankan Pak Prabowo dengan Tuntutan Berlebihan

Nasional
Jelang Ditetapkan sebagai Presiden Terpilih, Prabowo: Rakyat Menuntut Pimpinan Politik Kerja Sama

Jelang Ditetapkan sebagai Presiden Terpilih, Prabowo: Rakyat Menuntut Pimpinan Politik Kerja Sama

Nasional
Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Anies: Tanpa Melupakan Catatan di MK

Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Anies: Tanpa Melupakan Catatan di MK

Nasional
Jokowi Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Jadi Presiden-Wapres Terpilih

Jokowi Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Jadi Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
Ajak Rekonsiliasi, AHY Minta Pihak yang Belum Puas Hasil Pilpres Tak Korbankan Rakyat

Ajak Rekonsiliasi, AHY Minta Pihak yang Belum Puas Hasil Pilpres Tak Korbankan Rakyat

Nasional
Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Anies: Kita Hormati Proses Bernegara

Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Anies: Kita Hormati Proses Bernegara

Nasional
Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik

Nasional
Hadiri Penetapan KPU, Prabowo: Kita Akan Kerja Keras

Hadiri Penetapan KPU, Prabowo: Kita Akan Kerja Keras

Nasional
Masih di Yogyakarta Saat Penetapan Prabowo-Gibran, Ganjar: Kalau Saya di Jakarta, Akan Hadir

Masih di Yogyakarta Saat Penetapan Prabowo-Gibran, Ganjar: Kalau Saya di Jakarta, Akan Hadir

Nasional
Terima Penetapan Prabowo-Gibran, PDI-P: Koalisi Sebelah Silakan Berjalan Sesuai Agenda yang Ingin Dilakukan

Terima Penetapan Prabowo-Gibran, PDI-P: Koalisi Sebelah Silakan Berjalan Sesuai Agenda yang Ingin Dilakukan

Nasional
Tertawa Lepas, Anies-Cak Imin Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Jadi Presiden dan Wapres Terpilih

Tertawa Lepas, Anies-Cak Imin Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Jadi Presiden dan Wapres Terpilih

Nasional
Program Susu Gratis Prabowo-Gibran Dibayangi Masalah Aturan Impor Kemendag dan Kementan

Program Susu Gratis Prabowo-Gibran Dibayangi Masalah Aturan Impor Kemendag dan Kementan

Nasional
PDI-P Masih Gugat KPU ke PTUN, Nusron: Tak Berpengaruh terhadap Hasil Pemilu

PDI-P Masih Gugat KPU ke PTUN, Nusron: Tak Berpengaruh terhadap Hasil Pemilu

Nasional
Kenakan Kemeja Putih, Prabowo-Gibran Tiba di KPU

Kenakan Kemeja Putih, Prabowo-Gibran Tiba di KPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com