PDI-P Minta Dua Menteri Nasdem Dievaluasi, Pengamat: Lebih Kentara Tendensi Politiknya

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat yang meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi dua menteri asal Partai Nasdem dinilai lebih kental tendensi politiknya ketimbang karena penilaian kinerja dua menteri tersebut.

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menyebutkan jika permintaan Djarot itu dilandaskan pada kinerja menteri, maka bukan hanya menteri asal Nasdem yang perlu dievaluasi.

"Kenapa PDIP hanya me-mention menteri Nasdem, itu yang kita sebut bahwa tendensi politiknya jauh lebih kentara ketimbang tendensi kinerja," kata Adi saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (24/12/2022).

Baca juga: Jokowi Buka Peluang Reshuffle, PDI-P Minta Mentan dan Menteri LHK Dievaluasi

Adi menuturkan, sikap PDI-P tersebut adalah bagian dari konsekuensi setelah Nasdem mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden.

Pasalnya, menurut Adi, selama ini Anies dianggap sebagai simbol oposisi pemerintahan Jokowi.

Oleh karena itu, kata dia, ketika Nasdem berkongsi dengan simbol oposisi maka pilihannya adalah mengundurkan diri atau dikeluarkan dari koalisi.

Baca juga: Sinyal Reshuffle dari Jokowi, PDI-P Dorong Dua Menteri Nasdem Dievaluasi

"Kalau nunggu Nasdem mengundurkan diri dari koalisi enggak mungkin, pasti yang disampaikan oleh Pak Djarot itu adalah penegasan bahwa Nasdem harus dikeluarkan efek dari mendukung Anies," ujar Adi.

Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa keputusan Jokowi mengeluarkan Nasdem dari kabinet justru dapat berdampak positif bagi partai yang dipimpin Surya Paloh itu.

Sebab, publik dapat menilai bahwa Nasdem dikeluarkan dari kabinet bukan karena kinerja menteri-menterinya, tetapi karena kepentingan politik.

Baca juga: Jokowi Buka Kemungkinan Reshuffle, Nasdem: Siap Menghadapi Segala Situasi

"Ini akan menguntungkan Nasdem secara elektroal karena sangat kentara akan terlihat Nasdem dikriminalisasi, Nasdem itu dikucilkan gara-gara hanya karena mengusung Anies Baswedan," kata Adi.

meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi kinerja menteri-menterinya, terutama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

Syahrul dan Siti Nurbaya merupakan dua dari tiga kader Nasdem yang saat ini duduk kabinet, kader lainnya adalah Johnny G Plate yang menjabat sebai Menteri Komunikasi dan Informatika.

Djarot mengatakan, kinerja para menteri harus terus dievaluasi agar menteri yang duduk di kabinet benar-benar bekerja menuntaskan janji-janji kampanye Jokowi.

"Mentan dievaluasi, Menhut dievalusi, Menteri Kehutanan ya, harus dievaluasi, semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa, supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi," kata Djarot di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (23/12/2022).

Sebab, Djarot merasa prihatin terhadap langkah pemerintah kembali mengimpor beras setelah sempat mengeklaim bahwa Indonesia berstatus swasembada beras.

Menurut Djarot, pemerintah semestinya tidak melakukan impor ketika musim panen akan tiba karena itu bakal menyakiti para petani.

Oleh sebab itu, anggota Komisi IV DPR tersebut menegaskan, semua pihak di pemerintah baik itu Kementerian Pertanian, Bulog, maupun Badan Pusat Statistik semestinya membuka data mengenai stok beras di dalam negeri.

"Perlu enggak kita impor, katanya masih cukup, perlu enggak kita impor. Yang penting bagi kita harga beras stabil, petaninya bisa untung, ini semua perlu dievaluasi," ujar Djarot.