Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Charta Politika: 47,5 Persen Responden Anggap Pemerintahan Jokowi Lebih Baik Dibandingkan SBY

Kompas.com - 22/12/2022, 16:02 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Survei yang diselenggarakan Charta Politika pada 8-16 Desember 2022 menunjukkan, 47,5 persen responden menganggap pemerintahan Presiden Joko Widodo lebih baik dibandingkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Kalau kita lihat 47,5 persen menyatakan lebih baik pemerintahan Jokowi dan 40,4 persen menyatakan lebih baik pemerintahan Pak SBY," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya, Kamis (22/12/2022).

Baca juga: Charta Politika: Kepercayaan Publik ke Polri Anjlok karena Kasus Sambo, tetapi Masih Lebih Baik dari DPR

Sementara itu, ada 12,2 persen yang tidak tahu atau tidak menjawab saat disodorkan pertanyaan mengenai pemerintahan mana yang memiliki kinerja ekonomi lebih baik.

Yunarto mengakui, pertanyaan tersebut memang terkesan tidak seimbang atau apple to apple karena pemerintahan Jokowi masih berjalan, sementara pemerintahan SBY sudah berakhir.

Akan tetapi, ia memandang pemerintahan Jokowi dan SBY sama-sama mengalami tantangan ekonomi.

Ia menuturkan, pemerintahan Jokowi menghadapi situasi pandemi serta perang antara Rusia dan Ukraina yang berdampak pada krisis pangan dan energi.

Sementara, ekonomi pada masa pemerintahan SBY tergoncang akibat berakhirnya commodity booming yang ketiak itu menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Kenaikan harga batu bara, minyak sawit, dan karet dan kita tahu kecenderungan ekonomi kita mengguncang setelah booming commodity-nya selesai," ujar Yunarto.

Survei yang sama menunjukkan bahwa 72,9 persen responden mengaku puas dengan pemerintahan Jokowi. Angka ini merupakan tertinggi sejak kemunculan Covid-19 pada Februari 2020.

Baca juga: Survei Charta Politika, Mayoritas Responden Setuju Jokowi Reshuffle Kabinet

Yunarto mengungkapkan, pada Februari 2020 angka kepuasan terhadap pemerintah berada di angka 70,7 persen lalu anjlok menjadi 58,8 persen pada Mei 2020 akibat situasi pandemi.

Setelah itu, angka kepuasan publik cenderung fluktuatif sebelum mencapai 71,7 persen pada Januari 2022 sebelum kembali melorot ke sekitar 60-an persen akibat isu kenaikan harga bahan bakar minyak dan barang pokok lainnya.

Namun, pada akhirnya tingkat kepuasan terhadap pemerintah berhasil mencapai titik tertingginya di angka 72,9 persen pada bulan ini.

"Saya pikir campur aduk antara situasi ekonomi yang kita lihat sudah cukup stabil, dan keberhasilan pemerintah menahan adanya inflasi atau efek domino atau multiplier effect dari adanya kenaikah harga BBM," ujar Yunarto.

Baca juga: Survei Charta Politika, 72,9 Persen Publik Puas terhadap Pemerintah, Tertinggi sejak Pandemi

Selain situasi ekonomi yang sudah stabil, Yunarto menilai tingginya kepuasan publik juga disebabkan keberhasilan Indonesia menjadi tuan rumah KTT G20 dan stabilitas politik dalam negeri.

Survei ini dilaksanakan dengan metode wawancara terhadap 1.220 orang sampel pada 8-16 Desember. Survei ini memiliki margin of error sebesar 2,82 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Survei Indikator: Mayoritas Pendukung Ganjar-Mahfud Percaya Putusan MK Adil

Survei Indikator: Mayoritas Pendukung Ganjar-Mahfud Percaya Putusan MK Adil

Nasional
Alexander Marwata Dilaporkan ke Polda Metro Jaya Karena Bertemu Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta

Alexander Marwata Dilaporkan ke Polda Metro Jaya Karena Bertemu Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta

Nasional
Jokowi Resmikan Bandara Panua Pohuwato di Gorontalo yang Telan Biaya Rp 437 Miliar

Jokowi Resmikan Bandara Panua Pohuwato di Gorontalo yang Telan Biaya Rp 437 Miliar

Nasional
Kans MK Kabulkan atau Tolak Sengketa Pilpres Dinilai Sama Besar

Kans MK Kabulkan atau Tolak Sengketa Pilpres Dinilai Sama Besar

Nasional
Sikap Hakim MK Diprediksi Terbelah dalam Putusan Sengketa Pilpres

Sikap Hakim MK Diprediksi Terbelah dalam Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Harap Putusan MK yang Dibacakan Hari Ini Dihormati, AHY: Ini Bukan Hanya Masalah Politik

Harap Putusan MK yang Dibacakan Hari Ini Dihormati, AHY: Ini Bukan Hanya Masalah Politik

Nasional
Hari Kedua di Gorontalo, Jokowi Akan Resmikan Sejumlah Infrastruktur dan Panen Jagung

Hari Kedua di Gorontalo, Jokowi Akan Resmikan Sejumlah Infrastruktur dan Panen Jagung

Nasional
KY: Pemilihan Wakil Ketua MA Urusan Internal, Kami Tak Punya Kewenangan 'Cawe-cawe'

KY: Pemilihan Wakil Ketua MA Urusan Internal, Kami Tak Punya Kewenangan "Cawe-cawe"

Nasional
Banyak Presiden Beri Selamat Prabowo, Budi Arie: Apa Kata Dunia jika Keputusan MK Berbeda

Banyak Presiden Beri Selamat Prabowo, Budi Arie: Apa Kata Dunia jika Keputusan MK Berbeda

Nasional
Sidang Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan 3 Pejabat Eselon Kementan Jadi Saksi

Sidang Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan 3 Pejabat Eselon Kementan Jadi Saksi

Nasional
Imbau Masyarakat Tertib, Menkominfo: Kami Yakin Putusan MK Selaras dengan Keputusan Rakyat 14 Februari

Imbau Masyarakat Tertib, Menkominfo: Kami Yakin Putusan MK Selaras dengan Keputusan Rakyat 14 Februari

Nasional
Jelang Putusan MK, Jokowi Main Bola hingga Makan Bakso di Gorontalo

Jelang Putusan MK, Jokowi Main Bola hingga Makan Bakso di Gorontalo

Nasional
Jika MK 'Deadlock', Ketua Sidang Pleno Jadi Penentu Putusan Sengketa Pilpres

Jika MK "Deadlock", Ketua Sidang Pleno Jadi Penentu Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Jelang Putusan MK: Anies dan Ganjar Bakal Hadir, Prabowo Imbau Jangan Demo

Jelang Putusan MK: Anies dan Ganjar Bakal Hadir, Prabowo Imbau Jangan Demo

Nasional
Profil Ketua MK Suhartoyo dan 7 Hakim Konstitusi Akan Bacakan Putusan Sengketa Pilpres

Profil Ketua MK Suhartoyo dan 7 Hakim Konstitusi Akan Bacakan Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com