Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Charta Politika: 47,5 Persen Responden Anggap Pemerintahan Jokowi Lebih Baik Dibandingkan SBY

Kompas.com - 22/12/2022, 16:02 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Survei yang diselenggarakan Charta Politika pada 8-16 Desember 2022 menunjukkan, 47,5 persen responden menganggap pemerintahan Presiden Joko Widodo lebih baik dibandingkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Kalau kita lihat 47,5 persen menyatakan lebih baik pemerintahan Jokowi dan 40,4 persen menyatakan lebih baik pemerintahan Pak SBY," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya, Kamis (22/12/2022).

Baca juga: Charta Politika: Kepercayaan Publik ke Polri Anjlok karena Kasus Sambo, tetapi Masih Lebih Baik dari DPR

Sementara itu, ada 12,2 persen yang tidak tahu atau tidak menjawab saat disodorkan pertanyaan mengenai pemerintahan mana yang memiliki kinerja ekonomi lebih baik.

Yunarto mengakui, pertanyaan tersebut memang terkesan tidak seimbang atau apple to apple karena pemerintahan Jokowi masih berjalan, sementara pemerintahan SBY sudah berakhir.

Akan tetapi, ia memandang pemerintahan Jokowi dan SBY sama-sama mengalami tantangan ekonomi.

Ia menuturkan, pemerintahan Jokowi menghadapi situasi pandemi serta perang antara Rusia dan Ukraina yang berdampak pada krisis pangan dan energi.

Sementara, ekonomi pada masa pemerintahan SBY tergoncang akibat berakhirnya commodity booming yang ketiak itu menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Kenaikan harga batu bara, minyak sawit, dan karet dan kita tahu kecenderungan ekonomi kita mengguncang setelah booming commodity-nya selesai," ujar Yunarto.

Survei yang sama menunjukkan bahwa 72,9 persen responden mengaku puas dengan pemerintahan Jokowi. Angka ini merupakan tertinggi sejak kemunculan Covid-19 pada Februari 2020.

Baca juga: Survei Charta Politika, Mayoritas Responden Setuju Jokowi Reshuffle Kabinet

Yunarto mengungkapkan, pada Februari 2020 angka kepuasan terhadap pemerintah berada di angka 70,7 persen lalu anjlok menjadi 58,8 persen pada Mei 2020 akibat situasi pandemi.

Setelah itu, angka kepuasan publik cenderung fluktuatif sebelum mencapai 71,7 persen pada Januari 2022 sebelum kembali melorot ke sekitar 60-an persen akibat isu kenaikan harga bahan bakar minyak dan barang pokok lainnya.

Namun, pada akhirnya tingkat kepuasan terhadap pemerintah berhasil mencapai titik tertingginya di angka 72,9 persen pada bulan ini.

"Saya pikir campur aduk antara situasi ekonomi yang kita lihat sudah cukup stabil, dan keberhasilan pemerintah menahan adanya inflasi atau efek domino atau multiplier effect dari adanya kenaikah harga BBM," ujar Yunarto.

Baca juga: Survei Charta Politika, 72,9 Persen Publik Puas terhadap Pemerintah, Tertinggi sejak Pandemi

Selain situasi ekonomi yang sudah stabil, Yunarto menilai tingginya kepuasan publik juga disebabkan keberhasilan Indonesia menjadi tuan rumah KTT G20 dan stabilitas politik dalam negeri.

Survei ini dilaksanakan dengan metode wawancara terhadap 1.220 orang sampel pada 8-16 Desember. Survei ini memiliki margin of error sebesar 2,82 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com