Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri PPPA Minta Pemda Bikin Kebijakan Responsif Gender dan Peduli Anak

Kompas.com - 22/12/2022, 23:13 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

BENGKULU, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengimbau pemerintah daerah (Pemda) untuk lebih perhatian pada kalangan anak dan perempuan.

Perhatian ini bisa diwujudkan dengan membuat kebijakan-kebijakan yang lebih responsif gender dan peduli anak. Hal ini diungkapkan Bintang Puspayoga dalam acara puncak Peringatan Hari Ibu (PHI) ke-94 di Balai Semarak, Bengkulu, Kamis (22/12/2022).

"Dalam momentum yang baik ini, saya imbau dan mengingatkan kita semua perlu ada perhatian yang lebih serius lagi dari Pemda seluruh Indonesia untuk membuat kebijakan-kebijakan yang lebih responsif gender dan peduli anak," kata Bintang, Kamis.

Bintang mengungkapkan, kebijakan yang responsif terhadap gender mampu berkontribusi mewujudkan dunia yang setara bagi perempuan dan laki-laki.

Baca juga: Menteri PPPA: Patriarki Kuat, Kesetaraan Gender Masih Jauh dari yang Kita Cita-citakan

"Mohon dukungan bapak/ibu sekalian para pimpinan kementerian lembaga, pimpinan daerah baik provinsi, kabupaten/kota, sampai tingkat desa/kelurahan, demikian dunia usaha, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, untuk berjalan bersama, mewujudkan dunia yang setara bagi semua di masa kini maupun masa depan," ujarnya.

Bintang mengatakan, sejauh ini, kesetaraan gender masih sulit diwujudkan.

Padahal, Kongres Perempuan Indonesia telah dilaksanakan selama 94 tahun terakhir, tepatnya pada tanggal 22 Desember tahun 1928 di Yogyakarta.

Artinya, kesetaraan belum hadir sampai 94 tahun perjuangan pergerakan perempuan.

"Perjuangan kita mencapai kesetaraan memang sangat panjang. Saya yakin, jika masing-masing dari kita dapat turut berjuang, berkontribusi untuk hal terkecil sekalipun, jika kita melakukannya dengan kesungguhan dan konsisten, maka hasilnya luar biasa," kata Bintang.

Baca juga: Menteri PPPA: Kesetaraan Belum Kita Temukan sampai 94 Tahun Perjuangan

Lebih lanjut, Bintang menyebut bahwa kebijakan responsif terhadap perempuan membuat daerah itu layak dikategorikan sebagai daerah ramah perempuan dan layak anak.

Menurutnya, sejauh ini, baru ada beberapa daerah yang mendapat penghargaan Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak (DRPLA).

Daerah-daerah yang menerima Penghargaan DRPLA 2022 adalah Provinsi Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kota Surabaya, dan Kota Denpasar.

"Untuk penghargaan daerah ramah perempuan dan layak anak baru diberikan kepada 1 provinsi, 2 kota, dan 1 kabupaten. Ini adalah penghargaan pertama, apresiasi pertama kami berikan dari KemenPPPA," ujar Bintang.

Sebagai informasi, puncak Peringatan Hari Ibu bakal dilaksanakan pada Kamis (22/12/2022) di Bengkulu.

Tema PHI ke-94 tetap konsisten dengan tema tahun sebelumnya, yaitu “Perempuan Berdaya, Indonesia Maju”.

Ada empat fokus sub tema, yakni Kewirausahaan Perempuan: Mempercepat Kesetaraan, Mempercepat Pemulihan; Perempuan dan Digital Economy; Perempuan dan Kepemimpinan; dan Perempuan Terlindungi, Perempuan Berdaya.

Baca juga: Menteri PPPA: Maju Mundurnya Bangsa Tergantung pada Kaum Ibu

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Sarankan Anies Masuk Parpol: Kalau Menang di Jakarta, Bisa Diperjuangkan Maju Capres 2029

Demokrat Sarankan Anies Masuk Parpol: Kalau Menang di Jakarta, Bisa Diperjuangkan Maju Capres 2029

Nasional
Belum Pasti Jadi Oposisi Pemerintah, PKS: Tergantung Prabowo, Mengajak atau Tidak?

Belum Pasti Jadi Oposisi Pemerintah, PKS: Tergantung Prabowo, Mengajak atau Tidak?

Nasional
Bela Jokowi yang Dituding Sodorkan Nama Kaesang di Pilkada Jakarta, Luhut: Jangan Asal Ngomong

Bela Jokowi yang Dituding Sodorkan Nama Kaesang di Pilkada Jakarta, Luhut: Jangan Asal Ngomong

Nasional
Survei LSI: Kaesang, Kapolda Jateng, Eks Ajudan Prabowo, dan Raffi Ahmad Ramaikan Bursa Pilkada Jateng 2024

Survei LSI: Kaesang, Kapolda Jateng, Eks Ajudan Prabowo, dan Raffi Ahmad Ramaikan Bursa Pilkada Jateng 2024

Nasional
Mahasiswa Tak Bisa Cairkan Bantuan Usai PDN Diretas, Anggota DPR Minta KIP Kuliah Segera Dipulihkan

Mahasiswa Tak Bisa Cairkan Bantuan Usai PDN Diretas, Anggota DPR Minta KIP Kuliah Segera Dipulihkan

Nasional
Survei LSI: Mayoritas Masyarakat Belum Punya Pilihan, Pilkada Jateng Masih Terbuka Semua Calon

Survei LSI: Mayoritas Masyarakat Belum Punya Pilihan, Pilkada Jateng Masih Terbuka Semua Calon

Nasional
Di Depan AS-Rusia, Delegasi RI Minta Kemampuan Pasukan Perdamaian Dunia Ditingkatkan

Di Depan AS-Rusia, Delegasi RI Minta Kemampuan Pasukan Perdamaian Dunia Ditingkatkan

Nasional
Satgas Judi 'Online' Diharap Bekerja Tak Terlibat Konflik Kepentingan

Satgas Judi "Online" Diharap Bekerja Tak Terlibat Konflik Kepentingan

Nasional
PPATK Didesak Segera Serahkan Daftar Anggota DPR Main Judi 'Online' ke MKD

PPATK Didesak Segera Serahkan Daftar Anggota DPR Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
MPR Dukung Sanksi Berat Buat Legislator Main Judi 'Online'

MPR Dukung Sanksi Berat Buat Legislator Main Judi "Online"

Nasional
Buka Peluang Kerja Sama dengan PDI-P, PKS: Kami Sudah Berkali-kali Koalisi di Pilkada

Buka Peluang Kerja Sama dengan PDI-P, PKS: Kami Sudah Berkali-kali Koalisi di Pilkada

Nasional
PKS Bakal Temui Cak Imin dan PKB, Bahas Rencana Duet Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta

PKS Bakal Temui Cak Imin dan PKB, Bahas Rencana Duet Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta

Nasional
Dompet Dhuafa Hadiri Kegiatan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Masjid di Vietnam

Dompet Dhuafa Hadiri Kegiatan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Masjid di Vietnam

Nasional
Yakin Tak Blunder Usung Anies-Sohibul di Pilkada, PKS: Kami Bukan Pemain Baru di Jakarta

Yakin Tak Blunder Usung Anies-Sohibul di Pilkada, PKS: Kami Bukan Pemain Baru di Jakarta

Nasional
Demo Tolak Revisi UU Polri, Aliansi Masyarakat Sipil: Kekuasaan Polisi Bakal Melebihi Presiden

Demo Tolak Revisi UU Polri, Aliansi Masyarakat Sipil: Kekuasaan Polisi Bakal Melebihi Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com