Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 29/11/2022, 19:25 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Co Founder Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS) Edna Caroline Pattisina menilai jabatan Panglima TNI sebagai simbol kekuatan politik Presiden.

Meski di satu sisi, menurutnya, jabatan itu sebenarnya tak dibutuhkan untuk dinamika situasi keamanan Indonesia saat ini.

“Karena tentara kita masih tradisional ya. Sebenarnya kalau kita mau jujur untuk melakukan review ulang, sebenarnya jabatan Panglima TNI itu enggak diperlukan,” papar Edna dalam program Gaspol! di YouTube Kompas.com, Selasa (29/11/2022).

Baca juga: GASPOL! Hari Ini: Jokowi Tunjuk Yudo Margono Calon Panglima TNI, Prestasi atau Politis?

“Tapi kemudian kita merujuk pada sejarah. Jadi jabatan panglima selalu ada, sebenarnya jabatan panglima itu yang kemudian dipegang sebagai kekuatan politik Presiden,” tuturnya.

Dalam pandangan wartawan senior Harian Kompas itu, posisi Panglima TNI relevan ketika negara dalam kondisi perang.

“Nah kita enggak dalam posisi perang kan,” ucap dia.

Namun jabatan Panglima TNI menjadi relevan karena berbagai peran tentara untuk masyarakat.

Baca juga: Jadwal Fit and Proper Test KSAL Yudo Jadi Panglima TNI Belum Pasti, Ini Alasannya

Ia menjelaskan, prajurit TNI sering dibutuhkan untuk membantu persoalan masyarakat sehari-hari, seperti pada saat menghadapi pandemi Covid-19 dan bencana alam.

“Itu peran TNI sangat penting bahkan sebenarnya lebih penting dari seharusnya. Contohnya Covid-19, harusnya yang ada di depan itu dokter dan Kementerian Kesehatan, tapi terjadi masalah segala macam akhirnya TNI yang ada di depan, itu harus diakui,” ungkapnya.

Dekatnya TNI dengan masyarakat akhirnya membuat siapapun yang menjadi Presiden merasa perlu menjadikan TNI sebagai kekuatan politik.

Situasi itu terbentuk akibat pola Orde Baru yang menjadikan tentara sebagai alat pemerintah mengatur masyarakat.

Baca juga: Jokowi Ungkap Alasan Pilih Yudo Margono Jadi Calon Panglima: Rotasi Matra

“Apalagi kita merujuk Orde Baru ya, itu kan Angkatan Darat (AD) yang menjadi alat Presiden Soeharto,” ucap Edna.

Diketahui Presiden Joko Widodo telah memilih Laksamana Yudo Margono sebagai calon tunggal Panglima TNI.

Penunjukan itu tertulis dalam Surpres Panglima TNI yang diberikan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) pada Pimpinan DPR RI, Senin (28/11/2022).

Selanjutnya pimpinan DPR bakal mengadakan rapat bersama Badan Musyawarah (Bamus) DPR, dan menugaskan Komisi I DPR untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test.

Baca juga: Mengenal AKBP Veronica Yulis, Perwira Polri Istri Yudo Margono Calon Panglima TNI

Proses tersebut bakal dijalankan sebelum masa reses DPR yang jatuh pada 16 Desember 2022.

Yudo dipilih untuk menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang bakal pensiun dari jabatan Panglima TNI, 21 Desember 2022.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com