Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang "Kompas": Sikap Toleransi Masyarakat Tinggi, tetapi Dibayangi Ancaman Konflik Agama dan Politik

Kompas.com - 14/11/2022, 11:36 WIB
Syakirun Ni'am,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jajak Pendapat Litbang Kompas mengungkapkan, mayoritas responden percaya masyarakat Indonesia telah menjunjung tinggi toleransi.

Sebanyak 62,2 persen responden menilai masyarakat cukup masih menjunjung tinggi nilai toleransi. Sebanyak 10,4 persen responden menyatakan masyarakat sangat toleran.

“Pandangan ini semakin mengental di tingkat lebih mikro di mana mayoritas responden menyatakan selama ini tinggal di lingkungan yang toleran,” kata peneliti Litbang Kompas, Rangga Eka Sakti, sebagaimana dikutip dari Harian Kompas, Senin (14/11/2022).

Baca juga: Litbang Kompas: Masyarakat Harap Elite Tak Gunakan Politik Identitas pada Kampanye Pemilu 2024

Rangga menuturkan, jajak pendapat itu juga mengungkap nilai toleransi pada warga dengan usia muda lebih besar. Nilai toleransi pada masyarakat usia di bawah 40 tahun misalnya, mencapai 74 persen. Angka ini lebih besar dari masyarakat 40 tahun ke atas dengan selisih 4 persen.

Persentase ini semakin tinggi pada masyarakat usia kurang dari 24 tahun dengan angka 78 persen. Menurut Rangga, temuan ini menunjukkan nilai toleransi sudah bisa ditanamkan kepada generasi muda.

“Tingginya persepsi atas toleransi ini bisa dilihat sebagai fondasi kuat atas kohesi sosial bangsa,” ujar Rangga.

Meski demikian, Rangga mengingatkan bangunan toleransi dan kohesi bangsa tersebut juga dibayangi ancaman.

Jajak pendapat Kompas mengungkap dua persoalan yang bisa menjadi batu sandung dalam upaya menjaga nilai toleransi.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 15,1 Persen Warga Pilih Capres yang Didukung Jokowi

Pertama, persoalan isu toleransi beragama. Sebanyak 47,6 persen responden menilai sikap tenggang rasa dan toleransi dalam beragama perlu ditingkatkan.

Fenomena sejumlah gesekan beragama itu menunjukkan bahwa toleransi antarumat beragama harus diperkuat.

Ketegangan ini terlihat dari data Setara Institute. Lembaga tersebut mencatat, sepanjang 2021, terdapat 20 peristiwa penolakan pendirian rumah ibadah, 27 ujaran kebencian, 12 kasus penyerangan, dan 10 kasus perusakan tempat ibadah.

“Hal ini tentu menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia,” ujar Rangga.

Selain persoalan toleransi dalam beragama, Jajak Pendapat Litbang Kompas juga mengungkap ekspresi politik menjadi pekerjaan rumah.

Hampir sepertiga responden, kata Rangga, menilai toleransi antarpendukung politik cenderung mengganggu ikatan kebangsaan.

Persoalan ini tidak terlepas dari kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 yang membuat masyarakat terbelah dan meruncing. Meski telah berlalu, saat ini di masyarakat masih terdapat ujaran "cebong" dan "kadrun".

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com