Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Egoisme Demokrat dan PKS Ajukan Nama Cawapres Dinilai Jadi "Duri" Koalisi Nasdem

Kompas.com - 25/10/2022, 14:08 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi menduga, alotnya rencana koalisi Partai Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) disebabkan karena negosiasi nama calon wakil presiden (cawapres) yang tak kunjung mencapai titik temu.

Demokrat kekeh mendorong ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), jadi cawapres. Sementara, PKS ingin kadernya yang jadi pendamping Anies Baswedan.

Belakangan, partai berlambang bulan sabit-padi itu memunculkan nama mantan Gubernur Jawa Barat yang juga Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Ahmad Heryawan.

"Ego yang besar dari Demokrat dan PKS yang ngotot mengajukan nama yakni AHY dari Demokrat dan terkini Ahmad Heryawan dari PKS memang menjadi duri bagi koalisi Gondangdia (Nasdem)," kata Ari kepada Kompas.com, Senin (24/10/2022).

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Nasdem dan Anies Belum Memiliki Relasi yang Cukup Kuat

Menurut Ari, PKS tak akan terima jika AHY atau kader Demokrat lainnya jadi cawapres. Sebaliknya, Demokrat juga keberatan seandainya Ahmad Heryawan atau kader PKS lain yang jadi calon RI-2.

Nasdem pun diprediksi tak setuju pada usul kedua partai. Sebab, jika cawapres dipilih dari Demokrat atau PKS, partai besutan Surya Paloh itu tak akan banyak mendulang keuntungan dari coat-tail effect atau efek ekor jas sosok calon wakil presiden.

Oleh karenanya, Nasdem bersikukuh pada pendiriannya untuk mengusung cawapres di luar ketiga partai.

"Jika tidak ada titik temu maka ada baiknya ditempuh dengan cara win-win solution yaitu mencari 'pasangan pengantin' bagi Anies di luar cawapres yang diusulkan Demokrat maupun PKS," ujar Ari.

Baca juga: Litbang Kompas: Ganjar Figur Capres Paling Dipilih oleh Pemilih Partai Nasdem

Menurut Ari, Nasdem harus menekan keinginan PKS dan Demokrat karena hanya nama Anies yang menjual. Sementara, cawapres yang diusulkan Demokrat maupun PKS tak seberapa elektabilitas dan popularitasnya.

Surya Paloh pun mesti lebih tegas menentukan cawapres dari luar koalisi untuk menutupi kelemahan Anies yang selama ini dilabeli sebagai sosok antitoleransi dan antitesis Jokowi.

Di sisi lain, Demokrat dan PKS juga harus sadar bahwa kemenangan bisa diraih jika masing-masing partai mengesampingkan ego.

"Pilihannya adalah mau menang atau mereka siap 'berpuasa' lagi untuk lima tahun ke depan pasca-Jokowi mandeg pandito (lengser)," ucap Ari.

Ari menambahkan, pertarungan Pilpres 2024 demikian ketatnya. Jika ingin menang, Anies harus disandingkan dengan sosok cawapres yang mampu memberikan sumbangsih besar.

"Potensi Ganjar Pranowo andaikan jadi direkomendasi PDI-P dan Prabowo Subianto dengan pasangannya masing-masing tidak cukup dihadapi Anies dengan cawapres yang memberikan kontribusi suara yang minimal," tutur dosen Universitas Indonesia itu.

Sebagaimana diketahui, rencana koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS tak kunjung diresmikan. Disinyalir, persoalan nama cawapres jadi ganjalan.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com