Egoisme Demokrat dan PKS Ajukan Nama Cawapres Dinilai Jadi "Duri" Koalisi Nasdem

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi menduga, alotnya rencana koalisi Partai Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) disebabkan karena negosiasi nama calon wakil presiden (cawapres) yang tak kunjung mencapai titik temu.

Demokrat kekeh mendorong ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), jadi cawapres. Sementara, PKS ingin kadernya yang jadi pendamping Anies Baswedan.

Belakangan, partai berlambang bulan sabit-padi itu memunculkan nama mantan Gubernur Jawa Barat yang juga Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Ahmad Heryawan.

"Ego yang besar dari Demokrat dan PKS yang ngotot mengajukan nama yakni AHY dari Demokrat dan terkini Ahmad Heryawan dari PKS memang menjadi duri bagi koalisi Gondangdia (Nasdem)," kata Ari kepada Kompas.com, Senin (24/10/2022).

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Nasdem dan Anies Belum Memiliki Relasi yang Cukup Kuat

Menurut Ari, PKS tak akan terima jika AHY atau kader Demokrat lainnya jadi cawapres. Sebaliknya, Demokrat juga keberatan seandainya Ahmad Heryawan atau kader PKS lain yang jadi calon RI-2.

Nasdem pun diprediksi tak setuju pada usul kedua partai. Sebab, jika cawapres dipilih dari Demokrat atau PKS, partai besutan Surya Paloh itu tak akan banyak mendulang keuntungan dari coat-tail effect atau efek ekor jas sosok calon wakil presiden.

Oleh karenanya, Nasdem bersikukuh pada pendiriannya untuk mengusung cawapres di luar ketiga partai.

"Jika tidak ada titik temu maka ada baiknya ditempuh dengan cara win-win solution yaitu mencari 'pasangan pengantin' bagi Anies di luar cawapres yang diusulkan Demokrat maupun PKS," ujar Ari.

Baca juga: Litbang Kompas: Ganjar Figur Capres Paling Dipilih oleh Pemilih Partai Nasdem

Menurut Ari, Nasdem harus menekan keinginan PKS dan Demokrat karena hanya nama Anies yang menjual. Sementara, cawapres yang diusulkan Demokrat maupun PKS tak seberapa elektabilitas dan popularitasnya.

Surya Paloh pun mesti lebih tegas menentukan cawapres dari luar koalisi untuk menutupi kelemahan Anies yang selama ini dilabeli sebagai sosok antitoleransi dan antitesis Jokowi.

Di sisi lain, Demokrat dan PKS juga harus sadar bahwa kemenangan bisa diraih jika masing-masing partai mengesampingkan ego.

"Pilihannya adalah mau menang atau mereka siap 'berpuasa' lagi untuk lima tahun ke depan pasca-Jokowi mandeg pandito (lengser)," ucap Ari.

Ari menambahkan, pertarungan Pilpres 2024 demikian ketatnya. Jika ingin menang, Anies harus disandingkan dengan sosok cawapres yang mampu memberikan sumbangsih besar.

"Potensi Ganjar Pranowo andaikan jadi direkomendasi PDI-P dan Prabowo Subianto dengan pasangannya masing-masing tidak cukup dihadapi Anies dengan cawapres yang memberikan kontribusi suara yang minimal," tutur dosen Universitas Indonesia itu.

Sebagaimana diketahui, rencana koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS tak kunjung diresmikan. Disinyalir, persoalan nama cawapres jadi ganjalan.

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali baru-baru ini mengatakan, sosok cawapres pendamping Anies baiknya berasal dari luar bakal koalisi Nasdem-Demokrat-PKS.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa Nasdem tetap menghormati mekanisme di internal Demokrat dan PKS.

"Partai Nasdem juga memiliki pandangan bahwa sebaiknya kita ambil (cawapres) dari luar partai koalisi," kata Ali saat dihubungi, Selasa (18/10/2022).

Baca juga: Jalan Buntu Koalisi Nasdem-Demokrat-PKS, Alotnya Negosiasi Cawapres buat Anies...

Menurut Ali, jika partai mendorong tokoh internal untuk menjadi cawapres, ini berisiko merugikan koalisi yang dibangun.

"Kalau kemudian, tiga partai, calon wapres satu. Umpamanya partai A, partai B bagaimana Enggak dapat apa-apa kan?" ujarnya.

Namun, pandangan Nasdem itu tak sejalan dengan dua partai calon mitranya. Demokrat bersikukuh mendorong AHY sebagai cawapres, sementara PKS ingin Ahmad Heryawan yang jadi calon RI-2.