Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 20/10/2022, 16:58 WIB


KOMPAS.com – Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Yogi Suwarsono mengatakan, Sustainable Development Goals (SDGs) di kawasan Asia Pasifik mengalami kemajuan yang sangat signifikan.

Adapun kemajuan tersebut terjadi pada pencapaian ke tujuh, yakni affordable and clean energi dan tujuan ke sembilan, yakni industry, innovation, and infrastructure.

“Dalam SDGs Report 2022 dijelaskan bahwa terdapat peningkatan anggaran internasional terkait dengan program energi baru dan terbarukan, keberhasilan penyediaan listrik untuk penduduk perkotaan dan pedesaan, serta pencapaian perluasan jaringan internet dan perluasan infrastruktur di negara berkembang,” ungkap Yogi dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Kamis (20/10/2022).

Hal tersebut disampaikan oleh Yogi pada Virtual Public Lecturer seri ke-IX dengan tajuk “Pencapaian Target Millennium Development Goals (MDGs) Melalui Evidence Based Policy di Bidang Penanganan Perubahan Iklim”, Kamis.

Di sisi lain, lanjut Yogi, terdapat beberapa tren negatif yang tertuang pada tujuan ke-12 dan ke-13, yakni responsible consumption and production dan climate change. Ini terjadi karena efek gas rumah kaca masih terus meningkat dan menimbulkan kenaikan suhu bumi.

Baca juga: Miliki Laporan Keuangan Transparan dan Akuntabel, LAN Raih WTP 15 Kali Berturut-turut

“Oleh karena itu, perlu untuk mengamati dan mengoreksi berbagai kebijakan terkait SDGs yang mungkin luput dari perhatian pembuat kebijakan untuk memberikan saran dan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung ke-17 tujuan SDGs tersebut,” ucap Yogi.

Berbicara mengenai MDGs, kata Yogi, bahwa MDGs merupakan sebuah rencana aksi global yang disepakati oleh sebagian besar pemimpin dunia, termasuk Indonesia.

Hal itu bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, serta melestarikan lingkungan hidup.

“Maka sudah selayaknya pemahaman SDGs ini tidak hanya terkait dengan pemahaman kognitif, tetapi juga bagaimana prakteknya dalam mencapai 17 tujuan dan 139 target yang diharapkan dapat tercapai di tahun 2030 mendatang,” kata Yogi.

Berdasarkan target agenda SDGs, Yogi menjelaskan, hanya tersisa delapan tahun untuk menuju tahun 2030.

Oleh karena itu, ia mendorong analis kebijakan untuk mampu menerjemahkannya ke dalam instrumen-instrumen kebijakan yang lebih terintegrasi.

Dalam arti kebijakan-kebijakan sektoral dapat merespons tujuan SDGs dengan peningkatan taraf hidup, peningkatan kualitas lingkungan, serta kolaborasi antar aktor kebijakan.

Baca juga: Tingkatkan Kualitas ASN, LAN Gelar Advokasi Corporate University hingga Sosialisasi Kebijakan Orientasi PPPK

“Di sinilah peran analis kebijakan menjadi sangat penting untuk bisa menghasilkan input-input saran kebijakan yang berkualitas, guna mendorong pencapaian tujuan SDGs,” jelas Yogi.

Sementara itu, United Nations (UN) Special Ambassador for The MDGs in Asia Pacific periode 2003-2007 Erna Witoelar mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menegaskan, forum Group of Twenty (G20) yang akan diselenggarakan mendatang harus menjadi contoh bagaimana dunia bekerja sama dalam penanganan perubahan iklim.

Selain itu, kat dia, Presiden Jokowi juga ingin G20 menjadi contoh dalam mengelola lingkungan secara berkelanjutan melalui aksi-aksi konkret dan terutama dalam pencapaian tujuan SDGs tersebut.

Evidence based policy untuk saat ini dinilai masih belum banyak diketahui oleh masyarakat. karena belum adanya data yang terintegrasi dengan baik. Maka perlu untuk didorong dengan adanya kolaborasi antar pemangku kepentingan dan aktor kebijakan, baik dari pemerintah, sektor swasta, serta akademis untuk menyusun sebuah kebijakan yang berkualitas, guna terwujudnya SDGs di tahun 2030,” ujar Erna.

Sebagai informasi, Policy Analyst Virtual Public Lecture Seri ke-IX tersebut merupakan kerja sama antara Lembaga Administrasi Negara (LAN) dengan Tanoto Foundation yang rencananya akan dilaksanakan hingga akhir Desember 2022.

Dalam Virtual Public Lecture tersebut menghadirkan berbagai pakar dan akademisi sebagai sarana pembelajaran dan pengembangan kompetensi bagi pejabat fungsional analis kebijakan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lewat Pantun, PKS Rayu Golkar Gabung Koalisi Perubahan

Lewat Pantun, PKS Rayu Golkar Gabung Koalisi Perubahan

Nasional
MA Perintahkan Aset Korban First Travel Dikembalikan, Jaksa Agung: Perlu Proses Panjang

MA Perintahkan Aset Korban First Travel Dikembalikan, Jaksa Agung: Perlu Proses Panjang

Nasional
Harun Masiku Tak Kunjung Ketemu, Jokowi: Kalau Barangnya Ada, Pasti Ditemukan ...

Harun Masiku Tak Kunjung Ketemu, Jokowi: Kalau Barangnya Ada, Pasti Ditemukan ...

Nasional
Ada Kasus Baru Gagal Ginjal Akut, IDI: Jangan Beli Obat Sembarangan Tanpa Resep Dokter

Ada Kasus Baru Gagal Ginjal Akut, IDI: Jangan Beli Obat Sembarangan Tanpa Resep Dokter

Nasional
DPR Minta Pemerintah Cek Ulang Izin Meikarta yang Rugikan Banyak Konsumen

DPR Minta Pemerintah Cek Ulang Izin Meikarta yang Rugikan Banyak Konsumen

Nasional
Ketua LPSK Pastikan Beri Perlindungan Bharada E hingga Status Narapidana

Ketua LPSK Pastikan Beri Perlindungan Bharada E hingga Status Narapidana

Nasional
Ketua LPSK Optimistis Amicus Curiae Akan Ilhami Hakim Jatuhkan Vonis Ringan untuk Bharada E

Ketua LPSK Optimistis Amicus Curiae Akan Ilhami Hakim Jatuhkan Vonis Ringan untuk Bharada E

Nasional
Muncul Usul Gubernur Dipilih DPRD dan Presiden, Wapres: Biar Saja Berkembang

Muncul Usul Gubernur Dipilih DPRD dan Presiden, Wapres: Biar Saja Berkembang

Nasional
Demokrat: Banyak Tokoh dan Pemimpin yang Cemas jika Anies Jadi Presiden

Demokrat: Banyak Tokoh dan Pemimpin yang Cemas jika Anies Jadi Presiden

Nasional
Komisi I Minta TNI Bebaskan Pilot Susi Air yang Dibawa KKB

Komisi I Minta TNI Bebaskan Pilot Susi Air yang Dibawa KKB

Nasional
Wapres Ma'ruf Tinjau Smelter Freeport di Gresik, Disebut sebagai Terbesar di Dunia

Wapres Ma'ruf Tinjau Smelter Freeport di Gresik, Disebut sebagai Terbesar di Dunia

Nasional
Pengacara Sebut KPK Periksa Tukang Cukur Langganan Lukas Enembe, Ditanya Tempat Simpan Uang

Pengacara Sebut KPK Periksa Tukang Cukur Langganan Lukas Enembe, Ditanya Tempat Simpan Uang

Nasional
PP Muhammadiyah dan 7 Organisasi Tolak RUU Kesehatan, Minta Pemerintah-DPR Tinjau Ulang

PP Muhammadiyah dan 7 Organisasi Tolak RUU Kesehatan, Minta Pemerintah-DPR Tinjau Ulang

Nasional
LPSK Ungkap Bharada E Terkejut Dengar Tuntutan Jaksa, tapi Juga Siap Hadapi Vonis

LPSK Ungkap Bharada E Terkejut Dengar Tuntutan Jaksa, tapi Juga Siap Hadapi Vonis

Nasional
Indonesia Tegaskan Lanjutkan Program Jet Tempur KF-X/IF-X untuk Kuasai Teknologi Tinggi

Indonesia Tegaskan Lanjutkan Program Jet Tempur KF-X/IF-X untuk Kuasai Teknologi Tinggi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.