Kompas.com - 23/09/2022, 09:55 WIB

KOMPAS.com - Lembaga Administrasi Negara (LAN) kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Opini WTP tersebut diberikan Kemenkeu setelah memeriksa Laporan Keuangan LAN Tahun Anggaran (TA) 2021. Capaian ini menempatkan LAN selama lima belas kali berturut-turut sebagai peraih WTP.

Raihan Opini WTP itu diartikan sebagai wujud konsistensi LAN dalam upaya akuntabilitas dan pertanggungjawaban keuangan negara secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Adapun penghargaan WTP diserahkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani kepada Sekretaris Utama LAN Reni Suzana dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022.

Baca juga: Demokrat Bela Lukas Enembe yang Jadi Tersangka di KPK: 7 Kali Dapat WTP Berturut-turut

Rakernas yang diselenggarakan di Gedung Dhanapala, Kemenkeu pada Kamis (22/9/2022) itu mengangkat tema “Mengawal Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja untuk Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Kuat”.

Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Utama LAN Reni Suzana mengatakan, penghargaan WTP dapat diraih berkat kinerja seluruh pegawai yang senantiasa melakukan berbagai perbaikan ke arah yang lebih baik.

Pencapaian tersebut, kata dia, menjadi bukti bahwa LAN terus berupaya mempertanggungjawabkan setiap rupiah keuangan negara secara transparan dan akuntabel.

“Tentunya prestasi ini sekaligus menjadi tantangan bagi kami dalam mengelola anggaran secara transparan dan akuntabel,” ujar Reni dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (23/9/2022).

Baca juga: Wali Kota Idris Sebut Hasto Asbun karena Singgung Prestasi Depok, PDI-P: Bukan Sikap yang Bijak

Ia berharap, prestasi tahunan tersebut juga menjadi momentum untuk terus berinovasi meningkatkan kualitas transparansi, sehingga LAN dapat mempertahankan opini WTP pada tahun mendatang.

Apresiasi dari Menkeu

Pada kesempatan yang sama, Menkeu Sri Mulyani memberikan apresiasi kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda).

Utamanya, kepada pemda dan pemerintah pusat yang terus mengedepankan aspek penggunaan akuntabilitas secara bertanggung jawab, meskipun harus menghadapi tantangan sangat luar biasa di masa pandemi selama dua tahun terakhir ini.

“Saya juga menyadari bahwa dalam menghadapi tantangan yang luar biasa ini banyak keuangan negara menjadi andalan utama. Terlebih, untuk menghadapi penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional,” ucap Sri Mulyani.

Baca juga: Kemenparekraf Genjot Kolaborasi untuk Jaga Momentum Pemulihan Ekonomi Nasional pada 2023

Terkait penghargaan, ia menjelaskan bahwa ada peningkatan raihan opini WTP untuk pemda dan pemerintah pusat.

Penilaian untuk pemda pada 2022 naik dari 89,7 persen menjadi 92,3 persen. Sementara itu, untuk pemerintah pusat terdapat 83 dari 87 kementerian atau lembaga (K/L) yang meraih opini WTP.

“Hal tersebut mengakibatkan beberapa pemerintah melakukan revisi anggaran baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)”, tutur Sri Mulyani.

Lebih jauh, Sri Mulyani kembali memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas prestasi kementerian atau lembaga atau daerah (K/L/D) yang telah berhasil dalam menggunakan anggaran sebagai instrumen countercyclical atau kontra-siklus penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Baca juga: Wajib Belajar 13 Tahun di RUU Sisdiknas Dukung Ekonomi Nasional

Sebab, ia memahami bahwa menghadapi perubahan yang cepat dan responsif terhadap permasalahan bangsa dengan tetap menjaga kualitas penggunaan anggaran secara akuntabel tidaklah mudah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Minta Semua Pihak Tak Memperkeruh Suasana atas Kasus Lukas Enembe

KPK Minta Semua Pihak Tak Memperkeruh Suasana atas Kasus Lukas Enembe

Nasional
Dugaan Penipuan PT Indosterling Optima Investa, Ini Kata Pengacara

Dugaan Penipuan PT Indosterling Optima Investa, Ini Kata Pengacara

Nasional
Jika Tak Bertahan di KIB, PPP Disarankan Segera Putuskan Koalisi Baru

Jika Tak Bertahan di KIB, PPP Disarankan Segera Putuskan Koalisi Baru

Nasional
Media Narasi Laporkan Dugaan Peretasan ke Bareskrim

Media Narasi Laporkan Dugaan Peretasan ke Bareskrim

Nasional
Fadel Muhammad Laporkan La Nyalla ke BK DPD Terkait Manipulasi Agenda Sidang Paripurna

Fadel Muhammad Laporkan La Nyalla ke BK DPD Terkait Manipulasi Agenda Sidang Paripurna

Nasional
UPDATE 30 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,95 Persen, Ketiga 27,09 Persen

UPDATE 30 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,95 Persen, Ketiga 27,09 Persen

Nasional
Di Balik Organisasi Bayangan Nadiem, Apa Kata Pengguna Platform Pendidikan Bentukannya?

Di Balik Organisasi Bayangan Nadiem, Apa Kata Pengguna Platform Pendidikan Bentukannya?

Nasional
PDI-P Ungkap Puan Belum Dapat Arahan Temui AHY

PDI-P Ungkap Puan Belum Dapat Arahan Temui AHY

Nasional
Mengaku Nasution, Pierre Tendean Diculik, Diikat di Mobil, dan Ditembak Kepalanya

Mengaku Nasution, Pierre Tendean Diculik, Diikat di Mobil, dan Ditembak Kepalanya

Nasional
BERITA FOTO: Penampakan Putri Candrawathi Pakai Baju Tahanan

BERITA FOTO: Penampakan Putri Candrawathi Pakai Baju Tahanan

Nasional
UPDATE 30 September: Bertambah 1.857, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.431.624

UPDATE 30 September: Bertambah 1.857, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.431.624

Nasional
KSAL: Tak Akan Ada Prajurit yang Lolos dari Hukum jika Terbukti Langgar Pidana

KSAL: Tak Akan Ada Prajurit yang Lolos dari Hukum jika Terbukti Langgar Pidana

Nasional
Sekjen DPR Minta Persoalan Pamdal Titipan Anggota Dewan Tak Diperpanjang

Sekjen DPR Minta Persoalan Pamdal Titipan Anggota Dewan Tak Diperpanjang

Nasional
Politisi Gerindra Nilai Penahanan Putri Candrawathi Sudah Tepat: Alasannya 'Make Sense'

Politisi Gerindra Nilai Penahanan Putri Candrawathi Sudah Tepat: Alasannya "Make Sense"

Nasional
'Lorong Gelap' Dunia Maya, Tindak Kekerasan Seksual Berbasis Siber yang Makin Masif

"Lorong Gelap" Dunia Maya, Tindak Kekerasan Seksual Berbasis Siber yang Makin Masif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.