Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 15/09/2022, 14:30 WIB

KOMPAS.com - Lembaga Administrasi Negara (LAN) menggelar acara Advokasi Corporate University (Corpu) Instansi, Sosialisasi Training Rate dan Kebijakan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa (13/9/2022).

Kepala LAN Adi Suryanto mengatakan, kegiatan tersebut merupakan cara untuk meningkatkan kinerja aparatur sipil negara (ASN) dari dampak akibat situasi pascapandemi Covid-19 dan pusaran era brittle atau mudah pecah, anxiety atau mengkhawatirkan, non-linear atau tidak lurus, dan incomprehensible atau sulit dipahami (BANI).

Dampak dari hal tersebut, kata dia, dapat mempengaruhi segala aspek dan membuat perubahan di berbagai bidang. Untuk menghadapi perubahan ini, dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan adaptif terhadap segala tantangan.

“LAN mencoba menjawab tantangan tersebut dengan melakukan penyesuaian kebijakan terkait sistem pembelajaran yang terintegrasi atau corporate university,” jelas Adi dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (15/9/2022).

Selain itu, lanjut dia, LAN juga memastikan pemerintah dan pemerintah daerah (pemda) memenuhi kewajiban pemenuhan pengembangan kompetensi 20 jam pelajaran (JP) melalui instrumen evaluasi training rate atau tingkat pelatihan, dan juga orientasi PPPK.

Adi menjelaskan, pembaharuan kebijakan tersebut merupakan respons terhadap berbagai perubahan dan dinamika dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi ASN.

Baca juga: REI Jawa Tengah Gelar Diklat, Tingkatkan Kompetensi Pengembang

Kebijakan itu, sebut dia, juga untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan digitalisasi dalam proses bisnis bagi pihak-pihak yang terlibat.

Dengan adanya keterampilan digitalisasi dalam pelaksanaan pelatihan kepemimpinan, maka semua pihak bisa memanfaatkan teknologi informasi yang sejalan dengan perkembangan zaman.

“Penerapan digitalisasi informasi dalam pelatihan sudah LAN terapkan sebelum pandemi Covid-19 melanda,” ujar Adi.

Penerapan itu, imbuh dia, merupakan cermin bagi lembaga penyelenggara pelatihan yang memang harus secara cepat dan tepat dalam memformulasikan kebijakan.

Adi mengaku, penerapan kebijakan tersebut mendapatkan respons positif dari para stakeholder karena memberikan fleksibilitas dalam pembelajaran, seperti yang dihadapi dalam dunia kerja era BANI.

Dengan adanya kebijakan ASN Corpu, Adi berharap, hal ini menjadi panduan bagi lembaga penyelenggara pelatihan.

Baca juga: Pendataan Non-ASN, Pemkab Aceh Utara: Jangan Terlewat Seorang Pun

Utamanya, sebagai panduan untuk mengimplementasikan kebutuhan pengembangan kompetensi demi mencapai sasaran strategis instansi secara komprehensif.

Menurut Adi, pola penyelenggaraan secara blended learning atau pembelajaran campuran adalah salah satu cara yang efektif.

“Diharapkan ke depannya, ASN Corpu dapat menjadi sebuah pendekatan pengembangan kompetensi pegawai ASN yang dilakukan secara terintegrasi dengan kerangka strategi nasional dan instansional,” ucap Adi.

Adi juga menyampaikan bahwa kehadiran PPPK sebagai bagian dari ASN adalah jawaban atas kebutuhan SDM aparatur negara.

“PPPK lahir sebagai jawaban dari kebutuhan pemerintah yang mendesak akan SDM mumpuni dan profesional, di mana kompetensinya selama ini tidak banyak didapatkan dari pegawai negeri sipil (PNS),” jelasnya.

Oleh karena itu, lanjut Adi, PPPK dengan latar belakang profesional diharapkan mampu untuk menyelesaikan pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus secara cepat dan tuntas.

Baca juga: Kementerian BUMN Buka Rekrutmen PPPK 2022, Ini Posisi dan Syaratnya

Ia menyebutkan, terbitnya kebijakan ASN Corpu, evaluasi training rate, dan orientasi bagi PPPK adalah bentuk penguatan kapasitas dan kapabilitas ASN.

Dalam Undang-undang (UU) ASN, sebut Adi, diatur bahwa terdapat hak pengembangan kompetensi aparatur sipil negara yang harus dipenuhi.

“Keberhasilan dari bangsa dan negara ini pun dapat dicapai melalui kualitas SDM aparatur yang mampu beradaptasi dan menjawab berbagai tantangan yang dihadapi,” imbuhnya.

Dorong pemda capai pengembangan kompetensi ASN

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sultra Ali Mazi menyampaikan apresiasi atas terpilihnya Sultra sebagai tuan rumah pelaksanaan kegiatan dari LAN.

Melalui kegiatan tersebut, ia berharap, dapat mendorong pemda dalam upaya pencapaian pengembangan kompetensi aparatur di wilayah kerja masing-masing.

”Kegiatan ini sangat penting dan strategis sebagai upaya menyatukan dan menyamakan visi antara pemda dan pemerintah pusat dalam rangka pengembangan kompetensi aparatur secara nasional,” jelas Ali.

Baca juga: Update Terbaru Seleksi PPPK 2022: Naskah Soal Seleksi Kompetensi Telah Diterima Panselnas

Hal tersebut, kata dia, selaras dengan visi pembangunan Sultra pada 2018-2023, yakni terwujudnya Sultra yang aman, maju, sejahtera dan bermartabat.

Sebagai informasi, dalam acara tersebut juga hadir beberapa tokoh yang mendampingi Kepala LAN, yaitu Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN Muhammad Taufiq dan Kepala Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN Erna Irawati.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sanksi Pidana Pungli dalam Pembuatan Dokumen Kependudukan

Sanksi Pidana Pungli dalam Pembuatan Dokumen Kependudukan

Nasional
Aturan KTP-el untuk Warga Negara Asing

Aturan KTP-el untuk Warga Negara Asing

Nasional
Tanggal 11 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 11 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Muhaimin Usul Hapus Jabatan Gubernur karena Biaya Politik Tinggi, Ketua Komisi II: Dari Mananya?

Muhaimin Usul Hapus Jabatan Gubernur karena Biaya Politik Tinggi, Ketua Komisi II: Dari Mananya?

Nasional
GKI Sidoarjo Sediakan Tempat Istirahat dan 'Nobar' Puncak Resepsi Satu Abad NU

GKI Sidoarjo Sediakan Tempat Istirahat dan "Nobar" Puncak Resepsi Satu Abad NU

Nasional
KPK Koordinasi dengan Komnas HAM, Pastikan Pemenuhan Hak Lukas Enembe

KPK Koordinasi dengan Komnas HAM, Pastikan Pemenuhan Hak Lukas Enembe

Nasional
Dengarkan Tuntutan Jaksa, Surya Darmadi: Saya Gila, Saya Setengah Gila

Dengarkan Tuntutan Jaksa, Surya Darmadi: Saya Gila, Saya Setengah Gila

Nasional
Dewan Pers: Presiden Jokowi Berkomitmen Terbitkan Perpres 'Media Sustainability'

Dewan Pers: Presiden Jokowi Berkomitmen Terbitkan Perpres "Media Sustainability"

Nasional
Ketua Komisi II: Belum Ada Kondisi yang Haruskan Menunda Pemilu

Ketua Komisi II: Belum Ada Kondisi yang Haruskan Menunda Pemilu

Nasional
Dituntut Seumur Hidup, Surya Darmadi: Kalau Megakoruptor, Saya Enggak Pulang dari Taiwan

Dituntut Seumur Hidup, Surya Darmadi: Kalau Megakoruptor, Saya Enggak Pulang dari Taiwan

Nasional
UPDATE 6 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 169 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.731.304

UPDATE 6 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 169 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.731.304

Nasional
Skema Power Wheeling RUU EBET Tuai Kritik, Komisi VII Sebut Punya Jalan Tengahnya

Skema Power Wheeling RUU EBET Tuai Kritik, Komisi VII Sebut Punya Jalan Tengahnya

Nasional
Saat Muhammadiyah Siapkan 2.000 Nasi Bungkus, 3.000 Bakso, dan Layanan Gratis untuk Satu Abad NU

Saat Muhammadiyah Siapkan 2.000 Nasi Bungkus, 3.000 Bakso, dan Layanan Gratis untuk Satu Abad NU

Nasional
Alat Pendeteksi Tsunami Disebut Mati, Wapres: Penting untuk Diperbaiki

Alat Pendeteksi Tsunami Disebut Mati, Wapres: Penting untuk Diperbaiki

Nasional
Komisi II Heran Muhaimin Ingin Hapus Jabatan Gubernur tapi PKB Setuju 4 Provinsi Baru Papua

Komisi II Heran Muhaimin Ingin Hapus Jabatan Gubernur tapi PKB Setuju 4 Provinsi Baru Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.