JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menjelaskan duduk perkara kehadiran dirinya bersama sejumlah komisioner lain di kediaman Gubernur Papua Lukas Enembe, yang kini telah menjadi tersangka kasus dugaan korupsi.
Beka mengatakan, kedatangan sejumlah Komisioner Komnas HAM ke Papua adalah dalam rangka meneruskan inisiatif dialog damai.
Selain itu, untuk melanjutkan koordinasi soal investigasi kasus mutilasi di Timika serta pembunuhan warga di Mappi oleh anggota TNI.
"Di tengah proses (hukum di KPK) kami mendapat undangan dari Lukas Enembe ke rumahnya. Kami ke sana dengan pertimbangan utama Pak Lukas adalah salah satu tokoh kunci Papua yang bisa berdampak dalam proses dialog damai tersebut," kata Beka saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (1/10/2022).
Baca juga: Bertemu Lukas Enembe, Komnas HAM Akui Bahas Proses Hukum di KPK
Beka menegaskan, terkait kasus hukum yang menjerat Lukas, Komnas HAM telah membuat target sendiri.
Adapun target itu adalah Komnas HAM ingin memastikan proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Lukas terus berjalan.
"Karena dari awal, kami tidak ingin intervensi dalam proses hukum yang ada," tegasnya.
Ia menambahkan, pertemuan dengan Lukas juga telah ditindaklanjuti Komnas HAM.
Tindak lanjut itu seperti berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan memberikan saran-saran soal hal-hal penting dalam pertemuan tersebut.
"Sehingga (saran-saran), jadi pertimbangan dan proses hukum di KPK terus berjalan," tutur Beka.
Baca juga: Komnas HAM Bantah ke Papua Diongkosi Lukas Enembe
Dia kembali mengingatkan bahwa kunjungan Komnas HAM ke Papua yang dalam prosesnya bertemu Lukas, konteks utamanya adalah dialog damai dan penanganan kasus mutilasi di Timika dan meninggalnya warga di Mappi.
Di sisi lain, Beka menyadari bahwa adanya kritik terhadap Komnas HAM terkait pertemuan dengan Lukas.
Ia menyatakan, Komnas HAM menerima kritik tersebut untuk perbaikan ke depan.
"Kami menerima kritik tersebut. Menjadi perhatian dan perbaikan di masa mendatang," pungkasnya.
Sebelumnya, pertemuan sejumlah Komisioner Komnas HAM dan Gubernur Papua Lukas Enembe menjadi sorotan DPR.