Kompas.com - 28/09/2022, 21:31 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Putri Candrawathi, Arman Hanis, akan mengajukan permohonan kepada jaksa penuntut umum agar kliennya tidak ditahan.

Adapun Putri merupakan tersangka kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J belum ditahan pada tahap penyidikan.

"Pasti kami sesuai yang diatur oleh KUHAP akan mengajukan surat permohonan untuk tidak dilakukan penahanan seperti yang kami ajukan saat proses pemeriksaan sebagai tersangka," kata Arman dalam konferensi pers, Rabu (28/9/2022).

Baca juga: Jadi Kuasa Hukum Putri Candrawathi, Febri Diansyah Ungkap Pertemuannya dengan Sambo

Menurut Arman, pada prinsipnya tidak ada satu pun orang yang siap untuk ditahan.

Ia menuturkan, penahanan Putri merupakan kewenangan aparat penegak hukum, baik itu penyidik maupun jaksa penuntut umum jika perkara ini sudah dilimpahkan kelak.

Namun demikian, Arman meminta agar penegak hukum tetap mempertimbangkan alasan-alasan kemanusiaan.

"Yaitu kondisi kesehatan klien kami khususnya menjelang proses peradilan dan klien kami juga masih memiliki anak di bawah usia 2 tahun," ujar Arman.

Baca juga: Janji Objektif Bela Putri Candrawathi, Febri Diansyah: Tidak Menyalahkan yang Benar dan Membenarkan yang Salah

Arman mengatakan, sejauh ini Putri masih terus berkonsultasi dengan psikiater.

"Nanti juga apabila ada pihak kejaksaan atau penyidik melakukan penahanan kami akan koordinasi untuk tetap dapat dilakukan perawatan," kata dia.

Sebelumnya, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Fadil Zumhana mengatakan, pihaknya tidak menutup kemungkinan bahwa Putri dapat ditahan.

"Itu kewenangan sepenuhnya jaksa penuntut umum, nanti kalian bisa lihat perkembangannya jaksa penuntut umum bisa bersikap apa di sana," kata Fadil dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta, Rabu (28/9/2022).

Baca juga: Berkas Sambo dkk Lengkap, Kejagung Tak Tutup Kemungkinan Tahan Putri Candrawathi

Menurut Fadil, nantinya jaksa akan mempertimbangkan terkait penahanan Putri.

"Kalau jaksa mengkhawatirkan melarikan diri, merusak tindak pidana dan barang bukti atau akan melakukan tindak pidana lain, ini alasan-alasan dijadikan dasar objektif dari segi pasalnya bisa ditahan, dan subjektif khawatir nggak jaksa (Putri akan) melarikan diri," ucap Fadil.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Alasan MK Atur Masa Jeda 5 Tahun buat Mantan Napi Jadi Caleg

Alasan MK Atur Masa Jeda 5 Tahun buat Mantan Napi Jadi Caleg

Nasional
Update Korban Gempa Cianjur 30 November: Meninggal Dunia Jadi 328 Jiwa, 12 Orang Masih Hilang

Update Korban Gempa Cianjur 30 November: Meninggal Dunia Jadi 328 Jiwa, 12 Orang Masih Hilang

Nasional
Wapres Harap NU di Papua Junjung Nilai Toleransi dan Kemanusiaan

Wapres Harap NU di Papua Junjung Nilai Toleransi dan Kemanusiaan

Nasional
Bharada E Sebut Ferdy Sambo Pakai Sarung Tangan Karet Sebelum Pembunuhan Brigadir J

Bharada E Sebut Ferdy Sambo Pakai Sarung Tangan Karet Sebelum Pembunuhan Brigadir J

Nasional
PDI-P Minta Jokowi Tinggalkan Relawan, Ketua Dewan Musra: Tidak Mungkin

PDI-P Minta Jokowi Tinggalkan Relawan, Ketua Dewan Musra: Tidak Mungkin

Nasional
GASPOL! Hari Ini: PR Yudo Margono: Alutsista Bobrok, Sengkarut Papua, hingga Laut Cina Selatan

GASPOL! Hari Ini: PR Yudo Margono: Alutsista Bobrok, Sengkarut Papua, hingga Laut Cina Selatan

Nasional
Gibran dan Yenny Wahid Muncul sebagai Figur Cawapres dalam Musra Hong Kong

Gibran dan Yenny Wahid Muncul sebagai Figur Cawapres dalam Musra Hong Kong

Nasional
Mantan Hakim Agung Sebut Mahfud MD Belum Lakukan Perintah Jokowi Reformasi Bidang Hukum

Mantan Hakim Agung Sebut Mahfud MD Belum Lakukan Perintah Jokowi Reformasi Bidang Hukum

Nasional
Laksamana Yudo Margono Diharap Tak Lupakan Agenda Reformasi Peradilan Militer

Laksamana Yudo Margono Diharap Tak Lupakan Agenda Reformasi Peradilan Militer

Nasional
Menteri Bahlil Bantah Jokowi Berusaha Takuti Masyarakat dengan Isu Resesi Global

Menteri Bahlil Bantah Jokowi Berusaha Takuti Masyarakat dengan Isu Resesi Global

Nasional
Airlangga Jadi Cawapres Paling Unggul di Musra Hong Kong

Airlangga Jadi Cawapres Paling Unggul di Musra Hong Kong

Nasional
Laksamana Yudo Margono Diharap Lanjutkan Kebijakan Hapus Tes Keperawanan dan Keturunan PKI Boleh Daftar TNI

Laksamana Yudo Margono Diharap Lanjutkan Kebijakan Hapus Tes Keperawanan dan Keturunan PKI Boleh Daftar TNI

Nasional
Calon Panglima TNI Diharap Mau Utamakan Kemanusiaan Tangani Konflik Papua

Calon Panglima TNI Diharap Mau Utamakan Kemanusiaan Tangani Konflik Papua

Nasional
Jurus Calon Panglima TNI Jaga Netralitas Jelang Pemilu Bakal Disorot

Jurus Calon Panglima TNI Jaga Netralitas Jelang Pemilu Bakal Disorot

Nasional
Ganjar Jadi Capres Urutan Pertama Hasil Musra Hong Kong

Ganjar Jadi Capres Urutan Pertama Hasil Musra Hong Kong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.