Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Kementerian KP Resmikan Integrated Maritime Intelligent Platform untuk Sukseskan Ekonomi Biru

Kompas.com - 28/09/2022, 20:38 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP) meluncurkan Integrated Maritime Intelligent Platform di Gedung Mina Bahari I, Jakarta Pusat, Rabu (28/9/2022).

Integrated Maritime Intelligent Platform merupakan perangkat berbasis pengawasan satelit yang digunakan Command Center Kementerian KP untuk menjaga dan mendeteksi aktivitas kapal ikan hingga data-data spasial tematik.

Adapun peresmian infrastruktur teknologi tersebut merupakan wujud komitmen Kementerian KP dalam mengimplementasikan lima program ekonomi biru guna menjaga kesehatan laut dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan, pembangunan Integrated Maritime Intelligent Platform berfungsi sebagai media terintegrasi yang menampung seluruh data dan informasi di Kementerian KP.

Perangkat tersebut, kata dia, juga menjadi pusat komando untuk merespons kejadian ataupun sebagai alat pengambilan kebijakan dan keputusan.

Baca juga: Menteri Trenggono bersama Pimpinan Perguruan Tinggi KP Se-Indonesia Konsolidasikan Ekonomi Biru

“Saat ini Kementerian KP tengah menyiapkan roadmap ekonomi biru sepanjang masa yang dituangkan dalam lima program prioritas,” jelas Trenggono dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu.

Roadmap ekonomi biru, lanjut dia, dibuat untuk memastikan laut tetap sehat dan populasi biota perikanan terjaga dengan baik. Hal ini sekaligus untuk menjaga keseimbangan alam laut demi kelangsungan hidup generasi berikutnya.

Trenggono mengungkapkan, kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota merupakan salah satu program prioritas yang menjadi andalan Kementerian KP.

Untuk menerapkan kebijakan tersebut, Kementerian KP mengembangkan Command Center yang dapat mengawasi aktivitas perikanan di perairan Indonesia.

Pengembangan Command Center itu, utamanya dilakukan untuk melindungi nelayan lokal yang berada di zona penangkapan ikan terukur.

Baca juga: Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur Bisa Direalisasikan pada Agustus 2022

“Penyiapan teknologi ini fokus pada pengintegrasian seluruh sistem informasi yang ada di Kementerian KP, infrastruktur, data satelit dan penyiapan sumber daya manusia (SDM), serta sistem pengawasan,” imbuh Trenggono.

Ia berharap, platform tersebut ke depannya akan mendukung pengawasan aktivitas pemanfaatan ruang laut. Hal ini sekaligus untuk menjadi baseline Kementerian KP dalam membuat berbagai macam kebijakan.

Dilengkapi dengan tiga fitur

Pada kesempatan tersebut, Trenggono menjelaskan bahwa Integrated Maritime Intelligent Platform dilengkapi dengan tiga fitur.

Pertama, fitur Monitoring yang memantau sebaran dan pergerakan kapal perikanan di seluruh perairan Indonesia berbasis vessel monitoring system (VMS) dan automatic identification system (AIS).

Kedua, fitur Dashboard yang menyajikan informasi indikator utama sektor kelautan dan perikanan Indonesia.

Baca juga: Hingga Mei 2022, Penyaluran KUR Sektor Kelautan dan Perikanan Capai Rp 3,9 Triliun

Halaman:


Terkini Lainnya

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Nasional
Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Nasional
Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Nasional
Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Nasional
PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

Nasional
Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Nasional
KPK Tahan Eks Sestama Basarnas Terkait Dugaan Korupsi Pembelian Truk Angkut Personel

KPK Tahan Eks Sestama Basarnas Terkait Dugaan Korupsi Pembelian Truk Angkut Personel

Nasional
Bawas MA Telaah Aduan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Bawas MA Telaah Aduan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
KPK Sudah Laporkan 3 Hakim yang Putus Bebas Gazalba Saleh ke KY dan Bawas MA

KPK Sudah Laporkan 3 Hakim yang Putus Bebas Gazalba Saleh ke KY dan Bawas MA

Nasional
PDI-P Gelar Penutupan Peringatan Bulan Bung Karno di GBK Akhir Pekan Ini

PDI-P Gelar Penutupan Peringatan Bulan Bung Karno di GBK Akhir Pekan Ini

Nasional
KPK Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Bansos Presiden Tahun 2020

KPK Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Bansos Presiden Tahun 2020

Nasional
Bawas MA Terima Aduan KPK Terkait Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Bawas MA Terima Aduan KPK Terkait Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Mahkamah Rakyat Digelar, Istana: Pemerintah Terbuka Menerima Kritik

Mahkamah Rakyat Digelar, Istana: Pemerintah Terbuka Menerima Kritik

Nasional
Yusril Diduga Langgar Aturan, Tim Penyelamat PBB Konsultasi ke Bareskrim

Yusril Diduga Langgar Aturan, Tim Penyelamat PBB Konsultasi ke Bareskrim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com