“BUKAN perjalanan yang mudah bagi kita untuk terus memberikan sumbangsih dan pengabdian kepada rakyat, bangsa, dan negara yang sama-sama kita cintai. Perjalanan PDI-P selama ini ibarat sebuah perjuangan mengarungi lautan, samudera perjuangan yang kadang penuh dengan badai dan topan. Kadang-kadang gelap, tapi penuh dengan bintang-bintang berkelip. Ada kalanya terasa hembusan angin segar. Tetapi kadang juga terasa tiupan hawa panas dan sengatan terik matahari. Lautan dan samudera perjuangan itu, bagaimana pun situasinya haruslah kita seberangi. Kuncinya hanya satu, yakni kesabaran progresif revolusioner,” – Diah Permata Megawati Setiawati Soekarnoputeri.
Pernyataan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Megawati Soekarnoputeri, saat membuka Rapat Kerja Nasional I dan Hari Ulang Tahun ke 43 PDI-P di Kemayoran, Jakarta, 10 Januari 2016 yang kebetulan saya hadiri sebagai tamu undangan, saya catat dan ingat betul.
Andai saja pesan-pesan Presiden ke-V Indonesia itu dicermati dan dipahami betul oleh kader-kadernya sendiri, tentu pembentukan “Dewan Kolonel” tidak harus dimunculkan di publik dengan gegap gempita.
Seperti yang disampaikan salah satu penggagas pembentukan Dewan Kolonel, anggota Komisi III DPR, Johan Budi, bahwa Dewan Kolonel merupakan kumpulan anggota Dewan yang menghendaki pencalonan Puan Maharani sebagai kandidat presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Baca juga: Soal Dewan Kolonel Puan Maharani, PDI-P: Hanya Kongkow
Walaupun bersifat cair, karena beranggotakan lintas komisi, Dewan Kolonel memiliki koordinator yakni Trimedya Panjaitan. Sementara yang ditokohkan sebagai “jenderal” adalah Ketua Fraksi PDI-P di DPR, Utut Adianto, dan Sekretaris Fraksi PDI-P di DPR, Bambang Wuryanto (Kompas.com, 20/09/2022).
Puan Maharani diakui Johan Budi, yang pernah jadi juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sudah tahu dan tidak melarang keberadaan Dewan Kolonel yang akan menyokong langkahnya untuk pencapresan.
Dewan Kolonel adalah inisiatif personal anggota DPR untuk mendukung Puan di Pemilu 2024 dan tidak ada kaitannya dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P. Jadi Dewan Kolonel adalah semacam tim yang ingin menyukseskan langkah-langkah politik cucu Bung Karno tersebut.
Dewan Kolonel tinggal menunggu keputusan akhir dari Megawati. Jika Megawati akhirnya merekomendasikan Puan yang maju, maka Dewan Kolonel akan “gaspol” di lapangan dan siap “mewangikan” nama Puan, mengingat mereka memiliki konstituen di daerah pemilihannya masing-masing.
Menarik memang jika melihat “pergulatan” internal di partai yang memelopori perlawanan terhadap rezim represif Soeharto, di setiap peristiwa politik besar terutama mendekati pemilihan presiden.
Sebagai partai besar dengan ceruk dukungan besar di akar rumput dan terkonsentrasi di Jawa dan daerah-daerah, setiap manuver yang dilakukan partai berlogo banteng hitam bermoncong putih itu membuat kepo masyarakat, elite-elite partai lain, pemerhati politik dan loyalis Jokowi.
Tidak urung pembentukan Dewan Kolonel mendapat respon balik dari simpatisan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, yang menghendaki PDI-P menjatuhkan pilihannya kepada sosok yang selalu menempati jajaran tiga besar peraih elektabilitas tertinggi sebagai capres dari berbagai lembaga survei.
Selama ini suara-suara orang-orang luar, yang notabene bukan kader PDI-P, selalu seiring seirama dengan pilihan PDI-P di dua pilpres berturut-turut. Pilihan PDI-P terhadap Joko Widodo memiliki kesamaan irisan aspirasi dari suara orang-orang yang tidak berpartai.
Raihan PDI-P di Pemilu 2014 sebanyak 23.681.471 suara atau 18,9 persen, yang kemudian meningkat di Pemilu 2019 menjadi 27.053.961 suara atau 19,33 persen dari total pemilih menjadi parameter betapa Jokowi effect serta pengaruh citra partai sangat berperan dalam kenaikan suara.
Reaksi kalangan pendukung Ganjar yang juga relawan Jokowi begitu mengetahui pembentukan Dewan Kolonel, tidak urung mengimbangi dengan pembentukan Dewan Kopral.
Baca juga: Adu Strategi Dua King Maker di Balik Seteru Dewan Kolonel Vs Dewan Kopral
Menurut penggagasnya, Immanuel Ebenezer, dibentuknya Dewan Kopral atau Komando Perjuangan Rakyat Jelata tidak terlepas dengan manuver elite-elite PDI-P di DPR.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.