Jannus TH Siahaan
Doktor Sosiologi

Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran. Pengamat sosial dan kebijakan publik. Peneliti di Indonesian Initiative for Sustainable Mining (IISM). Pernah berprofesi sebagai Wartawan dan bekerja di industri pertambangan.

Adu Strategi Dua King Maker di Balik Seteru Dewan Kolonel Vs Dewan Kopral

Kompas.com - 25/09/2022, 06:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

KETUA Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, terkesan saling menunggu dalam menentukan sikap terkait siapa calon presiden pilihan mereka pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada 2024.

Jokowi sejak beberapa bulan lalu, menekankan kepada barisan relawannya untuk tidak buru-buru alias "ojo kesusu."

Di sisi lain, Megawati baru-baru ini juga meminta kadernya untuk bersabar terkait siapa yang akan direstuinya sebagai calon presiden dari PDIP.

Dua sosok yang kerap dikaitkan dengan ambisi King Maker ini nampaknya masih mencari momen yang tepat untuk bersikap, terutama terkait dua hal yang saling terkait satu sama lain.

Sikap pertama, yang terkait dengan penentuan siapa calon presiden dari PDIP, akan menjelaskan sikap kedua, yakni sikap Megawati atas Jokowi dan sebaliknya.

Katakanlah misalnya jika Megawati mengumumkan Puan Maharani sebagai calon presiden pilihan PDIP, maka akan segera membuka kotak pandora milik Jokowi.

Foto stok: Ganjar Pranowo - Puan MaharaniKOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO Foto stok: Ganjar Pranowo - Puan Maharani
Apakah mantan wali kota Solo itu akan mendukung Puan, atau justru menentukan sikap juga dengan memberikan dukungan secara terbuka kepada salah satu bakal kandidat yang sedang ramai dibicarakan, katakanlah misalnya Ganjar Pranowo. Begitu pula sebaliknya.

Jadi siapapun yang berani bersikap terlebih dahulu, berpeluang membuka ruang pertarungan yang lebih frontal dan berisiko memecah loyalitas di dalam PDIP.

Jika Jokowi terlebih dahulu menentukan sikap atas pilihan politiknya, maka otomatis akan membuka kotak pandora pilihan politik Megawati.

Jika Jokowi secara terbuka memberikan dukungan pada Ganjar Pranowo, misalnya, maka para loyalis Jokowi di dalam PDIP akan tersegregasi secara politik oleh loyalis Megawati dan Puan. Begitu pula sebaliknya.

Inilah dilemanya saat ini, baik bagi Megawati maupun Jokowi, baik Puan maupun Ganjar Pranowo.

Namun pelan-pelan exit strategy sudah mulai diambil Mega. Puan sudah mulai melakukan silaturahmi politik ke beberapa pihak, untuk mendapatkan dukungan dari partai lain di satu sisi dan mengunci pergerakan politik Ganjar Pranowo di sisi lain.

Saya menduga, Megawati akan menggunakan beberapa langkah untuk keluar dari kebuntuan ini tentu guna mendapatkan pihak ketiga atau aliansi politik.

Pertama, untuk memperkuat basis institusional atas pencalonan Puan. Kedua, untuk memetakan pasangan politik yang kuat untuk Puan, yang bisa menyaingi Ganjar Pranowo dan yang tidak disukai Jokowi tentunya.

Dan ketiga, tentu untuk meng-endorse Puan terlebih dahulu sebelum PDIP secara resmi meng-endorse-nya.

Jadi dalam konteks inilah kita sebenarnya bisa memahami mengapa Puan memilih Surya Paloh sebagai tujuan silaturahmi pertamanya bulan Agustus 2022 lalu.

Di satu sisi, Surya Paloh memiliki posisi politik tersendiri di dalam peta politik nasional kita karena berkapasitas melakukan terobosan politik yang bisa mengubah permainan.

Tapi di sisi lain, Surya Paloh juga sosok yang berada cukup dekat secara politik dengan Jokowi yang pengaruhnya tidak bisa diremehkan begitu saja.

Konon, kabarnya tangan ajaibnya mampu menahan Menteri Pertanian agar tidak masuk ke dalam daftar nama yang di-reshuflle oleh Jokowi tempo hari.

Dengan kata lain, pilihan Megawati untuk mendorong Puan bersilaturahmi dengan Surya Paloh, yang notabene adalah "endorser" Anies Baswedan, merupakan langkah politik strategis yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa Megawati memang berbeda pilihan politik terkait calon presiden.

Jika rumor tentang pemasangan Puan-Anies benar adanya dan benar-benar diumumkan oleh Nasdem bulan November 2022 nanti, maka langkah pertama Megawati nampaknya sudah berhasil, yakni menggunakan pihak ketiga untuk meng-endorse Puan Maharani.

Dan akan menjadi batu sandungan bagi Jokowi, karena endorsement tersebut datang dari salah satu figur politik penting yang berada di belakang Jokowi selama ini.

Dengan begitu, untuk sementara waktu, Megawati bisa terhindar dari konflik terbuka dengan Jokowi.

Tapi, di sisi lain, kepentingan politiknya tetap bisa maju satu langkah dibanding Jokowi alias, seperti yang telah saya sampaikan pada opini sebelumnya, Puan berhasil merangsek satu langkah dibanding Ganjar Pranowo.

Lantas, apakah pilihan strategi Mega dan Puan tersebut diambil tanpa sebab? Tentu ada sebabnya.

Saya menduga, sikap tersebut adalah reaksi atas terobosan populis Jokowi. Di akhir Agustus 2022 lalu, Jokowi mencoba memecah kebuntuan dengan cara menghimpun langsung aspirasi bakal calon presiden penerusnya via Musra alias Musyawarah Rakyat di Bandung dan konon akan berlanjut di Sulawesi dalam waktu dekat.

Langkah Jokowi yang mencoba menggandeng langsung para pemilih dalam menentukan siapa kandidat yang akan menggantikannya, saya kira, adalah gambaran dari sikap Jokowi yang sudah mulai kurang sinkron dengan partai, terutama PDIP, terkait bakal calon presiden yang akan mereka usung di tahun 2024.

Terobosan Jokowi memang cukup kreatif, tapi nampaknya belum mampu mengubah peta besar pencapresan para kandidat, karena tidak kompatibel dengan amanat perundang-undangan.

Masalahnya, berapapun besar relawan yang dihimpun, jika tidak terkoneksi segera dengan partai atau koalisi partai-partai, maka akan sulit untuk bergerak ke level selanjutnya.

Menurut hemat saya, alangkah lebih baik bagi Jokowi, begitu pula Ganjar Pranowo, untuk segera menemukan pihak ketiga layaknya yang dilakukan oleh Megawati.

Jika Jokowi memang tidak mendukung Puan, tapi mendukung pihak lain, katakanlah Ganjar Pranowo, maka kebuntuan konstitusional ini harus diatasi segera.

Jokowi bisa saja bermain halus untuk mendorong KIB (Koalisi Indonesia Bersatu) segera mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai salah satu pilihan pertamanya untuk dimajukan sebagai capres 2024.

Jika itu bisa terjadi, maka level permainan akan segera naik peringkat, tanpa seteru terbuka antara Jokowi dan Megawati.

Memang KIB sedikit goyang pasca-Suharso Monoarfa dilengserkan sebagai Ketum PPP. Tapi dengan masuknya nama Ganjar ke dalam daftar capres utama KIB, akan sangat besar peluang KIB mendapatkan partai lain untuk jadi anggota koalisi baru karena KIB dinilai memiliki kandidat yang memiliki potensi menang cukup tinggi sekelas Ganjar Pranowo.

Terobosan kepartaian semacam itu sangat diperlukan Jokowi dan Ganjar. Karena jika tidak, maka yang akan terus beradu urat syaraf adalah para pendukung Puan dan Ganjar Pranowo, seperti dalam kasus mencuatnya isu Dewan Kolonel versus Dewan Kopral.

Padahal di balik hingar bingar "dewan-dewanan" tersebut ada "perang dingin dan adu strategi antara dua King Maker, yakni Megawati dan Joko Widodo.

Sementara bagi Mega dan para loyalisnya, perjuangan untuk menjadikan Puan sebagai capres resmi PDIP akan menjadi opsi tak beralternatif.

Meskipun, katakanlah misalnya Puan gagal masuk ke Istana, tapi dengan menjadikan Puan sebagai capres resmi PDIP akan membangun dukungan super solid pada Puan di internal partai, yang kemudian memungkinkan Puan untuk mengambil estafet kepemimpinan partai dari Megawati di kemudian hari. Artinya, trah Sukarno akan tetap berlanjut.

Risikonya, PDIP diperkirakan akan menerima stigma dari para pendukung Ganjar dan pemilih pada umumnya sebagai partai yang tidak menyuarakan suara rakyat, karena mencalonkan kandidat yang kurang mendapat legitimasi publik via survei-survei yang ada.

Tapi di sisi lain, peluang Ganjar Pranowo untuk meraih pucuk pimpinan partai menjadi tertutup karena maju sebagai capres dari partai lain.

Dengan kata lain, meskipun Ganjar Pranowo, misalnya katakanlah menang di tahun 2024 dan menjadi presiden, Ganjar tetap akan dianggap sebagai "traitor" oleh PDIP, yang akan sangat diharamkan untuk menggantikan Megawati di kemudian hari.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kritik Pasal Penghinaan Pemerintah di RKUHP, Pakar: Akan Buat Nyaman Presiden dan Semua Lembaga Negara

Kritik Pasal Penghinaan Pemerintah di RKUHP, Pakar: Akan Buat Nyaman Presiden dan Semua Lembaga Negara

Nasional
Gunung Semeru Erupsi, Megawati Instruksikan Kader PDI-P Tanggap Darurat Bencana dan Bantu Korban Terdampak

Gunung Semeru Erupsi, Megawati Instruksikan Kader PDI-P Tanggap Darurat Bencana dan Bantu Korban Terdampak

Nasional
RKUHP Segera Disahkan, Pakar Hukum Tata Negara: Banyak yang Masih Kacau

RKUHP Segera Disahkan, Pakar Hukum Tata Negara: Banyak yang Masih Kacau

Nasional
Dukung Anies Capres, Laskar AMAN Bakal Awasi dan Tolak Kampanye Hitam di Pilpres 2024

Dukung Anies Capres, Laskar AMAN Bakal Awasi dan Tolak Kampanye Hitam di Pilpres 2024

Nasional
PKB Klaim Tak Tahu Siapa yang Minta Cak Imin Mundur dari Capres 2024

PKB Klaim Tak Tahu Siapa yang Minta Cak Imin Mundur dari Capres 2024

Nasional
Laskar AMAN Ungkap Pesan Anies ke Relawan: Jangan Buat Permusuhan, Tetap Satu meski Dihujat

Laskar AMAN Ungkap Pesan Anies ke Relawan: Jangan Buat Permusuhan, Tetap Satu meski Dihujat

Nasional
BNPB Sebut 1.979 Warga Mengungsi akibat Guguran Awan Panas Semeru hingga Minggu Sore

BNPB Sebut 1.979 Warga Mengungsi akibat Guguran Awan Panas Semeru hingga Minggu Sore

Nasional
Deklarasi Dukung Anies Capres, Laskar AMAN: Sangat Layak Pimpin Indonesia

Deklarasi Dukung Anies Capres, Laskar AMAN: Sangat Layak Pimpin Indonesia

Nasional
Laskar AMAN Dibentuk untuk Dukung Anies Capres, Ketua: Bukan Dorongan Pihak Tertentu

Laskar AMAN Dibentuk untuk Dukung Anies Capres, Ketua: Bukan Dorongan Pihak Tertentu

Nasional
Jelang Tahun Politik, Gerindra: Para Pemimpin Politik Tak Boleh Lupa Pikirkan Rakyat

Jelang Tahun Politik, Gerindra: Para Pemimpin Politik Tak Boleh Lupa Pikirkan Rakyat

Nasional
Ketua Joman: Relawan Jokowi Terbelah Beberapa Faksi, Ada yang Cari Uang dan Incar Kursi Menteri

Ketua Joman: Relawan Jokowi Terbelah Beberapa Faksi, Ada yang Cari Uang dan Incar Kursi Menteri

Nasional
Komnas Perempuan Usul Perwira Paspampres Perkosa Prajurit Kostrad Diadili dengan UU TPKS

Komnas Perempuan Usul Perwira Paspampres Perkosa Prajurit Kostrad Diadili dengan UU TPKS

Nasional
Komnas Perempuan Minta TNI Terus Dampingi Prajurit Kostrad Korban Pemerkosaan Perwira Paspampres

Komnas Perempuan Minta TNI Terus Dampingi Prajurit Kostrad Korban Pemerkosaan Perwira Paspampres

Nasional
Kasus Perwira Paspampres Perkosa Prajurit Kostrad, TNI Didorong Bentuk Kajian

Kasus Perwira Paspampres Perkosa Prajurit Kostrad, TNI Didorong Bentuk Kajian

Nasional
Sekjen Gerindra: Pemimpin Tetap Memakmurkan Rakyat meski Tahu Besok Kiamat

Sekjen Gerindra: Pemimpin Tetap Memakmurkan Rakyat meski Tahu Besok Kiamat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.