Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Ari Junaedi
Akademisi dan konsultan komunikasi

Doktor komunikasi politik & Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.

"Dansa Politik" Kader PDI-P, Antara Dewan Kolonel dan Dewan Kopral

Kompas.com - 26/09/2022, 06:31 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Di saat proses pendaftaran pencalonan pasangan calon-gubernur dan wakil gubernur DKI jelang penutupan, Megawati dengan mantap memilih Jokowi. Saya masih ingat, bahkan mendiang Taufiq Kiemas – suami Megawati – malah mendukung Gubernur DKI petahana Fauzi Bowo untuk maju lagi.

Namun karena di PDI-P yang “berkuasa” adalah ketua umum, tentu saja akhirnya Pak TK (panggilan akrab Taufiq Kiemas) bisa memahami keputusan tepat istrinya.

Feeling kuat Megawati berulang di saat berani mendorong Jokowi untuk maju di Pilpres 2014 dan menang sehingga memudahkan langkah kepemimpinan keduanya di Pilpres 2019. Jokowi dengan pasangan cawapres yang berbeda, bisa mengalahkan rival politik terberatnya, Prabowo Subianto.

Padahal dengan Prabowo, keluarga TK dan Megawati begitu akrab bahkan pernah berpasangan di Pilpres 2009.

Jika Megawati sudah memutuskan Jokowi yang mendapat tiket ke Pilpres maka keteguhan Megawati tidak akan tergoyahkan.

Di saat dua kutub antara energi pendukung Puan dengan Dewan Kolonel serta loyalis Ganjar dengan Dewan Kopral, Megawati sudah mengingatkan seluruh kader PDI-P untuk tidak melakukan “dansa politik”.

Dalam pernyataannya untuk para kader PDI-P yang menjadi kepala daerah di Sekolah Partai di Lenteng Agung, Jakarta, Megawati meminta mereka fokus untuk kerja riil di masyarakat (Kompas.com, 22/09/2022).

Selain mewujudkan kedaulatan pangan, program relokasi warga dari lingkungan kumuh ke lokasi pemukiman yang lebih baik dan manusiawi adalah “dansa” yang dikehendaki Megawati. Dansa akan semakin ciamik jika para kepala daerah menjaga perilaku dan menghindarkan diri dari perilaku koruptif.

Siapakah yang akan dimajukan Megawati sebagai calon presiden? Saya kembali haqqul yaqin akan tiba saatnya nanti Megawati dengan mata batin dan pengalaman politiknya yang panjang akan memutuskan sosok yang tepat. Terbaik bagi PDI-P dan sesuai keinginan arus bawah.

Rekomendasi memang belum keluar dan Megawati pasti akan memikirkan kader yang terbaik untuk PDI-P dan legacy yang akan dikenang sepanjang masa.

Sejatinya pemimpin itu adalah yang bisa tertawa dan menangis bersama rakyat. Pemimpin harus memahami apa yang dirasakan, dimaui dan diharapkan rakyatnya. Harus ada satu kata, antara omongan dan perbuatan seorang pemimpin”Megawati Soekarnoputeri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Nasional
MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

Nasional
Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Nasional
Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Nasional
Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Nasional
Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com