"Dansa Politik" Kader PDI-P, Antara Dewan Kolonel dan Dewan Kopral

Pernyataan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Megawati Soekarnoputeri, saat membuka Rapat Kerja Nasional I dan Hari Ulang Tahun ke 43 PDI-P di Kemayoran, Jakarta, 10 Januari 2016 yang kebetulan saya hadiri sebagai tamu undangan, saya catat dan ingat betul.

Andai saja pesan-pesan Presiden ke-V Indonesia itu dicermati dan dipahami betul oleh kader-kadernya sendiri, tentu pembentukan “Dewan Kolonel” tidak harus dimunculkan di publik dengan gegap gempita.

Seperti yang disampaikan salah satu penggagas pembentukan Dewan Kolonel, anggota Komisi III DPR, Johan Budi, bahwa Dewan Kolonel merupakan kumpulan anggota Dewan yang menghendaki pencalonan Puan Maharani sebagai kandidat presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Walaupun bersifat cair, karena beranggotakan lintas komisi, Dewan Kolonel memiliki koordinator yakni Trimedya Panjaitan. Sementara yang ditokohkan sebagai “jenderal” adalah Ketua Fraksi PDI-P di DPR, Utut Adianto, dan Sekretaris Fraksi PDI-P di DPR, Bambang Wuryanto (Kompas.com, 20/09/2022).

Puan Maharani diakui  Johan Budi, yang pernah jadi juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sudah tahu dan tidak melarang keberadaan Dewan Kolonel yang akan menyokong langkahnya untuk pencapresan.

Dewan Kolonel adalah inisiatif personal anggota DPR untuk mendukung Puan di Pemilu 2024 dan tidak ada kaitannya dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P. Jadi Dewan Kolonel adalah semacam tim yang ingin menyukseskan langkah-langkah politik cucu Bung Karno tersebut.

Dewan Kolonel tinggal menunggu keputusan akhir dari Megawati. Jika Megawati akhirnya merekomendasikan Puan yang maju, maka Dewan Kolonel akan “gaspol” di lapangan dan siap “mewangikan” nama Puan, mengingat mereka memiliki konstituen di daerah pemilihannya masing-masing.

Menarik memang jika melihat “pergulatan” internal di partai yang memelopori perlawanan terhadap rezim represif Soeharto, di setiap peristiwa politik besar terutama mendekati pemilihan presiden.

Sebagai partai besar dengan ceruk dukungan besar di akar rumput dan terkonsentrasi di Jawa dan daerah-daerah, setiap manuver yang dilakukan partai berlogo banteng hitam bermoncong putih itu membuat kepo masyarakat, elite-elite partai lain, pemerhati politik dan loyalis Jokowi.

Selama ini suara-suara orang-orang luar, yang notabene bukan kader PDI-P, selalu seiring seirama dengan pilihan PDI-P di dua pilpres berturut-turut. Pilihan PDI-P terhadap Joko Widodo memiliki kesamaan irisan aspirasi dari suara orang-orang yang tidak berpartai.

Raihan PDI-P di Pemilu 2014 sebanyak 23.681.471 suara atau 18,9 persen, yang kemudian meningkat di Pemilu 2019 menjadi 27.053.961 suara atau 19,33 persen dari total pemilih menjadi parameter betapa Jokowi effect serta pengaruh citra partai sangat berperan dalam kenaikan suara.

Reaksi kalangan pendukung Ganjar yang juga relawan Jokowi begitu mengetahui pembentukan Dewan Kolonel, tidak urung mengimbangi dengan pembentukan Dewan Kopral.

Menurut penggagasnya, Immanuel Ebenezer, dibentuknya Dewan Kopral atau Komando Perjuangan Rakyat Jelata tidak terlepas dengan manuver elite-elite PDI-P di DPR.

Dewan Kopral dibentuk untuk mendukung pencalonan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 (Kompas.com, 23/09/2022).

Sebagai komparasi di struktur militer, yang memiliki pangkat kopral jauh lebih banyak daripada yang berpangkat kolonel. Maka, tentu determinasi dukungan di akar rumput akan lebih besar daripada di tingkat elitis.

Sebagai dialetika politik dan manuver politik, ide pembentukan dewan kolonel dan dewan kopral, atau mungkin saja nantinya akan bermunculan dewan sersan, dewan letnan, dewan kapten, dewan prajurit serta dewan “apa saja” jelas merugikan dan mendegradasi marwah dewan pimpinan pusat partai.

Dewan-dewan itu, menurut saya berpotensi mengggerus suara PDI-P, alih-alih ingin mewangikan justru malah membusukkan kader-kader yang sudah wangi seperti Puan, Ganjar atau kader-kader yang lain yang kebetulan sudah menjadi menteri atau kepala daerah dan berprestasi.

PDI-P sudah memiliki lebih dari “starting XI” yang moncer dan berpotensi menjadi meteor politik baru seperti Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Abdullah Azwar Anas, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Walikota Semarang Hendrar Prihadi, Walikota Solo Gibran Rakabumi, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin, atau Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestidiandani.

Dewan pimpinan pusat adalah pusat pengendalian strategi partai. Bahkan dewan pimpinan pusat sudah memiliki badan pemenangan pemilu dan Megawati sudah mempunyai war room yang bisa memantau dan meng-update perkembangan politik dari waktu ke waktu.

Pembentukkan “dewan-dewan” hanyalah menghabiskan energi politik, di saat konsentrasi kebangsaan dan kenegaraan adalah membumikan kebijakan-kebijakan pemerintah yang didukung PDI-P.

Pasca kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan lonjakan inflasi yang menurunkan daya beli masyarakat, justru harus disikapi dengan cerdas oleh PDI-P. Harapan wong cilik akan kemudahan untuk mencari pangan, cukup sandang, dan ketersediaan papan harus terus diperjuangkan dan diwujudkan PDI-P.

Megawati tidak suka ditekan atau dipaksa. Jika ditekan dan dipaksa, justru sikapnya semakin mengeras dan kian teguh.

Saya masih ingat di saat rezim Orde Baru masih bertaji kuat, Megawati kerap menolak utusan Soeharto, baik yang militer berpangkat tinggi atau menteri-menteri Cendana yang ingin melunakkan sikap Megawati. Megawati tidak mau diatur apalagi didikte!

Sikap “berani” Jokowi yang nekad mendatangi Ukraina dan Rusia dengan datang langsung ke Kyiv akhir Juni 2022 di tengah ancaman serangan Rusia sewaktu-waktu mengingatkan saya akan keberanian Megawati. Bisa jadi, Jokowi terinspirasi dengan kenekadan dua presiden sebelumnya, Soekarno dan Megawati.

Saat mendatangi Maluku ketika ketegangan kerusuhan bernuansa SARA masih berkecamuk, Mei 2004, atau saat mengunjungi Banda Aceh ketika konflik Aceh masih bertensi tinggi, Maret 2004, saya melihat betapa Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) begitu “ketar-ketir” dengan potensi kerawanan keamanan. Saya yang tidak memakai rompi anti peluru, demikian juga Megawati, begitu percaya betul dengan kemampuan Paspampres selain perlindungan Allah SWT.

Jelang keruntuhan Soeharto, Megawati sudah bernalar kuat bahwa sikap politik yang akan disampaikan adalah menolak keikutsertaan PDI dalam Pemilu 1997. Keruntuhan kepemimpinan otoriter Soeharto tidak terlepas dari konstribusi Megawati dan PDI.

Ketika Megawati meng-endoorse penuh Jokowi sebagai calon wali kota Solo tahun 2005 serta berlanjut dengan pengajuan sebagai calon gubernur DKI di 2012, Megawati justru mendapat pertentangan dari lingkar terdalamnya.

Di saat proses pendaftaran pencalonan pasangan calon-gubernur dan wakil gubernur DKI jelang penutupan, Megawati dengan mantap memilih Jokowi. Saya masih ingat, bahkan mendiang Taufiq Kiemas – suami Megawati – malah mendukung Gubernur DKI petahana Fauzi Bowo untuk maju lagi.

Namun karena di PDI-P yang “berkuasa” adalah ketua umum, tentu saja akhirnya Pak TK (panggilan akrab Taufiq Kiemas) bisa memahami keputusan tepat istrinya.

Feeling kuat Megawati berulang di saat berani mendorong Jokowi untuk maju di Pilpres 2014 dan menang sehingga memudahkan langkah kepemimpinan keduanya di Pilpres 2019. Jokowi dengan pasangan cawapres yang berbeda, bisa mengalahkan rival politik terberatnya, Prabowo Subianto.

Padahal dengan Prabowo, keluarga TK dan Megawati begitu akrab bahkan pernah berpasangan di Pilpres 2009.

Jika Megawati sudah memutuskan Jokowi yang mendapat tiket ke Pilpres maka keteguhan Megawati tidak akan tergoyahkan.

Di saat dua kutub antara energi pendukung Puan dengan Dewan Kolonel serta loyalis Ganjar dengan Dewan Kopral, Megawati sudah mengingatkan seluruh kader PDI-P untuk tidak melakukan “dansa politik”.

Dalam pernyataannya untuk para kader PDI-P yang menjadi kepala daerah di Sekolah Partai di Lenteng Agung, Jakarta, Megawati meminta mereka fokus untuk kerja riil di masyarakat (Kompas.com, 22/09/2022).

Selain mewujudkan kedaulatan pangan, program relokasi warga dari lingkungan kumuh ke lokasi pemukiman yang lebih baik dan manusiawi adalah “dansa” yang dikehendaki Megawati. Dansa akan semakin ciamik jika para kepala daerah menjaga perilaku dan menghindarkan diri dari perilaku koruptif.

Siapakah yang akan dimajukan Megawati sebagai calon presiden? Saya kembali haqqul yaqin akan tiba saatnya nanti Megawati dengan mata batin dan pengalaman politiknya yang panjang akan memutuskan sosok yang tepat. Terbaik bagi PDI-P dan sesuai keinginan arus bawah.

Rekomendasi memang belum keluar dan Megawati pasti akan memikirkan kader yang terbaik untuk PDI-P dan legacy yang akan dikenang sepanjang masa.

“Sejatinya pemimpin itu adalah yang bisa tertawa dan menangis bersama rakyat. Pemimpin harus memahami apa yang dirasakan, dimaui dan diharapkan rakyatnya. Harus ada satu kata, antara omongan dan perbuatan seorang pemimpin” – Megawati Soekarnoputeri.