Kompas.com - 24/09/2022, 06:55 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin memberikan tanggapan atas penetapan Hakim Agung Sudrajad Dimyati sebagai tersangka kasus dugaan suap dan pungutan liar terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Menurut Ma'ruf Amin, dalam konteks tersebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus bisa menjelaskan bahwa kasus tersebut memang terjadi.

"Ya KPK harus bisa menjelaskan, harus membuktikan bahwa itu memang terjadi korupsi sesuai dengan undang-undang (UU)," ujar Ma'ruf dalam keterangan persnya usai meresmikan Kantor MUI Jawa Tengah di Semarang, Jumat (23/9/2022), sebagaimana disiarkan YouTube Sekreriat Wakil Presiden.

"Ya, tentu kita mendukung upaya-upaya penegakan hukum untuk masalah pemberantasan korupsi, itu menjadi komitmen pemerintah," katanya lagi.

Baca juga: Jadi Tersangka KPK, Hakim Agung Sudrajad Dimyati Punya Kekayaan Rp 10,7 Miliar

Kemudian, Ma'ruf kembali mengungatkan bahwa pemberantasan korupsi adalah salah satu komitmen pemerintah.

"Saya kira itu sudah jadi komitmen pemerintah dalam program kita itu salah satu programnya adalah pemberatansan korupsi di lembaga manapun. Tingkat manapun kalau ada bukti yang jelas, ya sesuai dengan aturan ketentuan harus bisa diproses secara hukum," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan hakim agung berinisial SD atau Sudrajad Dimyati sebagai tersangka kasus dugaan suap dan pungutan liar terkait pengurusan perkara di MA.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, pihaknya telah mengantongi alat bukti yang cukup untuk menaikkan perkara ini ke tingkat penyidikan.

Baca juga: Sudrajad Dimyati, Hakim Agung Pertama yang Jadi Tersangka KPK

“Penyidik menetapkan 10 orang sebagai tersangka, SD hakim agung MA,” kata Firli dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jumat dini hari.

Sebelum penetapan tersangka, KPK menggelar operasi tangkap tangan yang dilakukan di dua wilayah yakni, Jakarta dan Semarang.

Selain mengamankan sejumlah orang, KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang 205.000 dolar Singapura dan Rp 50 juta.

Atas perbuatannya, Sudrajad Dimyati dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.

Baca juga: Hakim Agung Sudrajad Dimyati Terima Suap Rp 800 Juta Terkait Pengurusan Perkara di MA

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hakim Heran pada Pengakuan Ferdy Sambo: Saudara Bilang Khawatir ke Istri, tapi Main Bulu Tangkis Bisa

Hakim Heran pada Pengakuan Ferdy Sambo: Saudara Bilang Khawatir ke Istri, tapi Main Bulu Tangkis Bisa

Nasional
BNPT Enggan Disebut Kecolongan Dalam Kasus Bom Bunuh Diri di Bandung

BNPT Enggan Disebut Kecolongan Dalam Kasus Bom Bunuh Diri di Bandung

Nasional
KUHP yang Baru Dinilai Cacat Formil, Tak Penuhi Konsep Partisipasi

KUHP yang Baru Dinilai Cacat Formil, Tak Penuhi Konsep Partisipasi

Nasional
Prabowo Temui Korban Gempa Cianjur yang Mengungsi di Posko Kopassus

Prabowo Temui Korban Gempa Cianjur yang Mengungsi di Posko Kopassus

Nasional
Nasdem Bela Anies yang Dilaporkan ke Bawaslu: Enggak Ada Aturan yang Dilanggar

Nasdem Bela Anies yang Dilaporkan ke Bawaslu: Enggak Ada Aturan yang Dilanggar

Nasional
Pemkab Cianjur: Pencarian Masif Korban Gempa Dihentikan, tapi Tim SAR Masih Siaga hingga 20 Desember

Pemkab Cianjur: Pencarian Masif Korban Gempa Dihentikan, tapi Tim SAR Masih Siaga hingga 20 Desember

Nasional
KPK Tangkap Bupati Bangkalan, Segera Dibawa ke Jakarta

KPK Tangkap Bupati Bangkalan, Segera Dibawa ke Jakarta

Nasional
KSP: Bagi Teroris, Polisi Bukan Hanya 'Thaghut' tapi Juga Ancaman

KSP: Bagi Teroris, Polisi Bukan Hanya "Thaghut" tapi Juga Ancaman

Nasional
Wapres Minta Aparat Sigap dan Waspadai Aksi Terorisme

Wapres Minta Aparat Sigap dan Waspadai Aksi Terorisme

Nasional
Dicecar Hakim soal Skenario Kematian Yosua, Sambo: Saya Memang Salah, Yang Mulia

Dicecar Hakim soal Skenario Kematian Yosua, Sambo: Saya Memang Salah, Yang Mulia

Nasional
Dalam IPFD, Menlu Retno Minta Kawasan Pasifik jadi Wilayah Damai, Stabil, Sejahtera

Dalam IPFD, Menlu Retno Minta Kawasan Pasifik jadi Wilayah Damai, Stabil, Sejahtera

Nasional
Hukuman Koruptor dalam KUHP Baru Lebih Ringan Dibanding UU Pemberantasan Tipikor

Hukuman Koruptor dalam KUHP Baru Lebih Ringan Dibanding UU Pemberantasan Tipikor

Nasional
Ada Bom Bunuh Diri di Polsek Astanaanyar, BNPT Diduga Kecolongan

Ada Bom Bunuh Diri di Polsek Astanaanyar, BNPT Diduga Kecolongan

Nasional
Polri Diminta Siaga Cegah Serangan Teror Lain Usai Bom Astanaanyar

Polri Diminta Siaga Cegah Serangan Teror Lain Usai Bom Astanaanyar

Nasional
Ferdy Sambo Ungkap Alasan Yosua Dijadikan Sopir untuk Anak dan Istrinya

Ferdy Sambo Ungkap Alasan Yosua Dijadikan Sopir untuk Anak dan Istrinya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.