Kompas.com - 12/09/2022, 21:13 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa tetap bungkam ditanya soal pergantian ketua umum PPP.

Adapun Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah mengesahkan kepengurusan PPP yang baru dibawah kepemimpinan Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum.

Suharso telah hadir dua kali di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (12/9/2022).

Namun, dalam dua kesempatan itu ia tak menjawab pertanyaan awak media terkait hal itu.

Baca juga: Saat Suharso Monoarfa Enggan Bicara Banyak soal Kepemimpinan Baru PPP...

Saat Suharso menghadiri rapat Komisi XI, Senin siang, ia memberikan jawaban tak jelas pada pertanyaan awak media soal pergantian jabatan ketua umum PPP sampai upaya hukum yang bakal diajukan.

“Tenang-tenang, masih di Jakarta,” ucap dia.

Kemudian, pada malam harinya, Suharso menghadiri rapat bersama Komisi II DPR. Kali ini, ia kembali enggan bicara.

“Belum, belum, nanti, nanti,” kata dia.

Awak media sempat mempertanyakan sikap Suharso tersebut. Hingga sebelum memasuki mobil dan meninggalkan Kompleks Parlemen Senayan, ia tetap tak memberikan tegas.

“Enggak apa-apa, enggak apa-apa,” kata dia.

Baca juga: Kemenkumhan Sahkan PPP Mardiono, Suharso: Nanti Saya Selesaikan Baik-baik

Suharso dilengserkan dari jabatannya sebagai Ketua Umum PPP dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Banten, Minggu (4/9/2022).

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengeklaim keputusan tersebut berdasarkan usulan kader di daerah.

Ia mengatakan, ada 30 dari 34 dewan pimpinan wilayah (DPW) PPP yang meminta Suharso mundur.

Alasannya, para kader tak puas berada di bawah kepemimpinan Suharso dan ingin fokus meningkatkan elektabilitas PPP guna menghadapi Pemilu 2024.

Sementara itu, Ketua DPP PPP Saifullah Tamliha pernah menyampaikan bahwa Suharso bakal mengajukan gugatan hukum atas keputusan Mukernas.

Baca juga: Bertemu Jokowi di Istana, Suharso Bicarakan Masalah PPP dan IKN

Ia menuturkan, terdapat 46 penasihat hukum yang bakal menemani Suharso melayangkan gugatan hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Tamliha merasa pergantian jabatan ketua umum itu tak sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bupati Bangkalan Abdul Latif Tiba di KPK, Bawa Koper dan Belum Diborgol

Bupati Bangkalan Abdul Latif Tiba di KPK, Bawa Koper dan Belum Diborgol

Nasional
Richard Eliezer Sebut Kesaksian Sambo Banyak yang Salah, Ini Rinciannya

Richard Eliezer Sebut Kesaksian Sambo Banyak yang Salah, Ini Rinciannya

Nasional
Terpidana Bom Bali 1 Umar Patek Bebas Bersyarat

Terpidana Bom Bali 1 Umar Patek Bebas Bersyarat

Nasional
Sambo Ngaku Tak Ikut Tembak Brigadir J, Hakim: 5 Tembakan Bharada E, yang 2 Siapa?

Sambo Ngaku Tak Ikut Tembak Brigadir J, Hakim: 5 Tembakan Bharada E, yang 2 Siapa?

Nasional
Periksa Anggota DPRD PPU, KPK Dalami Audit Penyertaan Modal ke Perusahaan Daerah

Periksa Anggota DPRD PPU, KPK Dalami Audit Penyertaan Modal ke Perusahaan Daerah

Nasional
Kutuk Bom Bunuh Diri Astanaanyar, Menag: Agama Bukan Dalih Melakukan Kekerasan

Kutuk Bom Bunuh Diri Astanaanyar, Menag: Agama Bukan Dalih Melakukan Kekerasan

Nasional
KUHP Baru: Aniaya Hewan Dipidana Penjara 1 Tahun atau Denda Maksimal Rp 10 Juta

KUHP Baru: Aniaya Hewan Dipidana Penjara 1 Tahun atau Denda Maksimal Rp 10 Juta

Nasional
BNPT Sebut Agus Sujatno adalah Napiter yang Tolak Program Deradikalisasi

BNPT Sebut Agus Sujatno adalah Napiter yang Tolak Program Deradikalisasi

Nasional
Ferdy Sambo Enggan Dianggap Tak Jujur dari Poligraf, Hakim: Biar Majelis yang Menilai

Ferdy Sambo Enggan Dianggap Tak Jujur dari Poligraf, Hakim: Biar Majelis yang Menilai

Nasional
Eks Napi Teroris jadi Pelaku Bom Bunuh Diri, BNPT Diminta Perkuat Deradikalisasi

Eks Napi Teroris jadi Pelaku Bom Bunuh Diri, BNPT Diminta Perkuat Deradikalisasi

Nasional
Ferdy Sambo Mengaku Dimarahi Putri Setelah Ceritakan Skenario Kematian Yosua

Ferdy Sambo Mengaku Dimarahi Putri Setelah Ceritakan Skenario Kematian Yosua

Nasional
Aktivis HAM Sebut Penjelasan KUHP soal Beda Penghinaan dan Kritik Tidak Jelas

Aktivis HAM Sebut Penjelasan KUHP soal Beda Penghinaan dan Kritik Tidak Jelas

Nasional
Wapres: Bom Bunuh Diri di Bandung Cederai Nilai Kemanusiaan dan Agama

Wapres: Bom Bunuh Diri di Bandung Cederai Nilai Kemanusiaan dan Agama

Nasional
Mahfud Minta Densus 88 Waspada Usai Polsek Astanaanyar Dibom

Mahfud Minta Densus 88 Waspada Usai Polsek Astanaanyar Dibom

Nasional
53.408 Rumah Rusak akibat Gempa Cianjur, 12.956 di Antaranya Rusak Berat

53.408 Rumah Rusak akibat Gempa Cianjur, 12.956 di Antaranya Rusak Berat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.