Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Suharso Monoarfa Enggan Bicara Banyak soal Kepemimpinan Baru PPP...

Kompas.com - 12/09/2022, 14:51 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa tak menjawab secara jelas terkait pergantian kepemimpinan di tubuh PPP.

Adapun Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah mengesahkan kepemimpinan Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP, Jumat (9/9/2022).

Sebelumnya, jabatan Ketua Umum dipegang oleh Suharso yang juga menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas.

Baca juga: Kemenkumhan Sahkan PPP Mardiono, Suharso: Nanti Saya Selesaikan Baik-baik

Suharso irit bicara ketika ditemui awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (12/9/2022) siang setelah melaksanakan rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI.

Berbagai pertanyaan disampaikan pada Suharso, mulai dari pergantian jabatan ketum PPP, upaya hukum, dan langkah Mardiono mendatangi KPU untuk memperbarui persyaratan calon peserta Pemilu 2024.

“Tenang-tenang, masih di Jakarta,” ujar Suharso.

Ia kemudian berjalan melewati kerumunan awak media tanpa menjawab berbagai pertanyaan yang disampaikan.

Sementara itu, Suharso bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin pagi.

Baca juga: Bertemu Jokowi di Istana, Suharso Bicarakan Masalah PPP dan IKN

Ia mengaku membahas banyak hal, salah satunya terkait kepemimpinan PPP.

“Saya tadi banyak bicara soal itu (masalah kepengurusan PPP) dan soal IKN ya,” kata dia.

Suharso pun mengaku bakal menyelesaikan konflik di internal PPP dengan baik.

“Nanti saja, saya selesaikan baik-baik,” kata dia.

Suharso dilengserkan melalui Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP di Banten, Minggu (4/9/2022).

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengeklaim, usulan memberhentikan Suharso disampaikan oleh 30 dari 34 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP.

Alasannya, banyak ketidakpuasan kader dibawah kepemimpinan Suharso dan ingin meningkatkan elektabilitas PPP jelang Pemilu 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com