Ia menuturkan, terdapat 46 penasihat hukum yang bakal menemani Suharso melayangkan gugatan hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Tamliha merasa pergantian jabatan ketua umum itu tak sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.