Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Didesak Segera Tunjuk Calon Pimpinan KPK Pengganti Lili Pintauli

Kompas.com - 26/08/2022, 17:26 WIB
Syakirun Ni'am,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai Presiden Joko Widodo terlalu lama memilih calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pengganti Lili Pintauli Siregar untuk diajukan ke DPR.

Sebagaimana diketahui, Lili resmi mundur dari KPK pada 11 Juli lalu setelah surat pengunduran dirinya ditandatangani Jokowi. Hingga saat ini pihak Istana belum juga mengajukan penggantinya.

Menurut Boyamin, keberadaan sosok pengganti Lili merupakan satu hal yang penting.

“Presiden Kelamaan,” kata Boyamin saat dihubungi Kompas.com, Jumat (26/8/2022).

Baca juga: Anggota DPR Minta Pemerintah Segera Ajukan Pengganti Lili Pintauli di KPK

Boyamin membandingkan saat pimpinan KPK pada periode sebelumnya yakni, Antasari Azhar, Chandra Hamzah, dan Bibit samad Riyanto tersandung masalah hukum, segera ditunjuk pelaksana tugas (Plt).

Menurutnya, hal ini akan berdampak pada saat penetapan tersangka maupun gugatan prpaeradilan.

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman. Menurutnya, Jokowi harus segera mengajukan nama calon pengganti Lili ke DPR.

Zaenur mengatakan masa kepemimpinan KPK lebih singkat dibanding lembaga negara lainnya. Kepemimpinan KPK jilid V ini, kata dia, hanya berlangsung sampai 2023 mendatang.

“Kalau berlarut-larut tidak diajukan nama pengganti oleh presiden maka itu akan mengganggu kerja-kerja di KPK,” kata Zaenur.

Baca juga: Soal Pengganti Tjahjo Kumolo dan Lili Pintauli, Moeldoko: Tunggu Saja

Menurutnya, tugas-tugas yang sebelumnya diemban Lili akan terbengkalai. Di sisi lain, jika Jokowi tidak segera menunjuk pengganti Lili maka pimpinan KPK bisa terjadi deadlock.

Sebagaimana diketahui, KPK menerapkan sistem kolektif kolegial. Saat kesepakatan gagal dicapai melalui musyawarah, maka dilakukan pemungutan suara. Sementara, tanpa kehadiran pengganti Lili saat ini pimpinan KPK berjumlah empat orang.

“Oleh karena itu, pimpinan KPK yang kolektif kolegial itu harus berjumlah ganjil, sehingga ini harus segera diajukan oleh presiden,” ujarnya.

Adapun sosok yang mesti dipilih Jokowi, menurut Zaenur, adalah orang yang mendapatkan urutan keenam.

“Sebelumnya 10 nama dipilih 5 nama oleh DPR, nah nama setelahnya itu yang seharusnya diajukan presiden ke DPR,” tutur Zaenur.

Terpisah, Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari mendesak agar Jokowi segera menindaklanjuti kekosongan kursi pimpinan di KPK.

Jika Jokowi tidak segera mengambil keputusan mengenai pengganti Lili, KPK tidak bisa berjalan dengan baik.

Sebagaimana Boyamin dan Zaenur, Feri juga mengingatkan mengenai adanya potensi deadlock saat pimpinan KPK mengambil keputusan.

Baca juga: Jokowi Diharapkan Segera Kirim Nama Calon Komisioner Pengganti Lili Pintauli ke DPR

“Kalau ternyata pimpinan terpecah 2:2 maka bisa-kasus kasus yang ditangani atau kebijakan tidak segera dieksekusi,” tutur Feri.

Sebelumnya, Lili Pintauli Siregar resmi mengundurkan diri sesaat sebelum menjalani sidang dugaan pelanggaran etik oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Lili diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas menonton MotoGP Mandalika dan fasilitas menginap di hotel selama beberapa hari.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

Nasional
KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

Nasional
BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

Nasional
Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

BNPB: Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut Rusak 27 Unit Rumah, 4 di Antaranya Rusak Berat

Nasional
Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com