Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Parpol Tak Lolos Pendaftaran Lapor ke Bawaslu, Ini Kata Ketua KPU

Kompas.com - 25/08/2022, 17:04 WIB
Vitorio Mantalean,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dilaporkan oleh empat partai politik ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI atas dugaan pelanggaran administrasi dalam pendaftaran calon peserta Pemilu 2024 yang berlangsung 1-14 Agustus 2022.

Empat partai politik tersebut yakni Partai Berkarya, Partai Pelita, Partai IBU, dan Partai Karya Republik, yang seluruhnya sama-sama gagal lolos ke tahapan verifikasi administrasi karena berkas pendaftarannya tidak lengkap.

Baca juga: Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran KPU soal Pendaftaran Pemilu 2024 Digelar Senin 29 Agustus

Menanggapi hal itu, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menilai bahwa pelaporan ini semakin memperkuat fakta bahwa partai-partai tersebut memang tak mampu melengkapi berkas pendaftaran yang dipersyaratkan.

"Kalau ada partai yang dinyatakan oleh KPU tidak lengkap dokumen persyaratannya dan mengadu ke Bawaslu, itu malah membuat yakin dan membuat pengakuan bahwa dirinya memang enggak lengkap. Kalau dia lengkap kan enggak mungkin ke Bawaslu," ujar Hasyim kepada wartawan di kantor Bawaslu RI, Kamis (25/8/2022).

"KPU senang saja kalau ada orang lapor ke Bawaslu, itu berarti dia menyatakan diri bahwa dirinya enggak lengkap tanpa KPU harus menyatakan. Ada kesadaran diri bahwa mereka enggak lengkap," imbuhnya.

Baca juga: Bawaslu Tolak Dugaan Pelanggaran Administrasi KPU yang Dilaporkan Berkarya

Hasyim mempersilakan partai-partai itu melaporkan pihaknya ke Bawaslu.

Menurutnya, negara sudah menyiapkan mekanisme yang dapat ditempuh partai-partai politik yang merasa dirugikan.

Ia berharap, proses persidangan akan berjalan sesuai logika hukum.

"Secara hukum acara, pengakuan itu kan alat bukti yang sempurna," kata Hasyim.

Baca juga: Ketua KPU Protes Saat Sidang Bawaslu soal Dugaan Pelanggaran Administrasi

"Dengan begitu cukuplah diputuskan bahwa ya memang enggak layak lagi (para pelapor diproses ke) tahapan berikutnya, karena sudah ngaku kalau enggak lengkap," tambahnya.

Di sisi lain, empat partai politik pelapor mengaku mengalami kendala yang bukan berasal dari internal mereka dalam rangka melengkapi berkas pendaftarannya ke KPU RI, hingga batas terakhir pendaftaran pada 14 Agustus pukul 23.59.

Dalam putusan sidang pendahuluan yang digelar Bawaslu pada hari ini, laporan dari Partai Berkarya dan Partai Karya Republik dinyatakan Bawaslu tidak dapat diterima dan ditindaklanjuti ke sidang pemeriksaan.

Baca juga: Bawaslu Tolak Dugaan Pelanggaran Administrasi KPU yang Dilaporkan Partai Cucu Soeharto

Majelis sidang menilai bahwa laporan kedua partai politik tersebut tidak memenuhi syarat materiil, kendati memenuhi syarat formil.

Sementara itu, Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu mengatur, laporan baru bisa diteruskan ke sidang pemeriksaan seandainya memenuhi syarat formil dan materiil sekaligus.

Dua laporan lain, dari Partai Pelita dan Partai IBU, dinyatakan diterima dan ditindaklanjuti ke ke sidang pemeriksaan yang bakal digelar Senin (29/8/2022).

Dikutip dari Pasal 47, sidang pemeriksaan bakal beragendakan pembacaan materi laporan dari pelapor atau penemu; tanggapan/jawaban terlapor; pembuktian; kesimpulan pihak pelapor atau penemu dan terlapor; kemudian diakhiri putusan Bawaslu RI yang bersifat mengikat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Survei Indikator: Mayoritas Pendukung Ganjar-Mahfud Percaya Putusan MK Adil

Survei Indikator: Mayoritas Pendukung Ganjar-Mahfud Percaya Putusan MK Adil

Nasional
Alexander Marwata Dilaporkan ke Polda Metro Jaya Karena Bertemu Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta

Alexander Marwata Dilaporkan ke Polda Metro Jaya Karena Bertemu Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta

Nasional
Jokowi Resmikan Bandara Panua Pohuwato di Gorontalo yang Telan Biaya Rp 437 Miliar

Jokowi Resmikan Bandara Panua Pohuwato di Gorontalo yang Telan Biaya Rp 437 Miliar

Nasional
Kans MK Kabulkan atau Tolak Sengketa Pilpres Dinilai Sama Besar

Kans MK Kabulkan atau Tolak Sengketa Pilpres Dinilai Sama Besar

Nasional
Sikap Hakim MK Diprediksi Terbelah dalam Putusan Sengketa Pilpres

Sikap Hakim MK Diprediksi Terbelah dalam Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Harap Putusan MK yang Dibacakan Hari Ini Dihormati, AHY: Ini Bukan Hanya Masalah Politik

Harap Putusan MK yang Dibacakan Hari Ini Dihormati, AHY: Ini Bukan Hanya Masalah Politik

Nasional
Hari Kedua di Gorontalo, Jokowi Akan Resmikan Sejumlah Infrastruktur dan Panen Jagung

Hari Kedua di Gorontalo, Jokowi Akan Resmikan Sejumlah Infrastruktur dan Panen Jagung

Nasional
KY: Pemilihan Wakil Ketua MA Urusan Internal, Kami Tak Punya Kewenangan 'Cawe-cawe'

KY: Pemilihan Wakil Ketua MA Urusan Internal, Kami Tak Punya Kewenangan "Cawe-cawe"

Nasional
Banyak Presiden Beri Selamat Prabowo, Budi Arie: Apa Kata Dunia jika Keputusan MK Berbeda

Banyak Presiden Beri Selamat Prabowo, Budi Arie: Apa Kata Dunia jika Keputusan MK Berbeda

Nasional
Sidang Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan 3 Pejabat Eselon Kementan Jadi Saksi

Sidang Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan 3 Pejabat Eselon Kementan Jadi Saksi

Nasional
Imbau Masyarakat Tertib, Menkominfo: Kami Yakin Putusan MK Selaras dengan Keputusan Rakyat 14 Februari

Imbau Masyarakat Tertib, Menkominfo: Kami Yakin Putusan MK Selaras dengan Keputusan Rakyat 14 Februari

Nasional
Jelang Putusan MK, Jokowi Main Bola hingga Makan Bakso di Gorontalo

Jelang Putusan MK, Jokowi Main Bola hingga Makan Bakso di Gorontalo

Nasional
Jika MK 'Deadlock', Ketua Sidang Pleno Jadi Penentu Putusan Sengketa Pilpres

Jika MK "Deadlock", Ketua Sidang Pleno Jadi Penentu Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Jelang Putusan MK: Anies dan Ganjar Bakal Hadir, Prabowo Imbau Jangan Demo

Jelang Putusan MK: Anies dan Ganjar Bakal Hadir, Prabowo Imbau Jangan Demo

Nasional
Profil Ketua MK Suhartoyo dan 7 Hakim Konstitusi Akan Bacakan Putusan Sengketa Pilpres

Profil Ketua MK Suhartoyo dan 7 Hakim Konstitusi Akan Bacakan Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com