Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MKD DPR RI Panggil IPW Soal Dugaan Aliran Dana Ferdy Sambo ke Anggota DPR

Kompas.com - 25/08/2022, 16:12 WIB
Tatang Guritno,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI melakukan pemanggilan terhadap Indonesia Police Watch (IPW) untuk mengklarifikasi dugaan aliran dana ke anggota DPR dari Ferdy Sambo.

Keterangan itu terkait dugaan adanya anggota DPR yang menerima uang dari mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo.

“Kita sudah sesuai jadwal memanggil IPW; dan yang datang bukan hanya Pak Sugeng (Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso) tapi dengan tim yang kuat, dengan lawyer-lawyer kakak-kakak kita yang senior,” papar Ketua MKD DPR RI, Ketua MKD Aboe Bakar Al-Habsyi di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (25/8/2022).

Baca juga: Panggil Mahfud, MKD Klarifikasi Dugaan Keterlibatan Anggota DPR dalam Kasus Brigadir J

Ia menyampaikan, Sugeng mengatakan bahwa tidak ada aliran dana ke anggota Parlemen dari Sambo terkait kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J.

“Setelah kita klarifikasi ternyata itu cuma pertanyaan wartawan yang terus bertubi-tubi di tengah dia (Sugeng) membawa mobil,” katanya.

“Akhirnya dia sampai salah dalam berbicara, yang intinya adalah tidak ada aliran dana dan lain sebagainya,” tuturnya.

Di sisi lain, Aboe mengungkapkan, Sugeng mengaku ada tiga orang yang menghubunginya ketika awal kasus kematian Brigadir J mencuat.

Dua orang merupakan Komisi III DPR dan seorang dari pihak kepolisian.

“Tetapi dalam dialognya hal yang tidak menyangkut keuangan maupun pidana,” ujarnya.

Baca juga: Pimpinan MKD Usul Tolak Laporan Sahabat Mahfud terhadap Bambang Pacul

Aboe menegaskan, dari hasil klarifikasi dengan IPW dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, MKD tak akan melanjutkan proses pengungkapan dugaan keterlibatan anggota DPR terkait perkara Brigadir J.

“Sudah enggak ada apa-apa. Close,” imbuhnya.

Sebelumnya MKD DPR RI turut mengundang Mahfud MD untuk memberikan klarifikasi soal dugaan anggota DPR yang dihubungi Sambo pasca tewasnya Brigadir J.

Tapi Mahfud enggan membeberkan nama anggota DPR itu karena belum mendapatkan klarifikasi dari pihak yang bersangkutan.

Menurut Mahfud, komunikasi dengan Sambo bukan merupakan tindak pidana.

Baca juga: Bambang Pacul Dilaporkan ke MKD DPR Setelah Sebut Mahfud Menteri Komentator

Sebab Mahfud menyampaikan, Sambo dan beberapa loyalisnya memang sempat menghubungi berbagai pihak untuk mempengaruhi agar percaya pada konstruksi bahwa Brigadir J tewas karena tembak menembak dengan Bharada Richard Eliezer atau Bharada E.

“Kenapa harus dipaksa untuk menjelaskan siapa, mungkin yang dihubungi ada ratusan orang agar percaya kan tidak apa-apa, yang penting tidak menggunakan jawabannya,” ungkap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

124.782 Jemaah Calon Haji RI Sudah Tiba di Tanah Suci, 24 Orang Wafat

124.782 Jemaah Calon Haji RI Sudah Tiba di Tanah Suci, 24 Orang Wafat

Nasional
Istana Mulai Bahas Peserta Upacara 17 Agustus di IKN

Istana Mulai Bahas Peserta Upacara 17 Agustus di IKN

Nasional
Kejagung Tetapkan 6 Eks GM PT Antam Jadi Tersangka Korupsi Emas 109 Ton

Kejagung Tetapkan 6 Eks GM PT Antam Jadi Tersangka Korupsi Emas 109 Ton

Nasional
Terima Aduan Keluarga Vina, Komnas HAM Upayakan 'Trauma Healing' dan Restitusi

Terima Aduan Keluarga Vina, Komnas HAM Upayakan "Trauma Healing" dan Restitusi

Nasional
SYL Beri Kado Kalung Emas Buat Penyanyi Dangdut Nayunda Nabila

SYL Beri Kado Kalung Emas Buat Penyanyi Dangdut Nayunda Nabila

Nasional
Febri Diansyah Jadi Saksi di Sidang SYL Senin Pekan Depan

Febri Diansyah Jadi Saksi di Sidang SYL Senin Pekan Depan

Nasional
SYL Pesan 'Wine' saat Makan Siang, Dibayar Pakai Uang Kementan

SYL Pesan "Wine" saat Makan Siang, Dibayar Pakai Uang Kementan

Nasional
Kementan Kerap Tanggung Biaya Makan Bersama SYL dan Eselon I

Kementan Kerap Tanggung Biaya Makan Bersama SYL dan Eselon I

Nasional
Draf Revisi UU Polri: Perpanjangan Usia Pensiun Jenderal Polisi Ditetapkan dengan Keputusan Presiden

Draf Revisi UU Polri: Perpanjangan Usia Pensiun Jenderal Polisi Ditetapkan dengan Keputusan Presiden

Nasional
Bayar Cicilan Apartemen Biduanita Nayunda, SYL: Saya Merasa Berutang Budi

Bayar Cicilan Apartemen Biduanita Nayunda, SYL: Saya Merasa Berutang Budi

Nasional
Kehadirannya Sempat Buat Ricuh di MK, Seorang Saksi Mengaku Tambah Ratusan Suara PAN di Kalsel

Kehadirannya Sempat Buat Ricuh di MK, Seorang Saksi Mengaku Tambah Ratusan Suara PAN di Kalsel

Nasional
Gerindra: Negara Rugi jika TNI-Polri Pensiun di Usia 58 Tahun

Gerindra: Negara Rugi jika TNI-Polri Pensiun di Usia 58 Tahun

Nasional
Kemenkominfo Galang Kolaborasi di Pekanbaru, Jawab Tantangan Keberagaman untuk Kemajuan Bangsa

Kemenkominfo Galang Kolaborasi di Pekanbaru, Jawab Tantangan Keberagaman untuk Kemajuan Bangsa

Nasional
Pegawai Setjen DPR Antusias Donor Darah, 250 Kantong Darah Berhasil Dikumpulkan

Pegawai Setjen DPR Antusias Donor Darah, 250 Kantong Darah Berhasil Dikumpulkan

Nasional
Kasus Timah, Kejagung Tahan Eks Dirjen Minerba Kementerian ESDM

Kasus Timah, Kejagung Tahan Eks Dirjen Minerba Kementerian ESDM

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com