Kompas.com - 07/08/2022, 07:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

DIPICU oleh pemaksaan jenis pakaian seragam sekolah, dalam hal ini pemakaian jilbab, terhadap seorang siswi di SMAN 1 Banguntapan, Bantul, banyak orang kemudian memperbincangkannya.

Termasuk unggahan di internet atau media sosial, berupa gambar-gambar atau foto-foto pakaian seragam sekolah SD, SMP, SMA era 1980-an atau 1990-an. Berusaha membandingkannya.

Di satu sisi, apa yang terjadi di SMAN 1 Banguntapan tersebut bisa menjadi peristiwa bullying, kekerasan verbal dan intimidasi.

Terjadi di lembaga pendidikan dan dilakukan oleh tenaga pendidik. Korbannya adalah siswa. Bisa dilihat atau diukur melalui persepsi korban dan sejauh mana ucapan serta tindakan (performatif) pelaku.

Di sisi lain, dalam konteks Indonesia, persoalan pakaian seragam sekolah merupakan turunan dari hal yang lebih fundamental, sehingga tidak sebatas keseragaman bentuk, model, atau warna pakaian.

Tidak sebatas rok panjang atau pendek, baju lengan panjang atau pendek, celana panjang atau pendek, memakai jilbab/hijab atau tanpa jilbab/hijab, pakaian Muslim atau non-Muslim, dll, dst.

Kata kunci ada pada kata “seragam” itu sendiri. Anak-anak sekolah di Indonesia, dari SD, SMP, hingga SMA, diwajibkan untuk memakai pakaian seragam sekolah.

Apapun itu model, bentuk, serta warna pakaian seragamnya, yang antar sekolah bisa berbeda-beda. Namun intinya sama, seragam. Mungkin memang ada sebagian kecil pengecualian.

Penyeragaman pakaian sekolah di Indonesia merupakan bagian dari upaya normalisasi terus-menerus yang dilakukan oleh negara dan elite-elite masyarakat (meski tidak semua) terhadap masyarakat secara keseluruhan.

Normalisasi sejak usia dini. Bisa atas nama agama, nasionalisme, tribalisme, atau identitas-identitas lainnya. Penyeragaman pakaian sekolah, penyeragaman perilaku, dan penyeragaman pikiran.

Untuk menciptakan kepatuhan masyarakat. Penjinakan dan kontrol sosial. Sesuatu yang selalu diupayakan oleh elite-elite politik, agama dan ekonomi.

Tentu tidak semua penyeragaman adalah buruk, misal di dalam konteks persatuan atas perbedaan.

Hanya saja, tradisi penyeragaman di Indonesia tampaknya sering berlebihan, dan dengan alasan yang dipaksakan.

Dilakukan perasionalan (rationalizing), yakni mencari dan memilih bukti tertentu untuk membenarkan kesimpulan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Bukan dengan penalaran (reasoning), yang berangkat dari bukti-bukti hingga sampai pada suatu kesimpulan. Termasuk perasionalan penyeragaman pakaian sekolah.

Penyeragaman pakaian merupakan bagian dari usaha penyeragaman pikiran: membentuk identitas tunggal.

Keseragaman dipasok dan diinternalisasi terus-menerus, dibiasakan, hingga membentuk kebudayaan “seragamisme”.

Banyak pejabat negara dan elite masyarakat sering menyerukan kebinekaan atau merayakan perbedaan.

Namun di sisi lain, anak-anak telah dipaksa diseragamkan sejak usia dini, secara langsung ataupun tidak langsung, melalui lembaga-lembaga pendidikan.

Program kebijakan “Merdeka Belajar”, yang dicanangkan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, konon memiliki esensi kemerdekaan berpikir, terutama didahului oleh para guru.

Namun pada saat yang sama, tidak sedikit lembaga-lembaga pendidikan, dan pejabat-pejabat pendidikan, justru masih melanggengkan kebudayaan “tidak-merdeka”.

Mereproduksi budaya kepatuhan dan order yang berlebih-lebihan, untuk menjadikan siswa tekun, tetapi jinak.

Sistem pendidikan yang membebaskan berlawanan dengan sistem pendidikan yang berusaha melakukan penjinakan dan dominasi.

Sekolah, sebagai lembaga pendidikan, seharusnya menjadi tempat pertumbuhan berbagai potensi siswa.

Pertumbuhan secara baik hanya dimungkinkan di lahan yang terbuka dan suasana kebebasan. Bukan lahan tertutup dan suasana kekangan.

Kemajuan, atau perkembangan, hanya dimungkinkan di dalam keterbukaan dan kebebasan. Keterbukaan dan kebebasan sering dimatikan oleh keseragaman.

Di dalam keseragaman yang berlebih-lebihan dan terus-menerus, siswa dikondisikan untuk tunduk pada keseragaman dan menghindari perbedaan. Bahkan, bisa takut pada perbedaan.

Penyeragaman berarti pula ditutupnya kanal perbedaan. Sedangkan di dalam perbedaan, ada pilihan-pilihan.

Di dalam perbedaan, pikiran dikondisikan untuk aktif membuat keputusan-keputusan atas pilihan-pilihan yang ada ataupun mengusahakan apa yang belum ada dengan menjadikannya aspirasi kreatif dan inovatif.

Perbedaan juga membentuk sikap toleran. Banyak sekolah di negara-negara lain yang mutu pendidikannya lebih baik dibanding Indonesia tidak menerapkan aturan penggunaan pakaian seragam sekolah.

Siswa bersekolah dengan berpakaian bebas. Ini berarti pula orangtua siswa tidak perlu mengeluarkan biaya pembelian pakaian seragam sekolah.

Tentu juga ada beberapa sekolah di negara-negara tersebut yang menerapkan aturan pakaian seragam sekolah.

Intinya, pakaian seragam sekolah tidak menjadi bagian fundamental dari sistem pendidikan nasional secara keseluruhan.

Di Indonesia, pada saat pengumuman kelulusan siswa SMP dan SMA, banyak siswa yang kemudian mencorat-coret baju seragam sekolah mereka dengan cat, ballpoint, spidol, dll. Tidak semua siswa, tapi cukup banyak.

Meluapkan kegembiraan kelulusan, sekaligus menodai baju seragam sekolah. Baju seragam sekolah seolah menjadi lambang ketidak-bebasan dan penindasan.

Di situ, aksi corat-coret baju seragam sekolah menjadi penanda simbolik kebebasan, apapun maknanya.

Jika demikian, baju seragam sekolah justru bisa jadi merupakan simbol sistem pendidikan yang mengekang. Bertentangan dengan tujuan sistem pendidikan yang membebaskan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Daftar BLT BBM 2022 Online Lewat HP

Cara Daftar BLT BBM 2022 Online Lewat HP

Nasional
Apa saja Sumber Hukum Internasional?

Apa saja Sumber Hukum Internasional?

Nasional
Tanggal 1 Oktober Hari Memperingati Apa?

Tanggal 1 Oktober Hari Memperingati Apa?

Nasional
Airlangga Sebut Komunikasi Golkar dengan Ridwan Kamil Jalan Terus

Airlangga Sebut Komunikasi Golkar dengan Ridwan Kamil Jalan Terus

Nasional
Keppres Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Non-Yudisial Dianggap Tak Sesuai Standar

Keppres Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Non-Yudisial Dianggap Tak Sesuai Standar

Nasional
Video Viral Gatot Nurmantyo Sebut Ferdy Sambo Bisa Kembali Aktif Jadi Polisi, Polri Sebut Itu Hoaks

Video Viral Gatot Nurmantyo Sebut Ferdy Sambo Bisa Kembali Aktif Jadi Polisi, Polri Sebut Itu Hoaks

Nasional
Dua Hakim 'Concurring Opinion' terhadap Putusan MK Terkait Gugatan PKS soal 'Presidential Threshold'

Dua Hakim "Concurring Opinion" terhadap Putusan MK Terkait Gugatan PKS soal "Presidential Threshold"

Nasional
Soal Rencana Pertemuan dengan Puan Maharani, Airlangga: Tunggu Saja

Soal Rencana Pertemuan dengan Puan Maharani, Airlangga: Tunggu Saja

Nasional
Paulus Waterpauw Angkat Bicara soal 'Utusan Istana' yang Diributkan Demokrat

Paulus Waterpauw Angkat Bicara soal "Utusan Istana" yang Diributkan Demokrat

Nasional
Soal Isu Akan Dideklarasikan Jadi Capres, Anies: Saya Masih Ngurus Jakarta sampai 16 Oktober

Soal Isu Akan Dideklarasikan Jadi Capres, Anies: Saya Masih Ngurus Jakarta sampai 16 Oktober

Nasional
UPDATE 29 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,94 Persen, Ketiga 27,06 Persen

UPDATE 29 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,94 Persen, Ketiga 27,06 Persen

Nasional
Eks Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Dihadirkan dalam Sidang Kasus Ekspor CPO

Eks Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Dihadirkan dalam Sidang Kasus Ekspor CPO

Nasional
Ingatkan Resesi, Jokowi: Tahun Depan Gelap, Kita Tak Tahu Badai Besarnya seperti Apa

Ingatkan Resesi, Jokowi: Tahun Depan Gelap, Kita Tak Tahu Badai Besarnya seperti Apa

Nasional
Ketentuan Pimpinan BI Tak Boleh Anggota Partai Politik Dihapus Melalui RUU PPKS

Ketentuan Pimpinan BI Tak Boleh Anggota Partai Politik Dihapus Melalui RUU PPKS

Nasional
Jokowi: Kemenkominfo Paling Sedikit Gunakan Produk Dalam Negeri

Jokowi: Kemenkominfo Paling Sedikit Gunakan Produk Dalam Negeri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.