Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Jimmy Jeniarto
Dosen

Dosen freelance pada mata kuliah Logika dan Etika

Pakaian Seragam, Pikiran Seragam

Kompas.com - 07/08/2022, 07:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

DIPICU oleh pemaksaan jenis pakaian seragam sekolah, dalam hal ini pemakaian jilbab, terhadap seorang siswi di SMAN 1 Banguntapan, Bantul, banyak orang kemudian memperbincangkannya.

Termasuk unggahan di internet atau media sosial, berupa gambar-gambar atau foto-foto pakaian seragam sekolah SD, SMP, SMA era 1980-an atau 1990-an. Berusaha membandingkannya.

Di satu sisi, apa yang terjadi di SMAN 1 Banguntapan tersebut bisa menjadi peristiwa bullying, kekerasan verbal dan intimidasi.

Terjadi di lembaga pendidikan dan dilakukan oleh tenaga pendidik. Korbannya adalah siswa. Bisa dilihat atau diukur melalui persepsi korban dan sejauh mana ucapan serta tindakan (performatif) pelaku.

Di sisi lain, dalam konteks Indonesia, persoalan pakaian seragam sekolah merupakan turunan dari hal yang lebih fundamental, sehingga tidak sebatas keseragaman bentuk, model, atau warna pakaian.

Tidak sebatas rok panjang atau pendek, baju lengan panjang atau pendek, celana panjang atau pendek, memakai jilbab/hijab atau tanpa jilbab/hijab, pakaian Muslim atau non-Muslim, dll, dst.

Kata kunci ada pada kata “seragam” itu sendiri. Anak-anak sekolah di Indonesia, dari SD, SMP, hingga SMA, diwajibkan untuk memakai pakaian seragam sekolah.

Apapun itu model, bentuk, serta warna pakaian seragamnya, yang antar sekolah bisa berbeda-beda. Namun intinya sama, seragam. Mungkin memang ada sebagian kecil pengecualian.

Penyeragaman pakaian sekolah di Indonesia merupakan bagian dari upaya normalisasi terus-menerus yang dilakukan oleh negara dan elite-elite masyarakat (meski tidak semua) terhadap masyarakat secara keseluruhan.

Normalisasi sejak usia dini. Bisa atas nama agama, nasionalisme, tribalisme, atau identitas-identitas lainnya. Penyeragaman pakaian sekolah, penyeragaman perilaku, dan penyeragaman pikiran.

Untuk menciptakan kepatuhan masyarakat. Penjinakan dan kontrol sosial. Sesuatu yang selalu diupayakan oleh elite-elite politik, agama dan ekonomi.

Tentu tidak semua penyeragaman adalah buruk, misal di dalam konteks persatuan atas perbedaan.

Hanya saja, tradisi penyeragaman di Indonesia tampaknya sering berlebihan, dan dengan alasan yang dipaksakan.

Dilakukan perasionalan (rationalizing), yakni mencari dan memilih bukti tertentu untuk membenarkan kesimpulan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Bukan dengan penalaran (reasoning), yang berangkat dari bukti-bukti hingga sampai pada suatu kesimpulan. Termasuk perasionalan penyeragaman pakaian sekolah.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com