Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Jannus TH Siahaan
Doktor Sosiologi

Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran. Pengamat sosial dan kebijakan publik. Peneliti di Indonesian Initiative for Sustainable Mining (IISM). Pernah berprofesi sebagai Wartawan dan bekerja di industri pertambangan.

Membaca Peta Politik Jelang 2024

Kompas.com - 07/08/2022, 06:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

KOMISI Pemilihan Umum telah mulai membuka pendaftaran untuk partai politik peserta Pemilu tahun 2024 nanti sejak 1 Agustus hingga 14 Agustus 2022. Tercatat sebelas Partai telah mendaftarkan diri pada minggu pertama.

Pembukaan pendaftaran tersebut menjadi awalan formal dimulainya dinamika politik untuk proses demokrasi elektoral dua tahun mendatang.

Namun demikian, dinamika tersebut tidak akan terlalu berpengaruh terhadap kanalisasi elite politik untuk Pilpres 2024.

Karena berdasarkan UU Pemilu dan Pilpres yang baru, dengan presidential treshold 20 persen, bukan dihitung berdasarkan pada raihan pemilihan umum mendatang, tapi berdasarkan hasil pemilihan tahun 2019 lalu.

Karena itu, pengelompokan politik, terutama untuk koalisi-koalisi pencalonan presiden dan wakil presiden, sudah bisa dibaca per hari ini.

Di barisan pertama tentu ada PDIP yang berhasil meraih suara 27 persenan. Tentu dengan raihan itu, secara legal konstitusional PDIP sudah memenuhi ketentuan presidential treshold tanpa harus berkoalisi dengan partai lain.

Dengan kata lain, dengan kalkulasi egoistis PDIP sebenarnya bisa saja mendamaikan kubu Puan Maharani dan kubu Ganjar Pranowo dengan mengusung keduanya sekaligus sebagai capres dan cawapres 2024.

Namun politik tentu tidak sekaku itu. Raihan jauh di bawah 50 persen masih sangat riskan jika maju sendiri.

PDIP bisa "tepar" jika dikeroyok alias jika PDIP ternyata hanya berhadapan dengan satu atau dua pasangan lawan. Karena itu, opsi memboyong Puan dan Ganjar sekaligus nyaris tidak pernah naik ke permukaan.

Kemudian, atas landscape dan latar politik itu pula, PDIP tentu akan terus memantau perkembangan dan dinamika politik yang ada untuk menemukan sekutu ataupun kawan yang pantas untuk dijadikan "soulmate" politik menghadapi Pilpres 2024.

Peluang yang sering digadang-gadang adalah dengan Gerindra, yang konon terkait dengan kesepakatan Batu Tulis pada tahun 2009 yang ditandatangani oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Sekarnoputri dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Namun persoalannya, dengan raihan suara nomor wahid secara nasional, tentu PDIP akan sangat sulit menerima tawaran posisi calon wakil presiden untuk calon presiden dari partai dengan raihan suara nomor tiga secara nasional, yaitu Partai Gerindra.

Dengan kata lain, PDIP akan sangat berpeluang tinggal landas dengan partai lain yang bersedia diberi tawaran untuk mengisi posisi sebagai calon wakil presiden.

Gerindra pun nampaknya demikian. Berjuang mempetahankan kesepakatan Batu Tulis secara politik nampaknya bukan opsi yang rasional untuk Gerindra, meskipun hubungan Prabowo dengan Megawati terlihat sangat baik dan cair sejauh ini.

Jadi sangat bisa dipahami mengapa Gerindra menyambut hangat kedatangan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin belum lama ini.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com