Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 17/07/2022, 19:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng menyarankan partainya untuk mengumumkan terkait koalisi Pemilu 2024 pada akhir 2022 atau awal 2023.

Menurut dia, waktu tersebut sudah tepat dengan memperkirakan jadwal pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2024 yaitu September 2023.

"Saya sih sebaiknya apakah akhir tahun atau awal tahun depan, tidak harus menunggu sampai hari-hari terakhir. Walaupun presedennya di Indonesia ini, saat-saat terakhir baru bentuk koalisi-koalisi tertentu," kata Andi di acara diskusi Total Politik di Pasar Minggu, Jakarta, Minggu (17/7/2022).

Baca juga: Jejak Kerenggangan Megawati-SBY dan Peluang Koalisi PDI-P dengan Demokrat di 2024

Andi menjelaskan, sejauh ini partai politik maupun koalisi yang sudah terbentuk belum membicarakan sosok yang akan diusung pada Pilpres.

Terkecuali, kata dia, Nasdem yang sudah memutuskan untuk menawarkan tiga nama tokoh bakal capres 2024 yaitu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa.

"Di KIB (Koalisi Indonesia Bersatu) pun saya rasa sampai sekarang belum menentukan orangnya (capres). Dan juga masih mencari menyusun kriteria-kriteria ini," ujarnya.

Kendati demikian, Andi mengakui, apa yang diperbincangkan publik bahwa Demokrat dekat dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Nasdem benar adanya. Dia menyebutkan, saat ini telah terjalin komunikasi intensif antar tiga partai itu.

"Ini kan kita yang pasti (dengan Nasdem dan PKS) sudah lebih maju pembicaraannya, tetapi kita tidak menutup silaturahim dengan teman-teman lain di KIB. Dengan Pak Prabowo-Cak Imin, atau dengan PDI Perjuangan kalau mereka mau," terang Andi.

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu kemudian menjelaskan kriteria Demokrat dalam mencari partai untuk koalisi.

Pertama, Demokrat mencari partai yang memiliki kesamaan napas yaitu perubahan dan perbaikan.

"Jadi dari sembilan partai (di parlemen) ini mana yang pas dengan perubahan dan perbaikan, nah ini tampaknya memang agak dekat kita semua ini, baik dengan PKS, sama sama beroposisi, ini perubahan perbaikan, kira-kira satu napas kita. Dengan Nasdem kita restorasi. Ya kira kira mirip-mirip juga ini," jelas Andi.

Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengaku, partainya akan melakukan pertemuan lanjutan dengan PKS dan Partai Nasdem.

Ia tidak membeberkan kapan pertemuan tersebut akan digelar.

"Nanti akan ada lanjutan lagi, nanti masih ada lagi dalam waktu dekat," kata Hinca di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/7/2022).

Baca juga: Demokrat Sebut Komunikasi dengan Nasdem dan PKS Lebih Maju Ketimbang Partai Lain

Lebih lanjut, Hinca pun memastikan Partai Demokrat memungkinkan untuk berkoalisi dengan partai manapun, termasuk Nasdem dan PKS.

"Kepada siapa saja terbuka. Siapa saja yang penting cocok dulu," tegasnya.

Hanya saja, ia mengatakan bahwa komunikasi harus terus dilakukan agar menemukan kecocokan antar ketiga partai.

Hinca berpandangan, komunikasi dengan waktu yang panjang dimungkinkan karena jadwal pemungutan suara Pemilu masih dua tahun mendatang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PKS 'Walkout' Ketika Perppu Ciptaker Disahkan Jadi UU | Kalkulasi Megawati Umumkan Capres

[POPULER NASIONAL] PKS "Walkout" Ketika Perppu Ciptaker Disahkan Jadi UU | Kalkulasi Megawati Umumkan Capres

Nasional
Awalnya Tolak Wacana Prabowo-Ganjar, Sikap PDI-P Kini Melunak Usai Pertemuan Jokowi-Megawati

Awalnya Tolak Wacana Prabowo-Ganjar, Sikap PDI-P Kini Melunak Usai Pertemuan Jokowi-Megawati

Nasional
Tanggal 22 Maret Hari Memperingati Apa?

Tanggal 22 Maret Hari Memperingati Apa?

Nasional
PKB: KIR dan KIB Membuka Diri, Lihat Finalnya seperti Apa

PKB: KIR dan KIB Membuka Diri, Lihat Finalnya seperti Apa

Nasional
PDI-P: Sebagai Partai yang Menang Pemilu Dua Kali, Target Kami Capres Kader Internal

PDI-P: Sebagai Partai yang Menang Pemilu Dua Kali, Target Kami Capres Kader Internal

Nasional
Eks Kabareskrim Susno Duadji Ingin Perbaiki Kebijakan Hukum jika Terpilih Jadi Anggota DPR

Eks Kabareskrim Susno Duadji Ingin Perbaiki Kebijakan Hukum jika Terpilih Jadi Anggota DPR

Nasional
Soal Parpol Baru Gabung Koalisi Perubahan, Nasdem: Sebelum Ijab Kabul Masih Bisa Saling Goda

Soal Parpol Baru Gabung Koalisi Perubahan, Nasdem: Sebelum Ijab Kabul Masih Bisa Saling Goda

Nasional
PKS Apresiasi Mahfud yang Bolehkan Bicara Politik Kebangsaan di Masjid

PKS Apresiasi Mahfud yang Bolehkan Bicara Politik Kebangsaan di Masjid

Nasional
Nasdem Akui Gencar Dekati Parpol Baru Bakal Koalisi Pengusung Anies

Nasdem Akui Gencar Dekati Parpol Baru Bakal Koalisi Pengusung Anies

Nasional
Pengamat Sebut Instruksi Polri soal Larangan Gaya Hidup Mewah Hanya Omong Kosong

Pengamat Sebut Instruksi Polri soal Larangan Gaya Hidup Mewah Hanya Omong Kosong

Nasional
Gerindra Sebut Kemungkinan Golkar Bergabung dengan Koalisinya Bukan Hal yang Mustahil

Gerindra Sebut Kemungkinan Golkar Bergabung dengan Koalisinya Bukan Hal yang Mustahil

Nasional
Cegah Kasus Guntur Hamzah Terulang, MKMK Minta MK Bikin SOP Hakim Ubah Putusan Saat Dibacakan

Cegah Kasus Guntur Hamzah Terulang, MKMK Minta MK Bikin SOP Hakim Ubah Putusan Saat Dibacakan

Nasional
Kepala AL Australia Tegaskan Kerja Sama AUKUS Tidak Akan Ubah Komitmen Australia-Indonesia soal Keamanan Laut

Kepala AL Australia Tegaskan Kerja Sama AUKUS Tidak Akan Ubah Komitmen Australia-Indonesia soal Keamanan Laut

Nasional
Kakorlantas: Saat Lebaran Akan Diterapkan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan dan Pelabuhan Penyebrangan Merak

Kakorlantas: Saat Lebaran Akan Diterapkan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan dan Pelabuhan Penyebrangan Merak

Nasional
Wamenhan dan KSAL Dianugerahi Brevet Wing Penerbang Kehormatan Kelas I

Wamenhan dan KSAL Dianugerahi Brevet Wing Penerbang Kehormatan Kelas I

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke