Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Manuver Tajam PDI-P: Dulu Bilang Sulit Kerja Sama dengan Demokrat dan PKS, Kini Buka Pintu Lebar-lebar

Kompas.com - 14/07/2022, 06:14 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Geliat manuver PDI Perjuangan untuk Pemilu 2024 mulai tampak. Pintu kerja sama partai banteng dibuka lebar-lebar ke seluruh partai politik.

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri telah menugaskan putrinya yang tak lain adalah Ketua DPP PDI-P, Puan Maharani, untuk menemui semua ketua umum partai politik tanpa terkecuali.

Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu PDI-P Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul bilang, Megawati tak memerintahkan putrinya untuk bertemu dengan satu atau dua petinggi parpol saja, melainkan seluruhnya.

"Tentu tidak faktor tunggal siapa yang harus ditemui, tapi perintahnya Ibu Ketum temui semua ketum-ketum partai," kata Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/7/2022).

Baca juga: Megawati Disebut Tugaskan Puan Temui Semua Ketum Partai, Termasuk PKS dan Demokrat

Dengan demikian, kata Bambang, bukan tidak mungkin Puan menjadwalkan pertemuan dengan dua partai yang sempat disebut sulit bekerja sama dengan PDI-P, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat.

Kendati begitu, menurut dia, Megawati tidak memiliki pesan khusus agar Puan mengunjungi partai tertentu terlebih dahulu.

"Ibu (Megawati) tidak mengatakan ini nomor siji (satu), ini nomor dua, tidak begitu. Bisa saja zig-zag ketemu, 'Oh, saya mau sama-sama yang muda, bagaimana kalau ketemu Mas AHY (Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono) bisa," ucap Bambang.

"Oh, kira-kira ideologinya agak berjauhan, misalnya mau ketemu Syaikhu (Presiden PKS Ahmad Syaikhu) dulu ya monggo," tuturnya.

Baca juga: PDI Perjuangan Ungkap Puan Hingga Kini Belum Temui Parpol Lain untuk Bahas Pemilu 2024

Bambang menambahkan, sejak beberapa waktu lalu Mega memang telah menugaskan Puan untuk bersilaturahmi ke partai-partai politik.

Namun, silaturahmi itu baru akan dilakukan setelah Ketua DPR RI tersebut menuntaskan kunjungannya ke jajaran PDI-P di daerah.

"Jadi sebelum ketemu dengan ketua-ketua partai, dia (Puan) ingin mendengarkan dulu suara di bawah, setelah itu baru dia akan jalan-jalan (bertemu ketua umum-ketua umum partai)," katanya.

Sulit kerja sama

Sikap PDI-P yang kini berbeda dari pernyataan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto terdahulu.

Belum lama ini Hasto mengatakan bahwa kemungkinan besar partainya tidak akan bekerja sama dengan PKS dan Demokrat untuk Pemilu 2024.

"Ya kalau dengan PKS tidak (peluang bekerja sama)," kata Hasto di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (23/6/2022).

Baca juga: PDI-P Sulit Berkoalisi dengan Demokrat, Hasto Singgung Pemerintahan SBY

Ketika itu, Hasto tak menjelaskan alasan PDI-P sulit bekerja sama dengan PKS. Sementara, terkait dengan kecilnya kemungkinan kerja sama dengan Demokrat, Hasto beralasan ada dinamika politik di tubuh partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com