Jejak Kerenggangan Megawati-SBY dan Peluang Koalisi PDI-P dengan Demokrat di 2024

Kompas.com - 15/07/2022, 06:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kerenggangan hubungan dua elite partai politik tanah air, Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), seolah sudah menjadi rahasia umum.

Memang, keduanya tak pernah secara gamblang mengakui perseteruan ini. Namun, lebih dari satu dekade, Megawati dan SBY menampakkan gelagat disharmoni.

Jejak pertengkaran dua mantan presiden RI ini pun dinilai berpotensi menghambat kerja sama PDI Perjuangan dan Demokrat di Pemilu 2024.

Meski, dalam waktu dekat PDI-P disebut akan bersilaturahmi ke seluruh pimpinan partai politik, tak terkecuali Demokrat.

Baca juga: Megawati Disebut Tugaskan Puan Temui Semua Ketum Partai, Termasuk PKS dan Demokrat

Lantas, mungkinkah partai banteng dan partai bintang mercy itu bersatu di pemilu mendatang?

Pasang surut hubungan

Keretakan hubungan Megawati dan SBY bermula dari Pemilu 2004. Ketika itu, keduanya sama-sama mencalonkan diri sebagai presiden.

Sebelum melenggang ke pilpres, SBY mendapat kepercayaan dari Megawati untuk menjabat Menteri Koordiantor Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam).

Jabatan tersebut SBY emban sejak Kabinet Gotong Royong dibentuk Megawati bersama Hamzah Haz, 10 Agustus 2001.

Baca juga: Soal Kerja Sama dengan PDI-P, Demokrat: AHY dan Mbak Puan Pernah Bertemu pada 2020

Kala itu, sejumlah elite PDI-P mempertanyakan keputusan Megawati yang menunjuk SBY sebagai menterinya.

Sebab, SBY dianggap terlibat dalam tragedi Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli (Kuda Tuli) yang memporak-porandakan kantor DPP PDI, atau PDI-P di era Orde Baru.

Keberadaan SBY di kabinet juga dipersoalkan lantaran dia merupakan menantu Sarwo Edhie Wibowo, sosok yang dianggap berseberangan dengan Presiden Soekarno di era Orde Lama.

Namun, Megawati tetap menunjuk SBY jadi pembantunya di kabinet kala itu.

Belum genap 3 tahun menjabat, SBY mundur pada 11 Maret 2004, sekitar sebulan sebelum pemilu presiden digelar.

Selain mempersiapkan diri untuk pencalonan, kala itu berembus pula isu bahwa SBY merasa dizalimi oleh Megawati.

Akhirnya, pada Pilpres 5 April 2004, SBY yang berpasangan dengan Jusuf Kalla (JK) berhadapan dengan Megawati yang mencalonkan diri bersama Hasyim Muzadi.

Secara mengejutkan, pasangan SBY-JK berhasil memenangkan pertarungan dengan meraup 39.838.184 atau 33,57 persen suara, diikuti Megawati-Hasyim Muzadi dengan 31.569.104 atau 26,61 persen suara.

Atas hasil pilpres tersebut, Megawati mau tak mau merelakan kursi jabatannya untuk SBY.

Baca juga: Pasang Surut Hubungan Megawati dan SBY Lebih dari Satu Dekade, Berawal dari Pilpres

Ketua Umum PDI Perjuangan itu tak menyerah. Ia kembali mencoba peruntungan di Pilpres 2009 dengan menggandeng Prabowo Subianto.

Lagi-lagi, Megawati harus melawan SBY. Kala itu SBY berpasangan dengan Boediono.

Namun, putri Soekarno itu akhirnya terpaksa menelan pil pahit kekalahan lagi. SBY-Boedino mendapat 73.874.562 atau 60,8 persen suara rakyat Indonesia, sedangkan Megawati-Prabowo hanya mengantongi 32.548.105 atau 26,79 suara.

Dari situlah, lahir spekulasi kerenggangan hubungan di antara keduanya. Isu itu diperkuat dengan gerak-gerik politik keduanya selama 2005-2014.

Sepanjang SBY menjabat sebagai presiden, tak sekalipun Megawati datang memenuhi undangan upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Istana.

Padahal, undangan untuk para mantan presiden dan wakil presiden pasti dikirim setiap tahunnya.

Baca juga: Ganjar Pranowo dan Kearifan Politik Megawati

Biasanya, Megawati diwakilkan oleh suaminya Taufiq Kiemas atau putrinya yang kini menjabat sebagai Ketua DPR RI, Puan Maharani.

Sementara, Presiden kelima RI ini lebih memilih memimpin upacara di kantor DPP PDI-P di Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Namun, situasi berbalik setelah PDI-P berhasil mengantarkan Joko Widodo ke tampuk tertinggi kekuasaan presiden melalui Pilpres 2014. Megawati untuk pertama kalinya kembali ke Istana pada perayaan HUT RI tahun 2015.

Sebaliknya, sejak lengser, SBY tak memenuhi undangan upacara di Istana pada 2015 dan 2016. Ia baru kembali mengikuti upacara peringaatan HUT RI pada 17 Agustus 2017.

Megawati pun hadir dalam momen tersebut. Itulah kali pertama Megawati dan SBY reuni merayakan hari jadi Indonesia di Istana, sejak terakhir di tahun 2003.

Pada momen tersebut, Megawati dan SBY sempat bersalaman dan saling bertegur sapa.

Silaturahmi partai

Belakangan, Megawati menugaskan putrinya yang juga menjabat Ketua DPP PDI-P Puan Maharani untuk bersilaturahmi ke pimpinan seluruh partai politik dalam rangka Pemilu 2024.

Elite PDI-P bilang, Demokrat tak dikecualikan dari rencana silaturahmi itu.

"Ibu (Megawati) tidak mengatakan ini nomor siji (satu), ini nomor dua, tidak begitu. Bisa saja zig-zag ketemu, 'Oh, saya mau sama-sama yang muda, bagaimana kalau ketemu Mas AHY (Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono) bisa," kata Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu PDI-P Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/7/2022).

Baca juga: Hasil Rakernas PDI-P dan Megawati yang Belum Mau Umumkan Capres

Rencana ini pun disambut baik oleh elite Demokrat. Sekretaris Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Andi Mallarangeng berkata, partainya tak masalah menjalin kerja sama dengan PDI-P.

"Kalau mau berkomunikasi, kita selalu terbuka. Jadi kalau ada yang bermasalah, masalahnya bukan di Demokrat,” tutur Andi dihubungi Kompas.com, Rabu (13/7/2022).

Menurut Andi, Demokrat selalu membuka diri dengan segala kemungkinan dalam urusan koalisi.

“Kami selalu terbuka, kalau tidak mau berkoalisi ya tidak apa-apa. Tidak phateken (tidak rugi) kata orang Jawa Timur,” akunya.

Baca juga: Demokrat: Antara AHY dan Puan Tidak Ada Barrier

Kendati demikian, belum lama ini, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto pernah mengatakan bahwa kemungkinan besar partainya tidak akan bekerja sama dengan Demokrat di Pemilu 2024.

Hasto beralasan, ada dinamika politik di tubuh partai besutan SBY itu sehingga partainya sulit bekerja sama.

“Kalau saya pribadi sebagai sekjen memang tidak mudah untuk bekerja sama dengan Partai Demokrat karena dalam berbagai dinamika politik menunjukkan hal itu," kata Hasto di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (23/6/2022).

Saling memaafkan

Menurut Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam, kerja sama antara PDI-P dan Demokrat hanya butuh iktikad baik dari elite kedua partai.

Dia berpandangan, Megawati dan SBY yang kini menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi Demokrat harus mau mengikis keengganan berkomunikasi akibat dinamika politik masa lalu.

"Sudah waktunya untuk harus saling memaafkan dan saling menguatkan satu sama lain," kata Umam kepada Kompas.com, Rabu (13/7/2022).

Baca juga: PDI-P dan Demokrat Dinilai Bisa Berkoalisi Hanya jika Megawati dan SBY Saling Memaafkan

Menurut Umam, peluang koalisi PDI-P dan Demokrat juga bergantung pada kemampuan putra dan putri mahkota partai, Puan Maharani dan AHY, untuk menyudahi tradisi politik dendam.

Keduanya disebut punya pekerjaan besar untuk menjadi agen perubahan di lingkaran masing-masing, guna menghentikan polarisasi dan perpecahan.

"Pemimpin besar politik harus menjadi teladan yang baik bagi generasi muda, dengan mengutamakan politik sinergi dan kolaborasi, bukan praktik politik yang menyemai dendam dan permusuhan," ujar Umam.

Lebih lanjut, Umam berpandangan, PDI-P berpeluang menjalin kerja sama dengan Demokrat karena ideologi kedua partai yang senada.

Menurut dia, tak ada hambatan ideologi di antara partai banteng dan partai bintang mercy itu untuk bersatu.

"PDI-P dan Demokrat sama-sama nasionalis dan juga dekat dengan elemen Islam moderat," kata dosen Universitas Paramadina itu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengesahan RKUHP Diwarnai Adu Mulut, Anggota PKS Sebut Pimpinan DPR Diktator

Pengesahan RKUHP Diwarnai Adu Mulut, Anggota PKS Sebut Pimpinan DPR Diktator

Nasional
KPK soal Dugaan Keterlibatan Oknum Polisi Selain Bambang Kayun: Kita Lihat Hasil Penyidikan

KPK soal Dugaan Keterlibatan Oknum Polisi Selain Bambang Kayun: Kita Lihat Hasil Penyidikan

Nasional
Tok! DPR Sahkan RKUHP Jadi Undang-undang

Tok! DPR Sahkan RKUHP Jadi Undang-undang

Nasional
Liku-liku RKUHP: Harapan Mengganti Warisan Hukum Kolonial hingga Pro Kontra di Masyarakat

Liku-liku RKUHP: Harapan Mengganti Warisan Hukum Kolonial hingga Pro Kontra di Masyarakat

Nasional
Soal Sidang Etik Irjen Napoleon, Teddy Minahasa, dan Bharada E, Kompolnas Bersurat ke Propam Polri

Soal Sidang Etik Irjen Napoleon, Teddy Minahasa, dan Bharada E, Kompolnas Bersurat ke Propam Polri

Nasional
RKUHP Disahkan Hari Ini, Tindak Pidana Perkosaan Diatur Lebih Spesifik

RKUHP Disahkan Hari Ini, Tindak Pidana Perkosaan Diatur Lebih Spesifik

Nasional
6 Terdakwa Kasus “Obstruction of Justice” hingga Brigjen Benny Ali Bersaksi di Sidang Ferdy Sambo

6 Terdakwa Kasus “Obstruction of Justice” hingga Brigjen Benny Ali Bersaksi di Sidang Ferdy Sambo

Nasional
Ricky Rizal Akui Ubah Keterangan dari Skenario Ferdy Sambo karena Ditetapkan Tersangka

Ricky Rizal Akui Ubah Keterangan dari Skenario Ferdy Sambo karena Ditetapkan Tersangka

Nasional
Setelah “Dikadalin”, Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria Akhirnya Bertemu Sambo

Setelah “Dikadalin”, Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria Akhirnya Bertemu Sambo

Nasional
'Tongkrongan' Pemimpin Kasual dan Determinasi Pariwisata

"Tongkrongan" Pemimpin Kasual dan Determinasi Pariwisata

Nasional
Kemensos Fasilitasi Cetak Ulang KTP dan KK untuk Penyintas Gempa Cianjur

Kemensos Fasilitasi Cetak Ulang KTP dan KK untuk Penyintas Gempa Cianjur

Nasional
Simak, Aturan Lengkap PPKM Level 1 Jelang Nataru hingga 9 Januari 2023

Simak, Aturan Lengkap PPKM Level 1 Jelang Nataru hingga 9 Januari 2023

Nasional
RKUHP, antara Kritik Masyarakat dan 'Pride' Anak Bangsa...

RKUHP, antara Kritik Masyarakat dan "Pride" Anak Bangsa...

Nasional
Putri Candrawathi Bakal Jadi Saksi di Sidang Richard Eliezer dkk Besok

Putri Candrawathi Bakal Jadi Saksi di Sidang Richard Eliezer dkk Besok

Nasional
5 Momen Hakim Ragukan Kesaksian Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf

5 Momen Hakim Ragukan Kesaksian Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.