Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat dan PKS Dinilai Perlu Manuver Canggih untuk "Mengikat" PDI-P

Kompas.com - 14/07/2022, 13:57 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor mengatakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat perlu kerja lebih keras jika ingin berkoalisi dengan PDI-P di Pemilu 2024.

Diketahui, PDI-P kini membuka lebar pintu bagi semua partai politik, termasuk PKS dan Demokrat, setelah sebelumnya menyatakan sulit bekerja sama dengan kedua partai tersebut.

"Yang bisa saya katakan, dibandingkan dengan partai-partai lain, untuk Demokrat dan PKS bagi PDI-P nampaknya perlu langkah lebih panjang lagi dan manuver lebih canggih lagi untuk bisa mengikat kesepakatan di antara mereka," ujar Firman saat dihubungi Kompas.com, Kamis (14/7/2022).

Firman menjelaskan, khusus untuk Demokrat, mungkin bakal kesulitan untuk mendekatkan diri kepada PDI-P.

Baca juga: PDI-P Dinilai Lebih Mungkin Koalisi dengan Demokrat Ketimbang PKS karena Ideologi Partai

Menurutnya, aspek historis dan chemistry antara PDI-P dan Demokrat sangat berpengaruh terhadap kesepakatan koalisi.

"Dan PKS pun saya kira ini malah jatuhnya agak sedikit ideologis. Tapi dalam ritme politik kan anything could happen. Tergantung nanti ke depannya seperti apa, kesepakatan-kesepakatan yang disetujui itu apa," tuturnya.

Kemudian, Firman mengomentari pernyataan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto yang awalnya menyatakan PDI-P sulit bekerja sama dengan PKS maupun Demokrat.

Firman menduga PDI-P terlalu percaya diri saat itu, padahal kenyataannya tidak mungkin mereka maju sendirian.

"Ya itu satu manuver yang wajar. Saya kira statement-statement awal itu kelihatan agak terlalu emosional dan terlalu percaya diri. Padahal kenyataan yang ada secara realistis tidak mungkin lah," jelas Firman.

Firman menekankan PDI-P tidak bisa sendirian jika ingin mengusung Ketua DPP PDI-P Puan Maharani. Dia menyebutkan PDI-P butuh partai lain untuk mendongkrak Puan.

"Dan ini sekali lagi saya kira menunjukkan kecairan ideologis kondisi politik kita saat ini ya," imbuhnya.

Sebelumnya, geliat manuver PDI Perjuangan untuk Pemilu 2024 mulai tampak. Pintu kerja sama partai banteng dibuka lebar-lebar ke seluruh partai politik.

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri telah menugaskan putrinya yang tak lain adalah Ketua DPP PDI-P, Puan Maharani, untuk menemui semua ketua umum partai politik tanpa terkecuali.

Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu PDI-P Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul bilang, Megawati tak memerintahkan putrinya untuk bertemu dengan satu atau dua petinggi parpol saja, melainkan seluruhnya.

"Tentu tidak faktor tunggal siapa yang harus ditemui, tapi perintahnya Ibu Ketum temui semua ketum-ketum partai," kata Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/7/2022).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com