Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tugas Baru Jokowi Mencari Pengganti Lili Pintauli

Kompas.com - 12/07/2022, 06:44 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Lili Pintauli Siregar resmi mengundurkan diri dari jabatan sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai Senin (11/7/2022).

Dia mengundurkan diri di tengah badai dugaan pelanggaran etik yang kembali menerpa. Lili diduga menerima gratifikasi tiket nonton MotogGP Mandalika dan akomodasi penginapan di Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada Maret 2022 lalu.

Seharusnya, Lili menjalani sidang etik oleh Dewan Pengawas KPK pada Senin kemarin.

Akan tetapi, Ketua Dewan Pengawas (Dewas) KPK Tumpak Hatorangan dalam jumpa pers di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, kemarin menyatakan sidang tidak dilanjutkan.

Tumpak menyatakan sudah menerima surat pengunduran diri Lili dari posisi Wakil Ketua KPK.

"Telah menerima dan membaca surat pengunduran diri Lili Pintauli terhitung tanggal 11 Juli 2022 yang ditujukan kepada Presiden Jokowi yang tembusannya disampaikan kepada Dewas KPK RI dan Keppres RI Nomor 71/P/2022 11 Juli 2022 tentang pemberhentian pimpinan KPK yang isinya memberhentikan saudara Lili Pintauli sebagai wakil ketua merangkap anggota KPK masa jabatan 2019-2023 terhitung mulai 11 Juli 2022," kata Tumpak.

Baca juga: IM57+ Kecewa Dewas KPK Hentikan Sidang Etik Lili, Sebut Tak Belajar dari Kasus 2019

Tumpak menyatakan sidang etik yang digelar Dewas KPK untuk Lili kini gugur.

"Menyatakan gugur sidang etik dugaan pelanggaran kode etik atas nama LPS dan menghentikan penyelenggaraan sidang etik," ujar Tumpak.

Lili pernah terbukti melakukan pelanggaran etik saat masih menjabat sebagai Wakil Ketua KPK.

Hal itu terkait dengan melakukan pembohongan publik yang dilakukan Lili dalam konferensi pers pada 30 April 2021 silam.

Dalam jumpa pers, Lili saat itu menyangkal telah berkomunikasi dengan pihak yang tengah berperkara di KPK, yakni eks Wali Kota Tanjungbalai, M Syahrial.

Padahal menurut laporan mantan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK Sujanarko dan dua penyidik KPK, Novel Baswedan dan Rizka Anungnata, Lili diduga menghubungi dan menginformasikan perkembangan penanganan kasus suap lelang jabatan yang menjerat mantan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial saat ditangani oleh KPK.

Baca juga: KPK Dinilai Melindungi jika Tak Usut Dugaan Gratifikasi Lili Pintauli

Melalui sidang etik yang digelar Dewas KPK, Lili kemudian mengakui telah melakukan pembohongan publik dan diberi sanksi sebagaimana tertuang dalam Putusan Sidang Etik Nomor 05/DEWAS/ETIK/07/2021.

Lili terbukti melanggar Pasal 4 Ayat (2) Huruf b dan a Peraturan Dewan Pengawas Nomor 02 Tahun 2020 tentang penegakan kode etik dan pedoman perilaku KPK.

Pada Senin, 30 Agustus 2021, ia kemudian diberi sanksi berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen atau senilai Rp1,848 juta selama 12 bulan.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Survei Indikator: Mayoritas Pendukung Ganjar-Mahfud Percaya Putusan MK Adil

Survei Indikator: Mayoritas Pendukung Ganjar-Mahfud Percaya Putusan MK Adil

Nasional
Alexander Marwata Dilaporkan ke Polda Metro Jaya Karena Bertemu Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta

Alexander Marwata Dilaporkan ke Polda Metro Jaya Karena Bertemu Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta

Nasional
Jokowi Resmikan Bandara Panua Pohuwato di Gorontalo yang Telan Biaya Rp 437 Miliar

Jokowi Resmikan Bandara Panua Pohuwato di Gorontalo yang Telan Biaya Rp 437 Miliar

Nasional
Kans MK Kabulkan atau Tolak Sengketa Pilpres Dinilai Sama Besar

Kans MK Kabulkan atau Tolak Sengketa Pilpres Dinilai Sama Besar

Nasional
Sikap Hakim MK Diprediksi Terbelah dalam Putusan Sengketa Pilpres

Sikap Hakim MK Diprediksi Terbelah dalam Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Harap Putusan MK yang Dibacakan Hari Ini Dihormati, AHY: Ini Bukan Hanya Masalah Politik

Harap Putusan MK yang Dibacakan Hari Ini Dihormati, AHY: Ini Bukan Hanya Masalah Politik

Nasional
Hari Kedua di Gorontalo, Jokowi Akan Resmikan Sejumlah Infrastruktur dan Panen Jagung

Hari Kedua di Gorontalo, Jokowi Akan Resmikan Sejumlah Infrastruktur dan Panen Jagung

Nasional
KY: Pemilihan Wakil Ketua MA Urusan Internal, Kami Tak Punya Kewenangan 'Cawe-cawe'

KY: Pemilihan Wakil Ketua MA Urusan Internal, Kami Tak Punya Kewenangan "Cawe-cawe"

Nasional
Banyak Presiden Beri Selamat Prabowo, Budi Arie: Apa Kata Dunia jika Keputusan MK Berbeda

Banyak Presiden Beri Selamat Prabowo, Budi Arie: Apa Kata Dunia jika Keputusan MK Berbeda

Nasional
Sidang Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan 3 Pejabat Eselon Kementan Jadi Saksi

Sidang Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan 3 Pejabat Eselon Kementan Jadi Saksi

Nasional
Imbau Masyarakat Tertib, Menkominfo: Kami Yakin Putusan MK Selaras dengan Keputusan Rakyat 14 Februari

Imbau Masyarakat Tertib, Menkominfo: Kami Yakin Putusan MK Selaras dengan Keputusan Rakyat 14 Februari

Nasional
Jelang Putusan MK, Jokowi Main Bola hingga Makan Bakso di Gorontalo

Jelang Putusan MK, Jokowi Main Bola hingga Makan Bakso di Gorontalo

Nasional
Jika MK 'Deadlock', Ketua Sidang Pleno Jadi Penentu Putusan Sengketa Pilpres

Jika MK "Deadlock", Ketua Sidang Pleno Jadi Penentu Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Jelang Putusan MK: Anies dan Ganjar Bakal Hadir, Prabowo Imbau Jangan Demo

Jelang Putusan MK: Anies dan Ganjar Bakal Hadir, Prabowo Imbau Jangan Demo

Nasional
Profil Ketua MK Suhartoyo dan 7 Hakim Konstitusi Akan Bacakan Putusan Sengketa Pilpres

Profil Ketua MK Suhartoyo dan 7 Hakim Konstitusi Akan Bacakan Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com