Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri PAN-RB Ad Interim Mahfud MD, Pengganti Tjahjo Kumolo Tunggu Keputusan Presiden

Kompas.com - 02/07/2022, 17:26 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, Faldo Maldini mengatakan, pengganti posisi Tjahjo Kumolo sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) menunggu keputusan Presiden Joko Widodo.

Menurut Faldo, butuh diskusi untuk penggantian posisi yang saat ini masih diisi oleh MenpanRB ad interim Mahfud MD itu.

"Tentunya kita ingin mencari pengganti (Pak Tjahjo) secepat-cepatnya. Namun, saat ini suasana masih dalam suasana duka," ujar Faldo dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (2/7/2022).

"Dan tentunya butuh diskusi dan menyesuaikan dengan agenda-agenda presiden lainnya. Kita tunggu saja keputusan presiden seperti apa," lanjutnya.

Baca juga: Janji Jokowi Besuk Tjahjo Kumolo yang Urung Terwujud...

Faldo menegaskan, pemerintah akan mengupayakan fungsi-fungsi tata kelola di Kemenpan RB berjalan dengan optimal.

Adapun pengganti Tjahjo menurutnya akan dipilih sosok yang tepat.

"Kami mengajak semuanya mendo'akan agar almarhum dimudahkan jalannya. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang ditinggalkan dalam beberapa waktu ke depan sudah didedikasikan dengan baik. Jadi, tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan," tambah Faldo.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo berpulang pada Jumat pukul 11.10 WIB di RS Abdi Waluyo, Jakarta Pusat.

Baca juga: Tjahjo Kumolo dalam Kenangan Kepala Negara, Rekan Menteri, Politisi hingga Anak Buahnya...

Mantan Menteri Dalam Negeri itu meninggal dunia setelah dirawat intensif selama 13 hari di rumah sakit akibat infeksi organ perut dan organ dalam lainnya.

Jenazah almarhum dimakamkan di TMP Kalibata pada Jumat sore.

Sejak 20 Juni lalu atau saat Tjahjo dirawat di rumah sakit, posisi MenpanRB untuk sementara digantikan oleh Menkopolhukam Mahfud MD secara ad interim.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com