Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 02/07/2022, 17:25 WIB
Tatang Guritno,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dinilai akan lebih baik jika mengusung Prabowo Subianto dan Khofifah Indar Parawansa sebagai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilihan Presiden 2024. 

Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi menilai Prabowo dan Khofifah sudah memiliki modal awal untuk menarik dukungan masyarakat. 

Pertama, Prabowo memiliki tingkat elektabilitas yang tinggi berdasarkan jajak pendapat berbagai lembaga survei.

“Dengan realitas politik yang ada, tentu sangat wajar menaruh Prabowo Subianto sebagai capres dari koalisi ini,” sebut Ari pada Kompas.com, Sabtu (2/7/2022).

Baca juga: Jika Ingin Rebut Suara, Koalisi Gerindra-PKB Disarankan Usung Prabowo-Khofifah pada Pilpres 2024

Kedua, jabatan Khofifah sebagai gubernur Jawa Timur dinilai mendapat sentimen yang cukup positif dari publik.

Hal itu pun sejalan dengan bagaimana publik memandang kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).

“Demikian juga Khofifah, posisinya sebagai gubernur Jawa Timur membawa implikasi kinerjanya disambut positif oleh publik,” katanya.

Ari juga membandingkan Khofifah dengan kader PKB yang tak lain adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Menurut Ari, jika dibandingkan dengan Khofifah, Muhaimin tak memiliki kekuatan yang cukup untuk merebut suara konstituen. 

“Dipaksakan menjadi cawapres pun, nama Cak Imin kurang ngangkat potensi menang dari koalisi ini,” ungkapnya.

“(Sebab) posisi Cak Imin sebagai Wakil Ketua DPR dan ketua umum partai kurang berhasil dikapitalisasi pada faktor elektoral, walau berdampak pada faktor popularitas,” imbuh dia.

Baca juga: Koalisi Gerindra-PKB Dinilai Ideal, Pengamat: Poros Nasionalis Bersatu dengan Kelompok Islam Moderat

Diketahui koalisi Partai Gerindra dan PKB diberi nama Silaturahmi Indonesia Raya.

Dengan terbentuknya koalisi itu, maka saat ini terdapat dua koalisi parpol yang telah terbentuk.

Sebelumnya Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN) lebih dulu menjalin kerja sama dengan membentuk Koalisi Indonesia Bersatu.

Sementara itu PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih melakukan proses penjajakan dan belum memutuskan untuk menentukan langkah politiknya terkait pembentukan koalisi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com