Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 02/07/2022, 17:17 WIB
Fika Nurul Ulya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal menilai kunjungan Presiden Jokowi ke Rusia bukan dianggap Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai misi perdamaian.

Menurut Dino, kunjungan itu dianggap sebagai kunjungan bilateral, membahas kerja sama ekonomi antar kedua negara.

"Intinya Rusia itu memperlakukan kunjungan ini sebagai bilateral, bukan submisi perdamaian," kata Dino kepada Kompas.com, Sabtu (2/7/2022).

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Menlu) di era Presiden SBY ini menuturkan, ada perbedaan pandangan antara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin atas kunjungan Presiden Jokowi.

Baca juga: Temui Zelensky-Putin, Jokowi Dinilai Ingin Dikenang sebagai Pemimpin yang Damaikan Konflik

Ukraina, kata Dino, memang menganggap kunjungan sebagai misi perdamaian. Tak heran Zelensky juga menyampaikan pesannya untuk Putin kepada Jokowi saat mengunjungi Ukraina.

Namun, Putin memandang kunjungan untuk mengeratkan hubungan bilateral.

"Nah, di Ukraina diterima sebagai suatu misi perdamaian, tapi yang saya lihat di Rusia itu tidak dilihat sebagai misi perdamaian. Tujuannya sebagai kunjungan bilateral," ucap Dino.

Dino menyebutkan, saat Jokowi berkunjung ke Rusia, yang dibahas adalah kerja sama ekonomi Indonesia-Rusia berbasis perdagangan bebas, termasuk soal minat investasi Rusia di Ibu Kota Negara Nusantara (IKN).

Kedua negara tidak membahas atau merujuk perang maupun perundingan perdamaian.

"Jadi ada pertemuan, disinggung juga mengenai (kerja sama) Rusia-Indonesia di bidang ekonomi dan teknologi. Makanya Presiden Putin sama sekali tidak merujuk mengenai perang, mengenai perundingan damai, atau mengenai misi perdamaian," jelas Dino.

Baca juga: Putin Bertemu Jokowi, Bantah Rusia Sebabkan Krisis Pangan Global akibat Perang Ukraina

Lebih lanjut Dino menjelaskan, Indonesia memang memiliki hubungan "romantis" dengan Rusia cukup lama. Rusia menjadi salah satu mitra strategis dalam ekspor impor Indonesia.

Namun, porsi ekspor terhadap seluruh barang yang diimpor Indonesia masih relatif kecil, jauh lebih kecil dibanding China dan AS yang merupakan mitra terbesar.

Di sisi lain, Rusia dalam kondisi "terpojok" lantaran sanksi yang dilayangkan AS dan sekutunya dalam G7. Negara-negara Eropa secara bergiliran memboikot ekspor minyak mentah dari Rusia.

Oleh karena itu, kata pria yang pernah menjadi Dubes RI untuk Amerika Serikat ini, Rusia mencari mitra strategis untuk menjalin hubungan perdagangan investasi dan lain sebagainya.

"Hubungan di bidang ekonomi (antara Rusia-Indonesia) lemah sekali. Hubungan di bidang ekonomi itu sekitar 2 miliar dollar AS. Kalau AS sekitar 30 miliar dollar, Tiongkok hampir 100 miliar dollar bahkan sudah melebihi. Saya yakin mereka melihat Indonesia dari sisi itu," papar Dino.

Baca juga: Menyambut dan Menyoal Peran Global Jokowi

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Nasional
Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus 'Clean and Clear'

AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus "Clean and Clear"

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Nasional
Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com