Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tolak Revisi UU PPP, Partai Buruh Janji Bakal Ajukan Gugatan ke MK dan Demo Besar-besaran

Kompas.com - 13/06/2022, 13:58 WIB
Vitorio Mantalean,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Buruh Said Iqbal memastikan bahwa pihaknya bakal menggugat Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) yang baru saja rampung direvisi pada 24 Mei 2022 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Langkah pertama, setelah keluarnya nomor UU PPP, satu hari kemudian Partai Buruh akan melakukan judicial review (JR), JR formilnya dan JR materiilnya," ucap Said dalam jumpa pers, Senin (13/6/2022).

Ia mengatakan, sejak awal Partai Buruh konsisten pada sikapnya yang menolak revisi undang-undang tersebut.

Bahkan, ia menyatakan siap untuk membuka kepada publik, siapa saja partai politik yang terlibat untuk menggolkan revisi UU itu.

Baca juga: Perbaikan UU Cipta Kerja Setelah Revisi UU PPP

"Orang-orangnya itu-itu saja di Panja Baleg. Akan kita sebarkan namanya, kita akan kampanye," kata Said.

Menurut dia, parpol dan politisi di parlemen yang terlibat di dalam revisi UU itu tidak layak untuk dipilih kembali.

"(Kampanye) itu sah. Rakyat kan tidak bisa juga beli kucing dalam karung, bermanis muka di depan media dan di hadapan konsituen, tapi sesungguhnya mereka membuat produk undang-undang yang merugikan rakyat. Harus dibuka," ungkapnya.

Said juga memastikan bahwa rencana unjuk rasa di DPR pada Rabu (15/6/2022) bakal terlaksana.

Ada lima isu yang bakal dibawa oleh Partai Buruh, organisasi serikat buruh, dan organisasi-organisasi sekubu. Salah duanya yakni menolak UU PPP dan Omnibus Law Cipta Kerja.

Baca juga: Partai Buruh Akan Ajukan Uji Materi Revisi UU PPP ke MK

"Puluhan ribu buruh akan menolak UU PPP di depan DPR," kata pria yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Said mengemukakan sedikitnya ada beberapa alasan Partai Buruh menolak revisi UU PPP.

Pertama, pembahasannya serba kilat dan tidak membuka partisipasi publik secara bermakna.

"Informasi yang kami dapatkan, pembahasan (revisi) UU PPP hanya 10 hari di Baleg," kata Said.

"DPR ini sekarang punya kebiasaan kalau undang-undang yang kejar tayang, undang-undang yang sudah dipersiapkan skenarionya, itu menggunakan Panja Baleg, tidak menggunakan pansus, karena di Panja Baleg bisa cepat," ujarnya.

Alasan kedua, ia menilai revisi UU PPP dilakukan bukan karena kepentingan hukum, sehingga mereka menganggapnya cacat hukum dan menduganya sebagai akal-akalan buat menjustifikasi Omnibus Law Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.

Baca juga: Partai Buruh Tolak Revisi UU PPP, 10.000 Buruh Akan Demo di DPR 15 Juni

"Hanya memaksakan kehendak agar metode Omnibus Law itu dibenarkan dari sebuah proses pembentukan undang-undang," kata Said.

"Harusnya kan diperdebatkan, sistem hukum di Indonesia menganut sistem apa, apakah boleh itu mengadopsi omnibus law?" tutupnya

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Berkas Perkara Lengkap, KPK Segera Seret Gubernur Maluku Utara ke Meja Hijau

Berkas Perkara Lengkap, KPK Segera Seret Gubernur Maluku Utara ke Meja Hijau

Nasional
Ajudan SYL Mengaku Serahkan Uang Satu Tas ke Ajudan Firli di Lapangan Badminton

Ajudan SYL Mengaku Serahkan Uang Satu Tas ke Ajudan Firli di Lapangan Badminton

Nasional
38 Kementerian/Lembaga Pindah ke IKN Tahap Pertama, Berikut Rinciannya

38 Kementerian/Lembaga Pindah ke IKN Tahap Pertama, Berikut Rinciannya

Nasional
KPK Panggil Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Jumat Pekan Ini

KPK Panggil Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Jumat Pekan Ini

Nasional
Bertemu Tim Cook, Jokowi Harap Apple Buka Pabrik di Indonesia

Bertemu Tim Cook, Jokowi Harap Apple Buka Pabrik di Indonesia

Nasional
Ditanya Soal Keyakinan Investasi di Indonesia, CEO Apple: Kami Percaya Negara ini

Ditanya Soal Keyakinan Investasi di Indonesia, CEO Apple: Kami Percaya Negara ini

Nasional
828 Warga Dievakuasi akibat Erupsi Gunung Ruang Sulawesi Utara

828 Warga Dievakuasi akibat Erupsi Gunung Ruang Sulawesi Utara

Nasional
KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Gus Muhdlor

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Gus Muhdlor

Nasional
Eks Ajudan Sebut Syahrul Yasin Limpo Panik Saat Rumah Dinasnya Digeledah KPK

Eks Ajudan Sebut Syahrul Yasin Limpo Panik Saat Rumah Dinasnya Digeledah KPK

Nasional
Tunjangan Khusus Menanti ASN Pindah ke IKN, Menpan RB: Pastinya Akan Menarik

Tunjangan Khusus Menanti ASN Pindah ke IKN, Menpan RB: Pastinya Akan Menarik

Nasional
Firli Bahuri Disebut Hapus Chat Usai Komunikasi dengan Syahrul Yasin Limpo

Firli Bahuri Disebut Hapus Chat Usai Komunikasi dengan Syahrul Yasin Limpo

Nasional
Ajudan Ungkap SYL Hubungi Firli Bahuri Saat Rumahnya Digeledah KPK

Ajudan Ungkap SYL Hubungi Firli Bahuri Saat Rumahnya Digeledah KPK

Nasional
Banyak Pihak Ajukan 'Amicus Curiae' Sidang Sengketa Pilpres, Tanda Harapan untuk Para Hakim MK

Banyak Pihak Ajukan "Amicus Curiae" Sidang Sengketa Pilpres, Tanda Harapan untuk Para Hakim MK

Nasional
Polri Gagalkan Penyelundupan 19 Kg Sabu dari Malaysia

Polri Gagalkan Penyelundupan 19 Kg Sabu dari Malaysia

Nasional
Usai Bertemu Jokowi, CEO Apple: Indonesia Pasar yang Sangat Penting

Usai Bertemu Jokowi, CEO Apple: Indonesia Pasar yang Sangat Penting

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com