Kompas.com - 13/06/2022, 13:58 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Buruh Said Iqbal memastikan bahwa pihaknya bakal menggugat Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) yang baru saja rampung direvisi pada 24 Mei 2022 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Langkah pertama, setelah keluarnya nomor UU PPP, satu hari kemudian Partai Buruh akan melakukan judicial review (JR), JR formilnya dan JR materiilnya," ucap Said dalam jumpa pers, Senin (13/6/2022).

Ia mengatakan, sejak awal Partai Buruh konsisten pada sikapnya yang menolak revisi undang-undang tersebut.

Bahkan, ia menyatakan siap untuk membuka kepada publik, siapa saja partai politik yang terlibat untuk menggolkan revisi UU itu.

Baca juga: Perbaikan UU Cipta Kerja Setelah Revisi UU PPP

"Orang-orangnya itu-itu saja di Panja Baleg. Akan kita sebarkan namanya, kita akan kampanye," kata Said.

Menurut dia, parpol dan politisi di parlemen yang terlibat di dalam revisi UU itu tidak layak untuk dipilih kembali.

"(Kampanye) itu sah. Rakyat kan tidak bisa juga beli kucing dalam karung, bermanis muka di depan media dan di hadapan konsituen, tapi sesungguhnya mereka membuat produk undang-undang yang merugikan rakyat. Harus dibuka," ungkapnya.

Said juga memastikan bahwa rencana unjuk rasa di DPR pada Rabu (15/6/2022) bakal terlaksana.

Ada lima isu yang bakal dibawa oleh Partai Buruh, organisasi serikat buruh, dan organisasi-organisasi sekubu. Salah duanya yakni menolak UU PPP dan Omnibus Law Cipta Kerja.

Baca juga: Partai Buruh Akan Ajukan Uji Materi Revisi UU PPP ke MK

"Puluhan ribu buruh akan menolak UU PPP di depan DPR," kata pria yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Said mengemukakan sedikitnya ada beberapa alasan Partai Buruh menolak revisi UU PPP.

Pertama, pembahasannya serba kilat dan tidak membuka partisipasi publik secara bermakna.

"Informasi yang kami dapatkan, pembahasan (revisi) UU PPP hanya 10 hari di Baleg," kata Said.

"DPR ini sekarang punya kebiasaan kalau undang-undang yang kejar tayang, undang-undang yang sudah dipersiapkan skenarionya, itu menggunakan Panja Baleg, tidak menggunakan pansus, karena di Panja Baleg bisa cepat," ujarnya.

Alasan kedua, ia menilai revisi UU PPP dilakukan bukan karena kepentingan hukum, sehingga mereka menganggapnya cacat hukum dan menduganya sebagai akal-akalan buat menjustifikasi Omnibus Law Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.

Baca juga: Partai Buruh Tolak Revisi UU PPP, 10.000 Buruh Akan Demo di DPR 15 Juni

"Hanya memaksakan kehendak agar metode Omnibus Law itu dibenarkan dari sebuah proses pembentukan undang-undang," kata Said.

"Harusnya kan diperdebatkan, sistem hukum di Indonesia menganut sistem apa, apakah boleh itu mengadopsi omnibus law?" tutupnya

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri: Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Digelar di Bareskrim Besok Siang

Polri: Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Digelar di Bareskrim Besok Siang

Nasional
Kemendagri: 4 Kabupaten Sepakati Hibah untuk Papua Selatan

Kemendagri: 4 Kabupaten Sepakati Hibah untuk Papua Selatan

Nasional
DPR Bakal Gelar Parliamentary Speakers Summit Besok, Akan Dibuka Presiden Jokowi Lusa

DPR Bakal Gelar Parliamentary Speakers Summit Besok, Akan Dibuka Presiden Jokowi Lusa

Nasional
Pemerintah Akan Bentuk Konsep Besar Sistem Lembaga Peradilan Indonesia

Pemerintah Akan Bentuk Konsep Besar Sistem Lembaga Peradilan Indonesia

Nasional
UPDATE 4 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,98 Persen, Ketiga 27,20 Persen

UPDATE 4 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,98 Persen, Ketiga 27,20 Persen

Nasional
KPK Tahan Lagi Tersangka Penyuap Hakim Agung

KPK Tahan Lagi Tersangka Penyuap Hakim Agung

Nasional
Perdami: 80 Persen Gangguan Penglihatan di Indonesia Mestinya Bisa Ditangani

Perdami: 80 Persen Gangguan Penglihatan di Indonesia Mestinya Bisa Ditangani

Nasional
Heran Sepakbola Telan Korban Ratusan, Ketua DPR Desak Penyelidikan Tragedi Kanjuruhan Komprehensif

Heran Sepakbola Telan Korban Ratusan, Ketua DPR Desak Penyelidikan Tragedi Kanjuruhan Komprehensif

Nasional
Jokowi Pimpin Upacara Parade Senja di Kemenhan

Jokowi Pimpin Upacara Parade Senja di Kemenhan

Nasional
Mahfud MD: Insya Allah Akhir Tahun RKUHP Akan Diundangkan

Mahfud MD: Insya Allah Akhir Tahun RKUHP Akan Diundangkan

Nasional
Kena 'Bully' Netizen usai Laporkan Mamat Alkatiri, ke Polisi Hillary Brigitta: Saya Bangga Jadi Baper

Kena "Bully" Netizen usai Laporkan Mamat Alkatiri, ke Polisi Hillary Brigitta: Saya Bangga Jadi Baper

Nasional
Istana: Jangan Dibiasakan 'Nge-prank' Aparat Penegak Hukum

Istana: Jangan Dibiasakan "Nge-prank" Aparat Penegak Hukum

Nasional
Pemerintah Akan Bentuk Badan Usaha Milik Otorita di IKN

Pemerintah Akan Bentuk Badan Usaha Milik Otorita di IKN

Nasional
Jokowi Akan Pimpin Langsung Jajak Pasar kepada Calon Investor IKN

Jokowi Akan Pimpin Langsung Jajak Pasar kepada Calon Investor IKN

Nasional
Jokowi Digugat soal Ijazah Palsu, Istana: Kalau Tak Disertai Bukti, Gugatan Mengada-ada

Jokowi Digugat soal Ijazah Palsu, Istana: Kalau Tak Disertai Bukti, Gugatan Mengada-ada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.