Wapres: Legalisasi Aset di Wilayah Perbatasan Penting untuk Tegakkan Kedaulatan NKRI

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan pentingnya legalisasi aset di wilayah-wilayah perbatasan untuk menghindari konflik terkait status hukum wilayah negara dengan negara lain.

Hal ini disampaikan Ma'ruf saat memberikan sambutan dalam acara penutupan pertemuan puncak Gugust Tugas Reforma Agraria, Kamis (9/6/2022) secara virtual.

"Legalisasi aset sangat penting untuk menegakkan kedaulatan NKRI dan menghindari konflik terkait status hukum wilayah negara dengan negara lain," kata Ma'ruf, dikutip dari keterangan video, Jumat (10/6/2022).

Baca juga: Wapres: Implementasi Program Reforma Agraria Harus Junjung Persatuan dan Keadilan

Ma'ruf menekankan, penataan aset dan akses di wilayah pesisir serta daerah terpencil dan tertinggal membutuhkan komitmen untuk memberikan kepastian hak atas tanah.

"Saya minta penyelesaian persoalan lahan di wilayah-wilayah perbatasan, seperti legalisasi aset pada 111 pulau-pulau kecil terluar, harus menjadi perhatian kita bersama," kata Ma'ruf.

Selain untuk menegakkan kedaulatan, legalisasi aset di wilayah perbatasan juga penting untuk menghidupkan kawasan perbatasan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Dalam kesempatan itu, Ma'ruf berpesan agar sertifikasi lahan sebagai bagian dari reforma agraria mesti dilaksanakan secara adil, mudah, dan murah.

Baca juga: Sengkarut Mandalika, Tumpang Tindih Hak Tanah dan Ganti Rugi Tak Dibayar

"Tidak hanya mudah untuk para pemilik tanah yang luas, melainkan juga kepada para pemilik tanah sempit yang umumnya terdiri dari rakyat kecil," ujar Ma'ruf.

Ia menambahkan, program reforma agraria juga harus menjunjung nilai persatuan dan prinsip keadilan demi mencegah timbulnya konflik.

"Implementasi program-program reforma agraria harus menjunjung tinggi nilai persatuan agar tidak menimbulkan perpecahan antar warga, serta memegang teguh prinsip keadilan sosial supaya tidak menguntungkan segelintir pihak saja," kata Ma'ruf.