Kompas.com - 06/06/2022, 16:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese menawarkan keahlian untuk mendukung perencanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menurutnya, rencana pembangunan IKN merupakan proyek pembangunan dengan prospek yang menarik.

"Rencana IKN Anda, Nusantara, adalah prospek yang luar biasa menarik. Sebuah proyek pembangunan bangsa yang menandakan arah tujuan Indonesia," ujar PM Albanese usai pertemuan bilateral Presiden Joko Widodo dan delegasi kedua negara di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (6/6/2022).

"Dan saya dengan senang hati menawarkan keahlian teknis Australia untuk membantu Anda merencanakan kota yang bersih, hijau, dan berteknologi tinggi," tuturnya.

Baca juga: Kepada PM Australia, Jokowi Minta Kesempatan Kerja bagi WNI Ditambah

Dia melanjutkan, Indonesia berada di jalur yang tepat untuk menjadi salah satu dari lima negara dengan ekonomi terbesar di dunia.

Sehingga revitalisasi hubungan perdagangan dan investasi adalah prioritas bagi pemerintah Australia.

"Dan itulah sebabnya kami berencana untuk bekerja dengan Indonesia untuk mewujudkan potensi perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Australia," ungkap PM Albanese.

"Menteri ekonomi kami akan melakukannya secara teratur dan kami akan terus mengamankan dukungan bisnis di kedua sisi," lanjutnya.

Dia menjelaskan, pemerintah Australia akan bekerja dengan dana super di antara investor terbesar mereka untuk mengeksplorasi peluang investasi di Indonesia.

Lebih lanjut PM Albanese mengatakan, dirinya akan hadir di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada November mendatang.

"Hari ini, saya konfirmasikan kepada Presiden Jokowi bahwa saya akan menghadiri KTT G20 di Bali pada November. Saya melakukannya karena kerja G20 saat ini sangat penting dalam ketidakpastian ekonomi global," ujar PM Albanese sebagaimana ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden.

"Dan dengan bekerja sama dengan Indonesia kita harus secara efektif mengatasi banyak hal. Tantangan yang kita hadapi menavigasi pemulihan ekonomi global pasca Covid-19," tambahnya.

PM Albanese pun berjanji akan bekerja sama dengan Presiden Widodo untuk membantu suksesnya KTT G20.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan undangan kepada PM Anthony Albanese untuk hadir di Konferensi Tingkat Tinggi KTT G20 di Bali pada Nobember 2022.

Dalam pertemuan tatap muka dan bilateral di Istana Bogor pada Senin, kedua pemimpin negara ini membahas kerja sama ekonomi hingga keamanan di kawasan.

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengatakan PM Anthony Albanese bukan sosok yang baru dikenalnya.

Keduanya pernah bertemu pada 2020 sebelum Anthony menjabat perdana menteri.

Baca juga: PM Australia Anthony Albanese Pastikan Hadir di KTT G20 Bali

"Merupakan kehormatan bagi saya menerima kunjungan PM Australia yang baru bersama delegasi. Saya bergembira bahwa Indonesia menjadi tujuan yang pertama, kunjungan bilateral perdana menteri setelah dua minggu yang lalu dilantik sebagai Perdana Menteri Australia ke-31," ujar Jokowi.

"Hal ini menunjukkan kedekatan pemerintah dan masyarakat kedua negara. PM Albanese bukan orang baru bagi saya. Kita pernah bertemu di tahun 2020 dan Indonesia juga menjadi negara pertama yang dikunjungi pada saat beliau terpilih sebagai ketua (partai) oposisi di tahun 2019," jelasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Prinsip Kode Etik Hakim

Prinsip Kode Etik Hakim

Nasional
Prinsip Hukum Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Internasional

Prinsip Hukum Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Internasional

Nasional
Kasus Pernikahan Dini di Indonesia

Kasus Pernikahan Dini di Indonesia

Nasional
Berkaca AS, Fadli Zon Usul Batas Usia Minimal Capres-Cawapres 35 Tahun

Berkaca AS, Fadli Zon Usul Batas Usia Minimal Capres-Cawapres 35 Tahun

Nasional
Jika Ingin Tinggalkan 'Legacy', Jokowi Ditantang Buat Perppu untuk Hapus Presidential Threshold

Jika Ingin Tinggalkan "Legacy", Jokowi Ditantang Buat Perppu untuk Hapus Presidential Threshold

Nasional
Kiai Sarankan Muhaimin Cawapres, Gerindra: Itu Salah Satu Opsi, Finalnya Tahun Depan

Kiai Sarankan Muhaimin Cawapres, Gerindra: Itu Salah Satu Opsi, Finalnya Tahun Depan

Nasional
Kejagung: Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Digelar Senin Lusa di Kejari Jakarta Selatan

Kejagung: Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Digelar Senin Lusa di Kejari Jakarta Selatan

Nasional
UPDATE 1 Oktober 2022: Bertambah 1.639, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.433.263

UPDATE 1 Oktober 2022: Bertambah 1.639, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.433.263

Nasional
Aswanto Dicopot DPR Gara-gara Batalkan UU, Jimly: Hakim MK Bukan Orang DPR

Aswanto Dicopot DPR Gara-gara Batalkan UU, Jimly: Hakim MK Bukan Orang DPR

Nasional
Jimly Sebut Sekjen MK Dipanggil DPR Mendadak untuk 'Fit and Propet Test' Gantikan Aswanto

Jimly Sebut Sekjen MK Dipanggil DPR Mendadak untuk "Fit and Propet Test" Gantikan Aswanto

Nasional
Presidential Threshold hingga Batas Usia Minimal Capres Kebiri Demokrasi di Indonesia

Presidential Threshold hingga Batas Usia Minimal Capres Kebiri Demokrasi di Indonesia

Nasional
Panasnya Demokrat dan PDI-P, Dua Poros Magnet yang Hampir Mustahil Bersatu

Panasnya Demokrat dan PDI-P, Dua Poros Magnet yang Hampir Mustahil Bersatu

Nasional
Sembilan Eks Hakim MK Berkumpul Soroti Pencopotan Aswanto

Sembilan Eks Hakim MK Berkumpul Soroti Pencopotan Aswanto

Nasional
Sikap DPR yang Tiba-tiba Copot Hakim MK Aswanto Harusnya Batal Demi Hukum

Sikap DPR yang Tiba-tiba Copot Hakim MK Aswanto Harusnya Batal Demi Hukum

Nasional
Politisi Nasdem Harap Usia Minimal Capres 21 Tahun, tapi Jangan Hanya Lulusan SMA

Politisi Nasdem Harap Usia Minimal Capres 21 Tahun, tapi Jangan Hanya Lulusan SMA

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.