Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sejarah Hari Lahir Pancasila yang Tuai Polemik di Rezim Soeharto, Ditegaskan di Era Jokowi

Kompas.com - 01/06/2022, 06:15 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila.

Puluhan tahun silam menjelang kemerdekaan Indonesia tepatnya 1 Juni 1945, gagasan tentang Pancasila disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

 

Kala itu, Soekarno menggagas lima dasar negara yakni Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme dan Perikemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhananan Yang Maha Esa.

Lima prinsip dasar itu akhirnya dipilih menjadi rumusan dasar negara, dan disempurnakan menjadi Pancasila.

Baca juga: Perbedaan Hari Lahir Pancasila dan Hari Kesaktian Pancasila

Hingga kini, Pancasila menjadi dasar negara yang nilai-nilainya dianut oleh bangsa Indonesia. Tanggal 1 Juni pun diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila.

Kendati demikian, penetapan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila sempat menuai polemik. Peringatan hari besar itu baru dikukuhkan di era Presiden Joko Widodo pada 2016, lebih dari 70 tahun setelah Indonesia merdeka.

Polemik di Rezim Soeharto

Di masa kepemimpinan Presiden Soeharto, 1 Juni tak selalu dirayakan sebagai Hari Lahir Pancasila.

Soeharto lebih sering memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada 1 Oktober. Momen tersebut merupakan tanda gagalnya Gerakan 30 September 1965 atau G30S/PKI.

Baca juga: Nilai Dasar, Nilai Instrumental, dan Nilai Praksis Pancasila

Sebagaimana diberitakan Harian Kompas edisi 10 Mei 1987, pada masa Orde Baru, Hari Lahir Pancasila tak rutin diperingati tiap tahun.

Misalnya, jika tahun ini ada peringatan Hari Lahir Pancasila, maka tahun mendatang tak akan ada peringatan.

Ketika itu isu yang berkembang adalah bahwa 1 Juni 1945 tak dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila, melainkan hari lahirnya "istilah Pancasila".

Ini merujuk pada momen Soekarno yang menyampaikan gagasan soal lima prinsip dasar negara dalam rapat BPUPKI, 1 Juni 1945.

Sementara, menurut pemerintahan Orde Baru saat itu, lima sila yang terkandung dalam Pancasila sebetulnya sudah ada pada diri bangsa Indonesia sendiri.

Rezim Soeharto menganggap bahwa Pancasila lahir pada 18 Agustus 1945. Sebab, saat itu UUD 1945 diresmikan menjadi kosntitusi yang mana memuat 5 dasar negara dalam Pancasila.

Jalan tengah

Polemik mengenai peringatan Hari Lahir Pancasila itu terus berlanjut. Hingga akhirnya, Juni 1987, Ketua DPR/MPR H Amirmachmud mengimbau untuk menghentikan polemik tersebut.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Elite PDI-P Sebut Rakernas Tak Bahas Posisi di Pemerintahan Prabowo

Elite PDI-P Sebut Rakernas Tak Bahas Posisi di Pemerintahan Prabowo

Nasional
PKS Beri Sinyal Agar Anies Mengalah pada Sudirman Said Terkait Pilkada DKI Jakarta

PKS Beri Sinyal Agar Anies Mengalah pada Sudirman Said Terkait Pilkada DKI Jakarta

Nasional
MPR Akan Temui JK-Boediono Rabu Lusa, SBY Pekan Depan

MPR Akan Temui JK-Boediono Rabu Lusa, SBY Pekan Depan

Nasional
KPK Setor Uang Rp 59,2 M dari Kasus Dodi Reza Alex Noerdin dkk ke Negara

KPK Setor Uang Rp 59,2 M dari Kasus Dodi Reza Alex Noerdin dkk ke Negara

Nasional
Buka Fair and Expo WWF 2024 Bali, Puan: Peluang Bagus untuk Promosi

Buka Fair and Expo WWF 2024 Bali, Puan: Peluang Bagus untuk Promosi

Nasional
KPK Sita Rumah Mewah yang Dibeli Anak Buah SYL di Parepare

KPK Sita Rumah Mewah yang Dibeli Anak Buah SYL di Parepare

Nasional
PDI-P Anggap Wajar Jokowi Bertemu dengan Puan

PDI-P Anggap Wajar Jokowi Bertemu dengan Puan

Nasional
MK: Anwar Usman Tetap Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

MK: Anwar Usman Tetap Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

Nasional
9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Singgung soal Konsep 'Link and Match'

9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Singgung soal Konsep "Link and Match"

Nasional
MK Didesak Larang Anwar Usman Putus Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya

MK Didesak Larang Anwar Usman Putus Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya

Nasional
Try Sutrisno Peringatkan Prabowo Jangan Ceroboh Tambah Kementerian

Try Sutrisno Peringatkan Prabowo Jangan Ceroboh Tambah Kementerian

Nasional
Kakak SYL Disebut Dapat Duit Rp 10 Juta Per Bulan dari Kementan

Kakak SYL Disebut Dapat Duit Rp 10 Juta Per Bulan dari Kementan

Nasional
PDI-P Tak Bakal 'Cawe-cawe' dalam Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran

PDI-P Tak Bakal "Cawe-cawe" dalam Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Saksi Sebut Pedangdut Nayunda Nabila Dititip Kerja di Kementan Jadi Asisten Anak SYL

Saksi Sebut Pedangdut Nayunda Nabila Dititip Kerja di Kementan Jadi Asisten Anak SYL

Nasional
Gerindra: Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet

Gerindra: Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com