Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sejarah Hari Lahir Pancasila yang Tuai Polemik di Rezim Soeharto, Ditegaskan di Era Jokowi

Kompas.com - 01/06/2022, 06:15 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila.

Puluhan tahun silam menjelang kemerdekaan Indonesia tepatnya 1 Juni 1945, gagasan tentang Pancasila disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

 

Kala itu, Soekarno menggagas lima dasar negara yakni Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme dan Perikemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhananan Yang Maha Esa.

Lima prinsip dasar itu akhirnya dipilih menjadi rumusan dasar negara, dan disempurnakan menjadi Pancasila.

Baca juga: Perbedaan Hari Lahir Pancasila dan Hari Kesaktian Pancasila

Hingga kini, Pancasila menjadi dasar negara yang nilai-nilainya dianut oleh bangsa Indonesia. Tanggal 1 Juni pun diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila.

Kendati demikian, penetapan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila sempat menuai polemik. Peringatan hari besar itu baru dikukuhkan di era Presiden Joko Widodo pada 2016, lebih dari 70 tahun setelah Indonesia merdeka.

Polemik di Rezim Soeharto

Di masa kepemimpinan Presiden Soeharto, 1 Juni tak selalu dirayakan sebagai Hari Lahir Pancasila.

Soeharto lebih sering memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada 1 Oktober. Momen tersebut merupakan tanda gagalnya Gerakan 30 September 1965 atau G30S/PKI.

Baca juga: Nilai Dasar, Nilai Instrumental, dan Nilai Praksis Pancasila

Sebagaimana diberitakan Harian Kompas edisi 10 Mei 1987, pada masa Orde Baru, Hari Lahir Pancasila tak rutin diperingati tiap tahun.

Misalnya, jika tahun ini ada peringatan Hari Lahir Pancasila, maka tahun mendatang tak akan ada peringatan.

Ketika itu isu yang berkembang adalah bahwa 1 Juni 1945 tak dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila, melainkan hari lahirnya "istilah Pancasila".

Ini merujuk pada momen Soekarno yang menyampaikan gagasan soal lima prinsip dasar negara dalam rapat BPUPKI, 1 Juni 1945.

Sementara, menurut pemerintahan Orde Baru saat itu, lima sila yang terkandung dalam Pancasila sebetulnya sudah ada pada diri bangsa Indonesia sendiri.

Rezim Soeharto menganggap bahwa Pancasila lahir pada 18 Agustus 1945. Sebab, saat itu UUD 1945 diresmikan menjadi kosntitusi yang mana memuat 5 dasar negara dalam Pancasila.

Jalan tengah

Polemik mengenai peringatan Hari Lahir Pancasila itu terus berlanjut. Hingga akhirnya, Juni 1987, Ketua DPR/MPR H Amirmachmud mengimbau untuk menghentikan polemik tersebut.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 24 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 24 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polri Sebut Mayoritas Judi Online Dioperasikan dari Mekong Raya

Polri Sebut Mayoritas Judi Online Dioperasikan dari Mekong Raya

Nasional
KPK Sadap Lebih dari 500 Ponsel, tetapi 'Zonk' karena Koruptor Makin Pintar

KPK Sadap Lebih dari 500 Ponsel, tetapi "Zonk" karena Koruptor Makin Pintar

Nasional
Polri Sebut Bandar Judi “Online” Akan Dijerat TPPU

Polri Sebut Bandar Judi “Online” Akan Dijerat TPPU

Nasional
Pimpinan KPK Sebut OTT 'Hiburan' agar Masyarakat Senang

Pimpinan KPK Sebut OTT "Hiburan" agar Masyarakat Senang

Nasional
Dapat Banyak Ucapan Ulang Tahun, Jokowi: Terima Kasih Seluruh Masyarakat Atas Perhatiannya

Dapat Banyak Ucapan Ulang Tahun, Jokowi: Terima Kasih Seluruh Masyarakat Atas Perhatiannya

Nasional
Polri: Perputaran Uang 3 Situs Judi Online dengan 18 Tersangka Capai Rp1 Triliun

Polri: Perputaran Uang 3 Situs Judi Online dengan 18 Tersangka Capai Rp1 Triliun

Nasional
Menag: Tidak Ada Penyalahgunaan Kuota Haji Tambahan

Menag: Tidak Ada Penyalahgunaan Kuota Haji Tambahan

Nasional
Polri Tangkap 5.982 Tersangka Judi 'Online' Sejak 2022, Puluhan Ribu Situs Diblokir

Polri Tangkap 5.982 Tersangka Judi "Online" Sejak 2022, Puluhan Ribu Situs Diblokir

Nasional
KPK Geledah Rumah Mantan Direktur PT PGN

KPK Geledah Rumah Mantan Direktur PT PGN

Nasional
Imbas Gangguan PDN, Lembaga Pemerintah Diminta Tak Terlalu Bergantung

Imbas Gangguan PDN, Lembaga Pemerintah Diminta Tak Terlalu Bergantung

Nasional
Soroti Vonis Achsanul Qosasi, Wakil Ketua KPK: Korupsi Rp 40 M, Hukumannya 2,5 Tahun

Soroti Vonis Achsanul Qosasi, Wakil Ketua KPK: Korupsi Rp 40 M, Hukumannya 2,5 Tahun

Nasional
Polri Akui Anggotanya Kurang Teliti saat Awal Pengusutan Kasus 'Vina Cirebon'

Polri Akui Anggotanya Kurang Teliti saat Awal Pengusutan Kasus "Vina Cirebon"

Nasional
Tanggapi Survei Litbang Kompas, Istana: Presiden Konsisten Jalankan Kepemimpinan Merakyat

Tanggapi Survei Litbang Kompas, Istana: Presiden Konsisten Jalankan Kepemimpinan Merakyat

Nasional
Kemensos: Bansos Tak Diberikan ke Pelaku Judi Online, Tetapi Keluarganya Berhak Menerima

Kemensos: Bansos Tak Diberikan ke Pelaku Judi Online, Tetapi Keluarganya Berhak Menerima

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com