Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sejarah Hari Lahir Pancasila yang Tuai Polemik di Rezim Soeharto, Ditegaskan di Era Jokowi

Kompas.com - 01/06/2022, 06:15 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila.

Puluhan tahun silam menjelang kemerdekaan Indonesia tepatnya 1 Juni 1945, gagasan tentang Pancasila disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

 

Kala itu, Soekarno menggagas lima dasar negara yakni Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme dan Perikemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhananan Yang Maha Esa.

Lima prinsip dasar itu akhirnya dipilih menjadi rumusan dasar negara, dan disempurnakan menjadi Pancasila.

Baca juga: Perbedaan Hari Lahir Pancasila dan Hari Kesaktian Pancasila

Hingga kini, Pancasila menjadi dasar negara yang nilai-nilainya dianut oleh bangsa Indonesia. Tanggal 1 Juni pun diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila.

Kendati demikian, penetapan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila sempat menuai polemik. Peringatan hari besar itu baru dikukuhkan di era Presiden Joko Widodo pada 2016, lebih dari 70 tahun setelah Indonesia merdeka.

Polemik di Rezim Soeharto

Di masa kepemimpinan Presiden Soeharto, 1 Juni tak selalu dirayakan sebagai Hari Lahir Pancasila.

Soeharto lebih sering memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada 1 Oktober. Momen tersebut merupakan tanda gagalnya Gerakan 30 September 1965 atau G30S/PKI.

Baca juga: Nilai Dasar, Nilai Instrumental, dan Nilai Praksis Pancasila

Sebagaimana diberitakan Harian Kompas edisi 10 Mei 1987, pada masa Orde Baru, Hari Lahir Pancasila tak rutin diperingati tiap tahun.

Misalnya, jika tahun ini ada peringatan Hari Lahir Pancasila, maka tahun mendatang tak akan ada peringatan.

Ketika itu isu yang berkembang adalah bahwa 1 Juni 1945 tak dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila, melainkan hari lahirnya "istilah Pancasila".

Ini merujuk pada momen Soekarno yang menyampaikan gagasan soal lima prinsip dasar negara dalam rapat BPUPKI, 1 Juni 1945.

Sementara, menurut pemerintahan Orde Baru saat itu, lima sila yang terkandung dalam Pancasila sebetulnya sudah ada pada diri bangsa Indonesia sendiri.

Rezim Soeharto menganggap bahwa Pancasila lahir pada 18 Agustus 1945. Sebab, saat itu UUD 1945 diresmikan menjadi kosntitusi yang mana memuat 5 dasar negara dalam Pancasila.

Jalan tengah

Polemik mengenai peringatan Hari Lahir Pancasila itu terus berlanjut. Hingga akhirnya, Juni 1987, Ketua DPR/MPR H Amirmachmud mengimbau untuk menghentikan polemik tersebut.

Kala itu, dia menyatakan bahwa Indonesia menganut demokrasi sehingga tak melarang warganya menyampaikan pendapat mengenai Pancasila.

Baca juga: Pancasila sebagai Falsafah Hidup Bangsa

Pembukaan UUD 1945 telah mengakomodasi kelima sila dari Pancasila sebagai dasar negara. Oleh karenanya, Pancasila memiliki kedudukan hukum dan politik yang konstitutional dalam berbangsa dan bernegara.

Diberitakan Harian Kompas pada 1 Juni 1987, baik Pancasila versi 1 Juni 1945 yang diucapkan Soekarno maupun Pancasila versi Panitia Sembilan dalam Pembukaan UUD 1945 yang disahkan 18 Agustus 1945 berkembang pada masa pergerakan.

Akhirnya, pemerintah Orde Baru pun membolehkan masyarakat Indonesia memperingati 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila. Namun, kala itu Hari Lahir Pancasila belum ditetapkan secara nasional.

Penegasan era Jokowi

Lebih dari 70 tahun Indonesia merdeka, 1 Juni akhirnya dikukuhkan sebagai Hari Lahir Pancasila secara nasional.

Penegasan itu diputuskan Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2016 yang terbit pada 1 Juni 2016.

Baca juga: Kasus-Kasus Pelanggaran Pancasila

Keputusan tersebut sekaligus melengkapi Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2008 yang menetapkan 18 Agustus 1945 sebagai Hari Konstitusi.

Meski keputusan presiden diteken Jokowi pada 2016, peringatan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila dan Hari Libur Nasional baru berlaku mulai tahun 2017.

Dalam pidatonya, Jokowi mengatakan bahwa Pancasila terbukti mampu menjaga persatuan Indonesia di tengah keberagaman. Oleh karenanya, sudah seharusnya nilai-nilai Pancasila dipedomani setiap warga negara agar Indonesia menjadi bangsa besar.

"Tak ada keraguan dihati saya menetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila, dan hari libur agar kita selalu memperingati hari lahir Pancasila," kata Jokowi 1 Juni 2016, dikutip dari laman resmi Majelis Permusyawaratan Rakyat, mpr.go.id.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Nasional
Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Nasional
PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

Nasional
Hasto Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Hasto Sebut "Amicus Curiae" Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Nasional
Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nasional
PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik Supaya 'Survive'

PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik Supaya "Survive"

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

Nasional
Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Nasional
Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Nasional
PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

Nasional
Megawati Serahkan 'Amicus Curiae' Terkait Sengketa Pilpres, Harap MK Mengetuk 'Palu Emas'

Megawati Serahkan "Amicus Curiae" Terkait Sengketa Pilpres, Harap MK Mengetuk "Palu Emas"

Nasional
PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com