Marak Perkawinan Usia Anak, Berapa Usia Minimal Menikah Menurut UU?

JAKARTA, KOMPAS.com - Perkawinan anak kembali terjadi di Indonesia. Dua remaja di Kelurahan Wiring Palannae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan (Sulsel), melangsungkan pernikahan pada Minggu (22/5/2022).

Mempelai pria berinisial MF baru berusia 15 tahun. Sementara mempelai wanita, NS, berusia 16 tahun.

Pihak kelurahan Wiring Palannae mengatakan, pernikahan itu dilakukan atas dasar perjodohan. Permohonan pernikahan tersebut semula sempat ditolak oleh pihak kelurahan, meski akhirnya tetap dilayani.

Baca juga: Angka Pernikahan Anak di Wajo Sulsel Tinggi, Tiap Tahun Meningkat

Perkawinan anak di Indonesia bukan sekali atau dua kali ini saja terjadi. Mengutip laman resmi Kementerian Sosial, Indonesia menempati peringkat ke-10 jumlah perkawinan anak tertinggi di dunia.

Data tersebut mengacu pada laporan penelitian Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (Puskapa) bersama UNICEF, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tahun 2020.

Laporan penelitian itu menyebutkan, sekitar 1.220.900 anak Indonesia melakukan perkawinan dini.

Baca juga: Perkosaan dalam Perkawinan Masuk Draf Revisi KUHP, Ancaman Hukumannya 12 Tahun

Adapun merujuk data BPS tahun 2019, perempuan usia 20-24 tahun yang berstatus menikah sebelum usia 18 tahun paling banyak ditemui di Kalimantan Selatan dengan persentase 21,2 persen.

Disusul Kalimantan Tengah di posisi kedua dengan 20,2 persen, Sulawesi Barat di urutan ketiga dengan 19,2 persen, Kalimantan Barat 17,9 persen, dan Sulawesi Tenggara dengan 16,6 persen.

Sedianya, ketentuan tentang batas usia menikah sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) tentang Perkawinan. Lantas, berapa batas usia minimal usia menikah sebenarnya?

Batas usia minimal menikah

Merujuk Pasal 6 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Semula, pada Pasal 7 UU tersebut diatur bahwa batas minimal usia laki-laki untuk melakukan perkawinan adalah 19 tahun. Sementara, batas minimal usia perempuan 16 tahun.

Namun, ketentuan itu diubah melalui UU Nomor 16 Tahun 2019. UU tersebut mengatur batas usia minimal laki-laki dan perempuan untuk melakukan pernikahan adalah 19 tahun.

"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun," demikian Pasal 7 Ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019.

Baca juga: Kementerian PPPA Sebut UU TPKS Bisa Cegah Peningkatan Angka Perkawinan Anak

Kendati demikian, pada ayat (2) pasal yang sama dikatakan bahwa jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tentang umur, orang tua pihak laki-laki dan perempuan dapat meminta dispensasi ke pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Pengadilan pun diwajibkan mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Masih akan terjadi

Menurut prediksi United Nations Population Fund (UNFA) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF), ke depan perkawinan anak masih akan terjadi, salah satunya disebabkan karena krisis ekonomi.

Diperkirakan, sekitar 13 juta pernikahan dini akan terjadi di dunia selama rentang waktu 2020-2030.

Baca juga: Kementerian PPPA Soroti Maraknya Kekerasan Seksual yang Dilakukan Ayah

Adapun berdasarkan data Badan Peradilan Agama (Badilag) yang disampaikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindhngan Anak (KemenPPPA), pada 2019 terdapat 25.280 kasus pengajuan dispensasi kawin.

Tahun 2020 angka ini melonjak menjadi 65.301 kasus, dan pada 2021 sebanyak 63.350 kasus.

Dari angka tersebut, dispensasi kawin tertinggi terjadi di daerah Jawa, yaitu di Pengadilan Agama Kota Surabaya dan Pengadilan Agama Kota Semarang.

Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak KemenPPPA Agustina Erni mengatakan, pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) bisa menjadi langkah progresif dalam mencegah meningkatnya angka perkawinan anak di Indonesia.

Pasalnya, Pasal 10 UU tersebut mengatur tentang jerat pidana bagi pelaku pemaksaan perkawinan, yakni ancaman pidana paling lama 9 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 200 juta.

“Dalam Pasal 11 dijelaskan bahwa selain pidana penjara dan denda, pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak asuh anak,” jelas Erni seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Selasa (19/4/2022).