Dilaporkan karena Sebut Luhut Brutus Istana, Masinton: Rakyat Menunggu Kejujuran, Bukan Mobilisasi Laporan

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI-P Masinton Pasaribu memilih tak berkomentar banyak terkait dirinya yang dilaporkan oleh Koordinator Relawan Indonesia Bersatu Risman Hasibuan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, Senin (18/4/2022).

Sebab, dia menilai laporan tersebut tak memiliki dasar hukum yang kuat.

"Mohon maaf saya enggak tanggapi laporan sirkus lawak-lawak. Apa legal standing-nya melaporkan?," kata Masinton saat dihubungi Kompas.com, Senin.

Politisi PDI-P itu kemudian menyinggung Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan terkait big data yang kerap disuarakannya.

Baca juga: Masinton Pasaribu Dilaporkan ke MKD DPR gara-gara Sebut Luhut Brutus Istana

Dia menilai, semestinya Risman mendatangi MKD dengan membawa big data yang diklaim Luhut. Jika seperti itu, Masinton pun baru mengapresiasinya.

"Kalau yang bersangkutan langsung melaporkan ke MKD dengan membawa big data otentik, itu baru top dan sekaligus bentuk transparansi informasi ke publik," jelasnya.

Ia mengatakan, jika Luhut membuka analisis big data-nya, maka rakyat pasti akan menilainya sebagai pejabat yang jujur dan terbuka.

Untuk itu, dia menilai saat ini masyarakat justru menunggu Luhut membuka big data yang digembar-gemborkannya.

"Rakyat menunggu kejujuran bukan mobilisasi laporan," imbuh Masinton.

Baca juga: Ketua DPD Nilai Luhut Bohong soal Big Data Penundaan Pemilu

Sebelumnya, Masinton Pasaribu dilaporkan oleh Koordinator Relawan Indonesia Bersatu Risman Hasibuan ke MKD DPR pada Senin (18/4/2022).

Laporan tersebut terkait dugaan narasi yang seolah menyerang Luhut Binsar Pandjaitan.

"Hari ini, saya Risman Hasibuan melaporkan Saudara Masinton Pasaribu, anggota DPR dari Fraksi PDI-P yang mana kami lihat di publik beberapa hari ini sangat membuat kegaduhan," kata Risman saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

"Beliau melontarkan bahasa yang tidak beretika, menyerang yang namanya Bapak LBP (Luhut Binsar Pandjaitan) yang kita tahu beliau adalah pembantu presiden," lanjutnya.

Baca juga: Luhut dan Cak Imin Dinilai Harus Mempertanggungjawabkan Klaim Big Data

Risman mengatakan, semestinya Masinton tidak melontarkan pernyataan yang menyinggung Luhut secara frontal.

Menurut dia, jika ingin mengkritik Luhut, hal itu bisa disampaikan melalui forum di DPR.

Menurut dia, laporan ini diawali dari pernyataan Masinton yang menyebut Luhut seperti tokoh fiksi Brutus.

Risman tak secara tegas maksud Brutus yang dimaksud. Namun, dalam terminologi politik, sebutan Brutus disematkan kepada siapa saja yang melakukan pengkhianatan terhadap pemimpinnya.