Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPD Nilai Luhut Bohong soal "Big Data" Penundaan Pemilu

Kompas.com - 14/04/2022, 16:59 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Nyalla Mattalitti menilai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berbohong soal klaim memiliki big data 110 juta warganet mendukung penundaan Pemilihan Umum 2024.

Hal ini disampaikan La Nyalla merujuk pada hasil analisis Evello, platform pemantauan dan analisis digital, yang menunjukkan jumlah akun yang membicarakan pemilu di media sosial tidak mencapai 110 juta orang.

"Ya sudah saya katakan bohong," kata La Nyalla dalam acara public expose big data DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/4/2022).

Baca juga: Luhut dan Cak Imin Dinilai Harus Mempertanggungjawabkan Klaim Big Data

La Nyalla pun mengimbau publik agar jangan takut dan tidak terpengaruh oleh pernyataan Luhut yang menurutnya sebuah kabar bohong.

Ia tak berkomentar panjang lebar saat ditanya apakah Luhut perlu dicopot dari jabatannya karena telah menyampaikan kebohongan.

"Saya hanya menyampaikan saja bahwa itu bohong. Perkara dia mau di-reshuflle atau itu, itu bukan urusan saya," kata La Nyalla.

Baca juga: Survei SPIN: Mayoritas Publik Tak Percaya Klaim Big Data Luhut dan Cak Imin

Lebih lanjut, La Nyalla menyebutkan, public expose yang dilakukan DPD bersama Evello hari ini merupakan bagian dari keterbukaan informasi.

"DPD RI sejak dua tahun ini memang telah menggunakan big data untuk melakukan bacaan terhadap dinamika masyarakat pengguna media sosial di 34 provinsi di Indonesia," ujar dia.

Sementara itu, pendiri Evello Dudy Rudianto menjelaskan, ketika Luhut menyebut 110 juta masyarakat membicarakan pemilu, Evello mendapati bahwa percakapan mengenai pemilu 'hanya' melibatkan 693.289 akun di Twitter, Instagram, YouTube, dan TikTok.

"Ditarik ke belakang satu tahun pun yang membicarakan pemilu, apalagi penundaan pemilu, paling besar seperti itu. Jadi, jumlah 110 juta itu rasanya juga berlebihan ya, 1 juta saja enggak sampai," kata Dudy.

Baca juga: Pepesan Kosong Big Data, Gembar-gembor Luhut hingga Cak Imin soal Rakyat Minta Pemilu Ditunda

Adapun berdasarkan hasil analisis Evello, mayoritas publik (51,34 persen) memberikan reaksi negatif terkait isu big data Luhut.

Luhut mengeklaim mempunyai big data soal 110 juta rakyat menginginkan penundaan pemilu pada awal Maret lalu melalui wawancara di sebuah akun YouTube.

Statement Luhut itu kemudian kian membuat isu perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi yang sebelumnya sudah disuarakan sejumlah ketua umum parpol menjadi semakin kencang.

Berbagai pihak lantas mendesak Luhut untuk membuka data yang ia maksud. Namun, Luhut sejak awal menolak membuka data itu.

Baca juga: Menyelisik Klaim Luhut yang Bilang Tak Pernah Wacanakan Penundaan Pemilu dan Presiden 3 Periode

"Ya janganlah, buat apa dibuka?” tutur Luhut saat diwawancarai wartawan, 15 Maret 2022.

Meski enggan membuka big data tersebut, Luhut menegaskan bahwa ia tidak berbohong. Ia mengeklaim data tersebut benar-benar ada.

Ia menepis tudingan sejumlah pihak yang meragukan validitas data tersebut ataupun yang menyebut bahwa big data itu tidak benar.

"Ya pasti adalah, masa bohong," kata Luhut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

Nasional
Singgung Debat Capres yang Panas, Prabowo: Kita Tetap Satu Keluarga Besar

Singgung Debat Capres yang Panas, Prabowo: Kita Tetap Satu Keluarga Besar

Nasional
Sapa Anies-Muhaimin, Prabowo: Saya Pernah di Posisi Anda, Senyuman Anda Berat Sekali

Sapa Anies-Muhaimin, Prabowo: Saya Pernah di Posisi Anda, Senyuman Anda Berat Sekali

Nasional
KPK Sebut Hakim Itong Mulai Cicil Bayar Uang Denda dan Pengganti

KPK Sebut Hakim Itong Mulai Cicil Bayar Uang Denda dan Pengganti

Nasional
Tak Seperti PKB-PKS, Nasdem Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

Tak Seperti PKB-PKS, Nasdem Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

Nasional
Resmi Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Sapa Anies-Cak Imin: Yang Saya Cintai...

Resmi Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Sapa Anies-Cak Imin: Yang Saya Cintai...

Nasional
Prabowo-Gibran Ditetapkan Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Tepuk Tangan Bergema Berulang Kali

Prabowo-Gibran Ditetapkan Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Tepuk Tangan Bergema Berulang Kali

Nasional
Singgung Persoalan Kesehatan, Jokowi: Kematian akibat Stroke Capai 330.000

Singgung Persoalan Kesehatan, Jokowi: Kematian akibat Stroke Capai 330.000

Nasional
Terima Kunjungan Menlu Singapura, Prabowo Bahas Kerja Sama Pertahanan dan Maritim

Terima Kunjungan Menlu Singapura, Prabowo Bahas Kerja Sama Pertahanan dan Maritim

Nasional
KPU Resmi Tetapkan Prabowo-Gibran Presiden dan Wapres Terpilih 2024-2029

KPU Resmi Tetapkan Prabowo-Gibran Presiden dan Wapres Terpilih 2024-2029

Nasional
PKS Datangi Markas Nasdem dan PKB Usai Penetapan KPU, Salam Perpisahan?

PKS Datangi Markas Nasdem dan PKB Usai Penetapan KPU, Salam Perpisahan?

Nasional
Jokowi Tegaskan Tak Bentuk Tim Transisi untuk Prabowo-Gibran

Jokowi Tegaskan Tak Bentuk Tim Transisi untuk Prabowo-Gibran

Nasional
AHY: Mari “Move On” dan “Move Forward”, Pilkada di Depan Mata

AHY: Mari “Move On” dan “Move Forward”, Pilkada di Depan Mata

Nasional
Cak Imin: Sebetulnya PKB Masih Ingin Hak Angket DPR

Cak Imin: Sebetulnya PKB Masih Ingin Hak Angket DPR

Nasional
Pesan Jokowi untuk Prabowo-Gibran: Persiapkan Diri, Setelah Pelantikan Langsung Kerja ...

Pesan Jokowi untuk Prabowo-Gibran: Persiapkan Diri, Setelah Pelantikan Langsung Kerja ...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com