Profil dan Pernyataan Kontroversial Luqman Hakim, Politikus PKB yang Dicopot dari Wakil Ketua Komisi II DPR

Ia meraih gelar sarjana agama dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga tahun 2001.

Baca juga: Soal Wacana Penundaan Pemilu, PKB: Tak Mungkin Kita Teruskan jika Tabrak Kepentingan Rakyat

Sejak lama, Luqman aktif di Gerakan Pemuda (GP) Ansor, organisasi kepemudaan yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama (NU).

Ia sempat menjabat sebagai Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan Pimpinan Cabang GP Ansor selama 2017-2020.

Sebelum menjabat sebagai anggota DPR RI, Luqman merupakan tenaga ahli pimpinan DPRD Kota Salatiga selama 2004-2009.

Lalu, selama 2014-2015 ia menjabat sebagai tenaga ahli di Fraksi PKB MPR RI.

Pernyataan kontroversial

Luqman membantah bahwa keputusan Fraksi PKB mencopotnya dari posisi wakil ketua Komisi II DPR karena ia dinilai tak loyal pada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Menurut Luqman, ini merupakan pergiliran tugas (tour of duty) yang biasa terjadi.

"Saya tidak melihat ada pertimbangan-pertimbangan lain di luar kebutuhan penyegaran organisasi. Sekali lagi, tour of duty itu hal biasa," kata Luqman dalam keterangan tertulis, Rabu (13/4/2022).

Baca juga: Jokowi Tegaskan Pemilu Tetap 2024, PKB: Itu Keputusan Resmi DPR, Tak Mungkin Mengingkari

Meski demikian, Luqman memang sempat beberapa kali menyampaikan pernyataan yang kontradiktif dengan pimpinan PKB.

Dalam beberapa kesempatan, Luqman terang-terangan menolak wacana penundaan Pemilu 2024. Padahal, Ketua Umum PKB lantang mengusulkan supaya Pemilu 2024 ditunda.

Pada 3 Maret 2022 misalnya, Luqman mengusulkan agar ada keputusan bersama untuk mengakhiri spekulasi penundaan pemilu.

Ini ia sampaikan sekitar satu pekan setelah Muhaimin melontarkan wacana penundaan Pemilu 2024 pada 23 Februari 2022.

"Ini agar betul-betul masalah penundaan Pemilu 2024 ini bisa dikubur bersama-sama, agar tidak mengganggu lagi hari-hari ke depan bangsa kita dalam terutama menyiapkan tahapan dan pelaksanaan Pemilu tahun 2024," ujar Luqman ketika itu.

Luqman kembali bereaksi keras ketika wacana perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode digulirkan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) pada akhir Maret.

Ia meminta para kepala desa fokus melaksanakan tugasnya alih-alih ikut menyuarakan wacana perpanjangan masa jabatan presiden.