Profil dan Pernyataan Kontroversial Luqman Hakim, Politikus PKB yang Dicopot dari Wakil Ketua Komisi II DPR

"Saya berharap, kepala desa dan perangkat desa mengerjakan tugas utama mereka, yakni memperjuangkan kemakmuran rakyat di desanya masing-masing," kata Luqman dalam keterangannya, Kamis (31/3/2022).

Baca juga: Pepesan Kosong Big Data, Gembar-gembor Luhut hingga Cak Imin soal Rakyat Minta Pemilu Ditunda

Menurut politikus PKB itu, wacana presiden 3 periode yang digulirkan para kepala desa justru akan memunculkan persepsi bahwa kepala desa menjadi alat manuver politik pihak tertentu.

Sebab, perpanjangan masa jabatan presiden jelas-jelas melanggar konstitusi atau UUD 1945.

"Tidak selayaknya kepala desa dan perangkat desa menyediakan diri sebagai alat pihak-pihak tertentu melakukan manuver politik yang kontra-konstitusi," ujarnya.

Luqman kala itu mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Menurut hukum, ada pihak-pihak tertentu yang tak boleh berpolitik praktis, salah satunya kepala dan perangkat desa.

Oleh karenanya, ia berpandangan, pihak-pihak yang mengatasnamakan kepala desa mendukung Jokowi tiga periode telah melanggar UU, bahkan menabrak konstitusi.

Baca juga: Manuver Cak Imin yang Bikin Gaduh: Usul Pemilu Ditunda hingga Enggan Diganggu Reshuffle

Terbaru, Luqman ikut berkomentar soal pernyataan Presiden Joko Widodo yang melarang jajarannya menyuarakan penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden.

Luqman mengapresiasi sikap Jokowi itu. Ia juga berharap, pernyataan presiden dapat mengubur wacana penundaan Pemilu 2024 maupun perpanjangan masa jabatan presiden.

"Semoga perintah Presiden Jokowi itu menjadi batu nisan dari kuburan wacana penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden 2027 dan presiden tiga periode," kata Luqman dalam keterangan tertulis, Rabu (6/4/2022).

Luqman berpendapat, ketegasan Jokowi terkait polemik ini sudah dinanti-nanti oleh rakyat.

Atas perintah Jokowi itu, kata dia, menteri maupun elite politik harus menghentikan manuver dan memobilisasi dukungan masyarakat mengenai wacana penundaan pemilu maupun presiden 3 periode.

"Memang benar Pak Jokowi, seluruh energi negara ini harus fokus mengatasi berbagai masalah yang menjerat dan membuat rakyat menderita," tutur Luqman.