Kompas.com - 30/03/2022, 13:30 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendatangi kantor Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) untuk mempertanyakan big data 110 juta warga yang diklaim Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar pemilu 2024 ditunda.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menjelaskan pihaknya mengirimkan surat resmi untuk Luhut agar dapat memberi keterangan tentang data tersebut.

“Kenapa kami concern ke sini? Karena setiap informasi yang disampaikan oleh pejabat publik yaitu saudara Luhut berdasarkan Undang-Undang (UU) Keterbukaan Informasi Publik harus mampu dijelaskan bagaimana metodologinya, kapan (pengumpulan data) dilakukan, dan untuk apa?,” papar Kurnia ditemui di Kantor Kemenko Marves, Jakarta, Rabu (30/3/2022).

Baca juga: Klaim 110 Juta Dukungan Tunda Pemilu dari Big Data, Luhut Ditantang Buktikan 3 Hal Ini

Kurnia mengatakan tidak ada aturan perundang-undangan tentang Kemenko Marves yang memberikan wewenang Luhut untuk berbicara tentang masalah politik.

“Sehingga ini menjadi concern ICW sekaligus masyarakat sipil luas untuk menagih apa yang disampaikan oleh saudara Luhut,” jelasnya.

Ia pun tak sependapat dengan pandangan Juru Bicara Menko Marves, Jodi Mahardi yang menyebut big data itu tak bisa dibuka ke publik.

Sebab, lanjut Kurnia, dalam tayangan di sebuah channel YouTube Luhut mengaku memiliki data itu.

“Ia mesti dapat mempertanggungjawabkan apa yang diucapkan, apalagi yang bersangkutan menduduki jabatan cukup penting di Republik Indonesia ini,” katanya.

Kurnia berharap Luhut segera memberi jawaban atas surat yang permintaan keterangan yang dilayangkan ICW.

Baca juga: Soal Penundaan Pemilu, Cak Imin Sebut Big Data Miliknya Beda dengan Punya Luhut

Sebab dalam pandangannya, pemilu 2024 harus tetap berjalan sesuai amanat konstitusi.

“Jelas dalam konstitusi kita pergantian presiden lima tahun sekali, dan tidak ada urgensi satu pun untuk menunda pemilu tersebut,” imbuhnya.

Diketahui pernyataan Luhut terkait kepemilikan big data 110 juta warga yang ingin pemilu di tunda menyebabkan berbagai polemik.

Banyak pihak meragukan keabsahannya, namun Luhut kekeh mengklaim kebenaran data itu.

Baca juga: PDI-P: Big Data Luhut soal Penundaan Pemilu Terbantahkan

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai klaim Luhut terbantahkan.

Pasalnya Luhut tak mau menyampaikan secara terbuka keberadaan data tersebut.

“Sudah tidak perlu dibahas lagi karena sudah terbantahkan dengan sendirinya, kan Pak Luhut sendiri tidak mau men-declare itu sehingga itu otomatis terbantahkan,” ucao Hasto dikutip dari Kompas TV, Senin (28/3/2022).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Puan Bicara 'Sinyal' Koalisi PDI-P dengan PKB

Puan Bicara "Sinyal" Koalisi PDI-P dengan PKB

Nasional
Cak Imin Kenang Sering Dibantu Taufiq Kiemas: Bayar Kuliah hingga Lamar Istri

Cak Imin Kenang Sering Dibantu Taufiq Kiemas: Bayar Kuliah hingga Lamar Istri

Nasional
Gelombang Desakan Supaya Hakim Agung Sudrajad Terlibat Suap Dihukum Berat

Gelombang Desakan Supaya Hakim Agung Sudrajad Terlibat Suap Dihukum Berat

Nasional
Puan: PDI-P dan PKB Sama-sama 'Partai Wong Sendal Jepit, Wong Cilik'

Puan: PDI-P dan PKB Sama-sama "Partai Wong Sendal Jepit, Wong Cilik"

Nasional
LPSK soal Putri Candrawathi: UU TPKS Bukan untuk Korban 'Fake'

LPSK soal Putri Candrawathi: UU TPKS Bukan untuk Korban "Fake"

Nasional
Tafsir UU Perlindungan Data Pribadi yang Perlu Diketahui

Tafsir UU Perlindungan Data Pribadi yang Perlu Diketahui

Nasional
Cak Imin: Minimal Saya jadi Wapres, PKB Kalah Gede Sama PDI-P

Cak Imin: Minimal Saya jadi Wapres, PKB Kalah Gede Sama PDI-P

Nasional
Kata Puan soal Dewan Kolonel yang Mendukungnya Vs Dewan Kopral Pendukung Ganjar untuk Pilpres 2024

Kata Puan soal Dewan Kolonel yang Mendukungnya Vs Dewan Kopral Pendukung Ganjar untuk Pilpres 2024

Nasional
MAKI Ungkap 25 Riwayat Perjalanan Luar Negeri Lukas Enembe, Diduga Sebagian Besar untuk Judi

MAKI Ungkap 25 Riwayat Perjalanan Luar Negeri Lukas Enembe, Diduga Sebagian Besar untuk Judi

Nasional
Kriteria Cawapres Puan Maharani Jika Maju sebagai Capres 2024

Kriteria Cawapres Puan Maharani Jika Maju sebagai Capres 2024

Nasional
Status 'Wanita Emas' Sebagai Ketum di Partai Republik Satu Masih Sah, Meski jadi Tersangka Kejagung

Status "Wanita Emas" Sebagai Ketum di Partai Republik Satu Masih Sah, Meski jadi Tersangka Kejagung

Nasional
Dapat Kejutan Ulang Tahun, Cak Imin Doakan Dirinya jadi Wapres-Puan Presiden

Dapat Kejutan Ulang Tahun, Cak Imin Doakan Dirinya jadi Wapres-Puan Presiden

Nasional
KPU Tetap Verifikasi Partai Republik Satu, Meski 'Wanita Emas' jadi Tersangka

KPU Tetap Verifikasi Partai Republik Satu, Meski "Wanita Emas" jadi Tersangka

Nasional
Makan Pecel Bareng Cak Imin, Puan: Kesukaannya Sama, Jangan-jangan Cocok

Makan Pecel Bareng Cak Imin, Puan: Kesukaannya Sama, Jangan-jangan Cocok

Nasional
MAKI Sentil Gubernur Papua Berjudi Saat Rakyat Sedang Kesusahan

MAKI Sentil Gubernur Papua Berjudi Saat Rakyat Sedang Kesusahan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.