Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 30/03/2022, 13:30 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendatangi kantor Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) untuk mempertanyakan big data 110 juta warga yang diklaim Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar pemilu 2024 ditunda.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menjelaskan pihaknya mengirimkan surat resmi untuk Luhut agar dapat memberi keterangan tentang data tersebut.

“Kenapa kami concern ke sini? Karena setiap informasi yang disampaikan oleh pejabat publik yaitu saudara Luhut berdasarkan Undang-Undang (UU) Keterbukaan Informasi Publik harus mampu dijelaskan bagaimana metodologinya, kapan (pengumpulan data) dilakukan, dan untuk apa?,” papar Kurnia ditemui di Kantor Kemenko Marves, Jakarta, Rabu (30/3/2022).

Baca juga: Klaim 110 Juta Dukungan Tunda Pemilu dari Big Data, Luhut Ditantang Buktikan 3 Hal Ini

Kurnia mengatakan tidak ada aturan perundang-undangan tentang Kemenko Marves yang memberikan wewenang Luhut untuk berbicara tentang masalah politik.

“Sehingga ini menjadi concern ICW sekaligus masyarakat sipil luas untuk menagih apa yang disampaikan oleh saudara Luhut,” jelasnya.

Ia pun tak sependapat dengan pandangan Juru Bicara Menko Marves, Jodi Mahardi yang menyebut big data itu tak bisa dibuka ke publik.

Sebab, lanjut Kurnia, dalam tayangan di sebuah channel YouTube Luhut mengaku memiliki data itu.

“Ia mesti dapat mempertanggungjawabkan apa yang diucapkan, apalagi yang bersangkutan menduduki jabatan cukup penting di Republik Indonesia ini,” katanya.

Kurnia berharap Luhut segera memberi jawaban atas surat yang permintaan keterangan yang dilayangkan ICW.

Baca juga: Soal Penundaan Pemilu, Cak Imin Sebut Big Data Miliknya Beda dengan Punya Luhut

Sebab dalam pandangannya, pemilu 2024 harus tetap berjalan sesuai amanat konstitusi.

“Jelas dalam konstitusi kita pergantian presiden lima tahun sekali, dan tidak ada urgensi satu pun untuk menunda pemilu tersebut,” imbuhnya.

Diketahui pernyataan Luhut terkait kepemilikan big data 110 juta warga yang ingin pemilu di tunda menyebabkan berbagai polemik.

Banyak pihak meragukan keabsahannya, namun Luhut kekeh mengklaim kebenaran data itu.

Baca juga: PDI-P: Big Data Luhut soal Penundaan Pemilu Terbantahkan

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai klaim Luhut terbantahkan.

Pasalnya Luhut tak mau menyampaikan secara terbuka keberadaan data tersebut.

“Sudah tidak perlu dibahas lagi karena sudah terbantahkan dengan sendirinya, kan Pak Luhut sendiri tidak mau men-declare itu sehingga itu otomatis terbantahkan,” ucao Hasto dikutip dari Kompas TV, Senin (28/3/2022).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perushaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perushaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com